Soal Polemik Habib Rizieq Shihab, Pengamat Politik: Tak Tepat Jika Dia Disebut Mengalami Pendzaliman

wartantt.com -- Pengamat Politik Indo Barometer, Muhhammad Qodari memberikan tanggapannya mengenai polemik kasus Ketua Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

Tanggapannya ini diungkapkan langsung saat menjadi narasumber dalam program acara Prime Talk di Metro TV pada, Senin (8/7/2019).

Menurutnya, tidak tepat bila Habib Rizieq Shihab disebut mengalami pendzaliman.

Muhammad Qodari akhirnya menanggapi keinginan pihak 02 Prabowo Subianto yang diungkapkan Partai Gerindra supaya pemerintah memulangkan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia disebutkan mengalami pendzaliman.

Bahkan, hal tersebut dikaitkan dengan syarat rekonsiliasi setelah Pemilu 2019.

Berawal dari pembawa acara yang membacakan komentar-komentar netizen soal polemik Habib Rizieq Shihab di Twitter.

Hingga ada netizen yang menyebut Habib Rizieq Shihab sedang umrah. Pembawa acara pun mempertanyakan mengapa Habib Rizieq Shihab yang sedang umrah diminta pulang kepada Muhammad Qodari.

Muhammad Qodari menilai Habib Rizieq Shihab melakukan hal yang disebut Mukim seperti yang dilakukan orang-orang Banjar.

“Ya, itu menarik terus terang saya dari tadi menulis di catatan saya jangan-jangan Pak Habib ini sedang kalau dikata terminologi orang Banjar itu Mukim. Jadi orang Banjar banyak yang berdomisili tinggal dalam jangka waktu yang lama di Mekkah,” jawab Muhammad Qodari.

“Jadi Pak Habib Rizieq Shihab itu mungkin mukim. Hanya kalo mukimnya orang Banjar adalah berdagang, namun Pak Habib Rizieq Shihab memang senang di sana. Gampang dapat nasi kebuli barangkali atau sedang menuntut ilmu karena kembali lagi menurut saya apa persoalannya kalau beliau itu pulang. Kenapa ga pulang-pulang? Jangan sampai Habib Rizieq Shihab gak bisa pulang yang disalahkan pemerintah dan Pak Jokowi,” papar Muhammad Qodari.

Pembawa acara kemudian menyinggung soal Joko Widodo yang pernah mengatakan Habib Rizieq Shihab pergi sendiri tentu pulang sendiri. Muhammad Qodari pun memberikan tanggapan setuju mengenai pernyataan yang sempat disampaikan Joko Widodo.

Lantas Qodari lalu menjelaskan bahwa Habib Rizieq sudah diberikan surat pemberhentian penyidikan perkara (SP3) untuk dua kasusnya.

Adapun kasus pertama yakni dugaan penistaan Pancasila yang ditangani Polda Jabar.

Sedangkan, kasus kedua yaitu dugaan chat mesum antara Rizieq dengan Firza Husein yang ditangani Mabes Polri.

"Saya mengacu kepada landasan hukum di Indonesia sudah SP3 kenapa tidak pulang? Setelah saya cek, ini kasus konten pornografi ini sudah dari Juni 2018 kemudian SP3 penodaan pancasila sudah dilakukan Mei 2018. Jadi sebelum pemilu," ujar Qodari.

Sehingga, Muhammad Qodari menilai sudah tidak tepat jika Habib Rizieq Shihab. disebutkan mengalami pendzaliman.

"Kalau pernyataan itu diberikan ketika SP3 belum turun mungkin bisa dilayangkan demikian. Tapi kalau sudah dikasih SP3 ya jangan dibilang pendzaliman lagi," paparnya.

Qodari lantas menuturkan dalam pengamatannya, Habib Rizieq Shihab menjadi bagian dari kegiatan politik.

"Jadi memang pada dasarnya saya melihat persoalan Pak Habib Rizieq ini bagian dari kegiatan politik," ungkap Qodari.

"Pertama di satu sisi politik memberikan tekanan politik kepada Pak Jokowi, mungkin bagian dari tekanan yang lain lah begitu, mungkin paketnya ada tiga lalu kemudian dimasukkan satu agar dua lolos, kira-kira begitu," ujarnya menambahkan.

"Tapi paling tidak ini minimal bagian dari kegiatan untuk merawat dukungan politik kepada kepada kelompok-kelompok yang dirasakan pada tahun 2014 lalu memang berada di belakang Pak Prabowo."

"Nah yang ironisnya tentu saja kalau memang kelompok-kelompok yang memberikan dukungan kepada Pak Prabowo itu adalah kelompok-kelompok yang pemikirannya atau ideologinya bertentangan dengan NKRI dan Pancasila. Misalnya NKRI bersyariah, atau Pancasila piagam Jakarta, kan itu setback. Ini siapapun yang berkontestasi, partai manapun Pancasila, NKRI titik, enggak ada embel-embel yang lain lagi begitu," jelas Qodari.

Muhammad Qodari melanjutkan, bilamana memang ada kelompok tersebut, Muhammad Qodari meminta Prabowo dan Gerindra agar memberikan ketegasan.

"Nah kalau memang ini sudah, polanya Pak Parbowo dan Gerindra untuk mengambil garis yang tegas. 'Bahwa saya sebagai patriot', kan itu sebagai bahasa yang sering keluar dari Pak Prabowo, Geindra Partai Nasionalis, ya NKRI ya kemudian Pancasila yang pakai embel-embel lain, apalagi menolak NKRI dan Pancasila tolong ditolak, jangan justru dijemput untuk pulang," pungkas Qodari.

Menanggapi pernyataan terkahir Qodari, Wakil Ketua Bidan Advokasi Gerindra, Hendarsam Marantoko menampik dan mengatakan hal itu bisa menjadi tuduhan serius.

"Kalau sampai itu benar, asumsi seperti itu benar, itu tuduhan yang serius kepada Habib Rizieq, sudah jelas Habib Rizieq itu NKRI," ujar Hendarsam.

"Di beberapa statemennya sudah jelas Habib Rizieq menegaskan (tidak anti NKRI dan Pancasila) masalah itu. Inilah framing seperti itu yang disematkan kepada kami, anti pancasila anti NKRI, kita dijadikan keranjang sampah seperti itu," paparnya.