17 Tahun Sabu Raijua, MDT : Jangan Bohongi Rakyat

 

WartaNTT.com, Sabu Raijua – Kabupaten Sabu Raijua, baru saja merayakan hari jadinya ke-17 tahun, Rabu (26/11/2025) mengusung tema melalui semangat sportivitas dan kebersamaan, kita Bangkit mewujudkan Sabu Raijua yang Maju, Sejahtera dan Mandiri.

Ir. Marthen Luther Dira Tome, Bupati pertama Kabupaten Sabu Raijua yang dihubungi WartaNTT, Kamis (27/11/2025) sampaikan sejumlah pandangan menyikapi usia daerah yang pernah dipimpinnya itu.

“Usia 17 Tahun daerah ini jika berjalan dengan visi misi yang baik, kondisi seharusnya tidak seperti sekarang ini. Sudah harus melampaui masa-masa kritis” ungkapnya.

Menurut Matade, Sabu Raijua hari ini masih sama dengan masa kritis diawal pemerintahannya.

“Jujur, saya hanya memimpin daerah ini lima tahun lebih. Pada tahun ke enam kurang sedikit, saya berurusan dengan KPK. Semua orang tahu itu sehingga tidak usah ditutupi” terangnya

“Ketika saya harus menjalani konsekuensi hukum, semua program-program yang dicanangkan serta mengarah ke pembukaan lapangan kerja baru, justru tidak berjalan”.

Kepada WartaNTT (27/11), Marthen Dira Tome, sampaikan sejumlah catatan kritisnya menyikapi perkembangan Sabu Raijua.

PAD Tak Optimal, Bantuan Jadi Senjata

“Daerah ini awalnya jika dilihat dari sisi pendapatan daerah sangat-sangat memprihatinkan. Kemudian bisa melonjak (PAD) hingga empat puluhan milyar. Mampu lampaui Rote Ndao, TTU dan Flores Timur dari segi pendapatan dimasa  itu. Namun ini tidak dioptimalkan hingga saat ini” lanjutnya.

“Malu juga kita undang pejabat pusat datang ke daerah ini, namun mereka heran melihat kemiskinannya. Seharusnya mereka heran karena ada sesuatu yang dibuat dari kondisi yang terbatas disini” ungkap Matade.

“Tidak bisa pemerintah hanya terus beri bantuan. Itu salah alamat. Jangan bangga dengan hal-hal ini, karena justru akan ciptakan ketergantungan”.

“Menjadi sangat lucu apabila pemerintah provinsi maupun kabupaten mengatakan pemberian bantuan itu untuk hilangkan kemiskinan. Ini sebuah kebohongan besar” urainya.

Diapun melanjutkan “Saya mendengar ada yang mengatakan beri bantuan rumah layak huni berdampak angka kemiskinan menurun. Itu pikiran yang keliru. Yang harus dilakukan adalah pemberdayaan sehingga masyarakat bisa survive bukan hanya menunggu”.

“Ada banyak buktinya dimana orang sangat bergantung kepada bantuan. Namun pemerintah terkesan sangat menikmati untuk menyalurkan itu, tanpa sadari sedang ciptakan ketergantungan”.

“Kita harap ini harus diputuskan. Ciptakan lapangan kerja baru dari semua sektor. Pertanian, perikanan, peternakan, semuanya”.

Kemiskinan Ditengah Potensi Garam

Menurutnya lagi, tambak garam punya trickel down effect bagi banyak orang. Tambak garam menjadi keharusan.

“Saya dengar beberapa waktu lalu pemerintah pusat alokasikan lagi 1.000 Ha lahan tambak garam namun ini gagal dilaksanakan karena kurang mendapatkan respon baik dari pemerintah daerah. Dampaknya, ini dialihkan ke Rote Ndao”.

“Orang Sabu Raijua sudah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan peredaran uang yang banyak” terangnya.

“Saya harap kita tidak boleh membangun alasan pembenaran. Tidak boleh kesalahan itu dipolitisir untuk sebuah kekuasaan. Jangan dimanipulasi kelemahan ini untuk kepentingan yang lebih besar”.

Dira Tome berkomentar, tidak ada cara lain untuk daerah ini bisa keluar dari tingginya data persentase kemiskinan versi BPS NTT keadaan Oktober 2025. Hanya perlu ciptakan lapangan kerja baru sehingga pengangguran tereliminasi.

“Daerah ini semua serba terbatas. butuh pemimpin yang punya penciuman yang tajam. Sehingga bisa mencari, menemukan, lalu mengolah sumber-sumber daya untuk kemajuan daerah”.

Tak Tegas Lawan Penyimpangan Edar Miras Lokal

“Beberapa waktu lalu saya lihat ada yang demo soal moke, lalu menyamakan Sabu Raijua dengan daerah lain. Itu kebohongan besar. Itu bukan budaya leluhur kita”.

“Jangan untuk kepentingan berdagang, lalu mengatasnamakan budaya. Ini sama dengan tidak pakai otak” ujarnya.

Dilanjutkannya “DPRD juga kita minta agar kalian jangan menjanjikan angin sorga kepada mereka-mereka itu. Karena itu melanggar aturan”.

“Kita harap kepada Polisi jangan kalah dengan itu. Ini kejahatan, Ini merusak generasi. Bayangkan kamu masak disini lalu dijual ke Kupang, pasti di Kupang akan di tangkap”.

“Kamu buat disini namun merusak semua. Ini Indonesia bro. Harus berpikir nasionalis bukan berpikir perut sendiri hari ini. Harus mencari pekerjaan lain yang tidak menabrak aturan” tegas Matade.

“DPRD juga harus melihat itu. Jangan justru bilang kami akan membuat Perda. Salah besar itu. Perda itu tidak boleh bertabrakan dengan aturan yang lebih tinggi. Pahami itu dulu”.

“Jadi jangan asal bunyi. Baca banyak referensi dulu dengan baik. Tidak bisa yang penting omong, harus omong yang penting” ujarnya.

Judi Marak Ditengah Derasnya Bansos

“Di daerah ini judi merajalela dimana-mana. Ini harus ditangkap. Kita minta hentikan usaha-usaha seperti ini. Hampir setiap hari judi ayam merajalela” ungkap Matade.

“Boleh jadi, bantuan sosial yang disiapkan pemerintah yang diterima justru dihabiskan untuk judi.  Ini butuh pemerintah yang harus kuat. Tidak boleh biarkan daerah ini jadi rusak”.

Lanjutnya “Jadi, aparat keamanan harus bertindak tegas. Jangan justru jadi beking. Ini bukan negara barbar. Kita ini negara hukum. Lihat dan tangkap, jangan dibiarkan. Mau polisi atau tentara kalau ikut terlibat juga, di tangkap dan pecat”.

Investasi Terganjal Kondisi

Menurut Matade, investor melihat daerah ini letaknya jauh dari wilayah lainnya, sehingga ada keraguan.

“Investor selalu bertanya dengan bagaimana tingkat pendidikan masyarakat. Semakin rendah SDM maka semakin ragu investor untuk masuk kesini”.

“Orang dengan tingkat pendidikan rendah, akan lebih mudah di provokasi. Ini yang menjadi masalah dalam pembangunan. Karena itu pemerintah sekarang harus kuat” ujarnya.

Dia melanjutkan “Sejak presiden Jokowi hingga saat ini pemerintahan Presiden Prabowo, selalu berpesan ciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor. Sekecil apapun investasi yang dibuat ini tentu akan menolong masyarakat kita”.

“Karena itu seharusnya Pemkab bekerjasama dengan investor yang sudah masuk dan akan masuk. Jangan buat jarak” .

“Beberapa tahun lalu saya pernah datang menghadap Pemkab untuk hidupkan kembali beberapa pabrik yang tidak beroperasi. Mereka minta saya carikan investor. Investor nya datang ke Sabu namun MoU tidak ditandatangani oleh bupati waktu itu dengan alasan politik”.

“Bagi saya, politik itu hanya sesaat saja. Tapi kesejahteraan masyarakat itu yang utama dan harus jadi prioritas pemimpin”.

“Saya juga dengar, Pemkab mau lakukan revitalisasi tambak garam dengan sumber dana dari pemerintah pusat. Namun tidak boleh pengerjaannya oleh tukang dari Jawa”.

“Jika terjadi, ini sama saja dengan uang dari Jawa dikembalikan lagi ke Jawa. Masyarakat kita hanya jadi penonton. Perlu peran bupati, wakil bupati dan DPRD bilang ke kementerian, jangan semuanya didatangkan dari luar daerah”.

“Saya ingin membuktikan kepada mereka bahwa tambak garam itu baik dan bisa”.

“Jika diwaktu lalu ada orang yang membiarkan tambak garam terbengkalai, dan yang saya dengar sedang di sidik kejaksaan, agar dikejar itu. Siapa yang curi garamnya, korupsi ada dimana, tangkap” tegas Marthen. (DeW)