Dukung KDMP, Camat Sabu Liae Minta Pemerintah Pusat Perhatikan Badan Pengurus

 

WartaNTT.com, Sabu Raijua – Langkah pemerintah desa menyambut percepatan program koperasi desa merah putih (KDMP) sebagai fondasi baru ekonomi kerakyatan yang menopang ketahanan dan kesejahteraan nasional jangka panjang, nampaknya belum berjalan akibat masih menunggu regulasi turunan dari kementerian terkait.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi menargetkan di April 2026 mendatang, sebanyak 26.000 titik gerai fisik harus terbangun.

Menyikapi program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, Camat Sabu Liae di Kabupaten Sabu Raijua berharap pelatihan dalam penguatan kapasitas bagi seluruh badan pengurus dan pengawas KDMP terus menjadi perhatian pemerintah sehingga Kopdes nantinya tidak berhenti ditengah jalan akibat kesiapan dan pertanggungjawaban yang tidak sesuai harapan.

Kepada WartaNTT, Rabu (14/1/2026) Camat Sabu Liae, Yoel Riwu sampaikan kesiapan 12 desa di wilayah kerjanya.

“Terkait KDMP di kecamatan Sabu Liae, badan pengurus sudah terbentuk seluruhnya. Karena ini program pemerintah pusat sehingga seluruh desa sudah berproses secara baik, namun pelaksanaannya yang belum”.

“Untuk lahan pembangunan gerai juga sudah di siapkan. Kemudian terkait persoalan, karena ini belum dilaksanakan sehingga untuk sementara belum ada laporan yang masuk ke kami. Namun seluruh desa telah siapkan lahan untuk gerainya” ujarnya.

Camat Sabu Liae juga sampaikan hingga saat ini belum ada koordinasi dengan business assisten selaku pendamping KDMP.

“Mungkin mereka langsung ke desa-desa. Namun dari desa juga hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke kecamatan. Sehingga kami belum mengikuti perkembangan kegiatannya”.

Yoel Riwu, bersama kepala seksi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Sabu Liae, Dominggus Rohi Mone, berharap pemerintah pusat terus optimalkan penguatan kapasitas bagi pengurus sebelum kopdes beroperasi.

”Harapan kami kepada pemerintah pusat berkaitan dengan kesiapan KDMP, saya membaca bahwa semua badan pengurus punya kemampuan yang beragam dimana ini akan turut mempengaruhi kinerjanya”.

“Sehingga pemerintah pusat perlu untuk terus menggelar pelatihan-pelatihan. Bagaimana mengelola usaha dalam bentuk gerai sehingga tidak hanya beroperasi sementara saja, namun berkelanjutan”.

Yoel berharap pemerintah pusat membaca keadaan ini. Karena karakteristik setiap daerah tentu berbeda.

“Saudara-saudara kita yang berada di perkotaan tentu pemahamannya mungkin lebih baik, sedangkan mayoritas di desa ada banyak keterbatasan”.

“Tentu ada keraguan-keraguan, dimana badan pengurus akan diperhadapkan dengan administrasi pertanggungjawabannya. Sehingga perlu pembekalan yang lebih komprehensif guna menghindari ketakutan (pengunduran diri) badan pengurus karena konsekuensi hukum akibat kelalaian tugas kedepan”.

Diapun menegaskan jika semua program pemerintah baik untuk kesejahteraan masyarakat, namun dengan program yang masih baru ini tentu butuh banyak belajar sehingga pemerintah pusat perlu menaruh perhatian atas harapan pemerintah tingkat bawah.

“Sebagai aparatur pemerintah, kami juga siap mendukung program pemerintah. Kami juga telah lakukan pertemuan dengan para kades agar mereka selektif dalam memilih gerai-gerai yang bisa dilaksanakan sehingga operasionalnya nanti tidak sesaat saja tetapi berkelanjutan” ujar Yoel. (DeW)