'Saya Pancasila': Melawan ancaman ideologi bangsa

Gerakan 'Saya Pancasila' menggema di media sosial - sebuah pengingat yang dianggap penting oleh berbagai kalangan untuk melawan arus perlawanan yang semakin nyata.

"Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita, perekat keutuhan bangsa dan negara," kata Presiden Joko Widodo dalam sebuah klip singkat di Instagram.
Berlatar bendera merah putih, Jokowi mengakhiri video 34 detik itu dengan kalimat, "Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila."
Pernyataan kuat dari presiden ini muncul dua hari menjelang hari lahir Pancasila, 1 Juni, seiring penyelenggaraan Pekan Pancasila, mulai tanggal 29 Mei-4 Juni mendatang. Sejumlah kementerian dan pejabat pemerintah pun kompak menyematkan tagar 'Saya Pancasila' dalam cuitan di akun media sosial.
"Pancasila adalah pelaksanaan nilai-nilai agama warga Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. #SayaPancasila," kata Menteri Agama Lukman Saifuddin.
Tagar itu telah digunakan lebih dari 38.000 kali, namun tanggapan pengguna media sosial nyatanya tidak selalu mendukung. Dalam kicauan menteri agama di atas misalnya, sejumlah orang membalas.
"Terapkan Pancasila menggunakan sistem Islam, agar nilai-nilai Pancasila dapat terwujud dengan baik dan konsekuen," kata @AgusTrisa. "Pancasila. Ketuhanan yang maha esa. Artinya esa apa? Satu. Kalau Tuhan nya lebih dari satu Pancasila bukan?" tanya yang lain.

Memang terancam

Ancaman terhadap ideologi Pancasila amat nyata, kata pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris. "Ancamannya sangat serius, sebab apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal itu kan ingin membatalkan apa yang sudah disepakati oleh pendiri bangsa," katanya.

Awal Mei lalu, pemerintah telah mengumumkan wacana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
Walau belum resmi dibubarkan, sejumlah perguruan tinggi di Indonesia mulai melarang kegiatan yang diduga berafiliasi atau mendukung organisasi itu. Sementara HTI dengan tegas memprotes tindakan ini karena dinilai bertentangan dengan hukum.
Syamsudin Haris menilai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengingatkan kembali semangat Pancasila adalah hal penting yang dilakukan.

"Pancasila memang terancam sebagai ideologi nasional bangsa. (Gerakan ini) penting, sebab kalau tidak, maka kelompok-kelompok yang menamakan diri 'Bela Agama', 'Bela Islam' menganggap Pancasila itu tidak penting malah mungkin digantikan dengan yang lain," sambungnya.
Tapi tentu, lanjutnya, butuh upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman tetapi tidak mudah. "Bahwa narasi Pancasila diulang-ulang, saya kita sifatnya mengingatkan. Untuk jangka pendek, enggak ada yang bisa dilakukan kecuali itu. Dalam jangka panjang butuh kerja keras, khususnya pendidikan."

'Paham kebangsaan memerlukan kedalaman'

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan Pekan Pancasila akan diisi dengan sejumlah kegiatan termasuk pameran dokumen asli ketika para pendiri negara mendiskusikan landasan negara, tujuan, cita-citanya.
"Karena selama ini orang dapat itu dari pelajaran sejarah tapi sudah dalam bentuk rangkumannya saja," katanya kepada BBC Indonesia.

Hilmar mengatakan agak aneh jika ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa pemikiran mereka tidak terwakili atau tidak 'nyambung' dengan Pancasila.
"Negara ini didirikan oleh para pendiri republik dengan pemikiran yang bermacam-macam. Dan semuanya terwakili. Nah sekarang jika ada pemikiran yang tidak terwakili dalam sejarah itu, harus kita tanya balik. Lah memang situ aliran pemikirannya dari mana datangnya kok bisa tidak ada dalam sejarah pemikiran di republik ini?"
Dia menambahkan pameran ini adalah upaya untuk memberi akses pada publik sehingga masyarakat bisa mengetahui langsung dan menilai sendiri perjalanan bangsa Indonesia. "Yang paling penting yang ingin kita sampaikan bahwa paham kebangsaan itu memerlukan kedalaman, kedalaman sejarah," papar Hilmar.
"Kalau pengetahuan yang mendalam ini kita punya, dengan segala macam lika-liku dan nuansanya, kita menjadi bangsa yang bisa memandang masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan perspektif. Itu yang sekarang kita tidak punya. Dan menurut saya ini meninggalkan kemanusiaan kita," lanjutnya.
Pada 2016 lalu, Jokowi melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 telah menetapkan hari lahir Pancasila sebagai hari libur nasional