Sikka -Rapat paripurna III masa sidang III Tahun 2017 DPRD Kab
Sikka dengan materi pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab Sikka, Rabu
(14/6/2017) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kab Sikka, Donatus David serta
dihadiri Wakil Bupati Sikka, Drs. Paolus Nong Susar mendapat banyak sorotan dari 7 fraksi di DPRD
Sikka diluar Fraksi Partai Golkar yang sedang melaksanakan tugas di luar
daerah.
Anggota DPRD Sikka Fraksi PDIP, Darius Evensius yang
mendapatkan kesempatan pertama mengatakan kinerja pemerintahan Paket An-Sar
dinilai belum adanya terobosan baru yang dapat menjadi daya ungkit bagi
kemajuan daerah dan lebih menghamburkan anggaran daerah tanpa ada timbal balik
yang signifikan untuk kesejahteraan rakyat.
“Proyeksi potensi dan perkiraan PAD Tahun 2018 sebesar
Rp.91.747.092.082,- yang mengalami penurunan dibanding proyeksi Tahun 2017
sebesar Rp.114.180.394.899,- menggambarkan bahwa pemerintah kurang serius dalam
menggali dan mengelola sumber-sumber potensi penerimaan yang ada dan
disimpulkan bahwa investasi pembangunan melalui APBD Kab Sikka selama 4 tahun
ini tidak berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi”.
Fraksi PDIP Sikka berharap 7 orang pejabat eselon II yang
baru dilantik pada 13 Juni 2017 lalu benar mengabdi secara tulus dan
profesional serta menghindari muatan politis sesat serta dihimbau kepada
seluruh ASN lingkup Pemkab Sikka tetap profesional dalam menjalankan tugas dan
tidak tergiring dalam politik praktis Pemilukada Sikka Tahun 2018.
Dari Fraksi Partai Gerindra, Beatus Wilfridus Djogo
mengatakan Fraksi Partai Gerindra menanyakan alasan mendasar penurunan proyeksi
PAD tahun anggaran 2018 dibandingkan tahun anggaran 2017. Terkait persoalan penarikan
jasa retribusi parkir, disarankan agar pengelolaannya diserahkan kepada
Perusahaan Daerah (PD) Mawarani.
Oktovianus Oedipus, dari Fraksi Partai Demokrat
mengatakan Terkait proyeksi PAD Tahun Anggaran 2018 yang lebih rendah dari
Tahun 2017, Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa pemerintah belum serius
menggali potensi yang ada.
“Rumah dinas Pemerintah Daerah yang saat ini ditempati,
dapat dikenakan biaya sewa dari pada hanya dibiarkan dan menjadi beban biaya
operasional daerah atau disewakan kepada pihak ketiga” ujarnya.
Sementara itu Anggota DPRD Sikka dari Fraksi Partai
NasDem, Silverius Florentinus Angi mengharapkan Pemerintah mempertimbangkan
kembali penyertaan modal pada Bank NTT dengan melihat realita bahwa kondisi
keuangan terus mengalami defisit serta mengingat kembali prinsip dasar
penyertaan modal yakni dapat dilakukan apabila PAD dan APBD mengalami surplus.
Dari Fraksi Partai Hanura, Sunardin mengatakan bahwa
masih banyak potensi PAD yang belum optimal dikelola pemerintah diantaranya
belum diterapkannya izin mendirikan bangunan (IMB) secara maksimal; pemanfaatan
tambatan perahu; penanganan potensi di bidang kelautan dan perikanan, serta
pertanian dan perkebunan.
“Pemerintah perlu merencanakan anggaran yang matang serta
memanfaatkan anggaran se-efektif dan efisien mungkin sehingga terhindar dari
belanja yang mubazir”.
Bahruddin, SE dari Fraksi PAN meminta penjelasan
pemerintah terkait menurunnya proyeksi PAD Kab Sikka Tahun 2018 sebesar Rp.
91.747.092.082,- dibanding proyeksi Tahun 2017 sebesar Rp.114.180.394.899,-
Sedangkan Alfridus Melanus Aeng Fraksi dari PKPI mengatakan
“Tidak seriusnya pemerintah khususnya OPD yang mengelola pendapatan dalam
meningkatkan PAD dimana dari 3 sektor unggulan yang diharapkan berkontribusi
besar terhadap PAD berjalan stagnan meskipun anggaran instansinya sangat
prestisius”.
Rapat paripurna akan dilanjutkan Jumat (16/6/2017) dengan
agenda mendengarkan keterangan pemerintah atas pemadangan umum fraksi-fraksi
DPRD Kab Sikka.(Kris)
.jpg)
KOMENTAR