Pemda Sumba Timur Gelar Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Waingapu- Pemda Sumba Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sumba Timur bekerjasama dengan Kesbapol Privinsi NTT dan Kementrian Dalam Negeri menggelar Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Jumat 13/10/2017 di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi Waingapu Sumba Timur.

Wakil Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali,ST,MT yang membuka kegiatan tersebut mengatakan perlu kesabaran dan ketekunan untuk mencermati Undang Undang ini karena pasalnya yang sangat banyak dan pembahasan di DPR yang alot.

“Materi regulasi ini sangat banyak yakni 573 pasal dan proses pembahasan di DPR juga alot, maka perlu kesabaran dan ketekunan untuk mendalami dan memahaminya secara cermat dan tepat agar terhindar dari bias-bias yang negatif dan alot juga dalam memahaminya”.

Pekuwali juga berharap dengan sosialisasi ini dapat meminimalisir bahkan menghilangkan hal-hal buruk yang terjadi selama proses Pemilu berlangsung.

“Semoga sosialisasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bagi segenap komponen daerah ini dapat meminimalisir bahkan menghilangkan hal-hal yang merupakan kotra prduktif dari penyelenggaraan Pemilu dan menjadi sarana yang berharga bagi kita dalam menapaki dan menghantar masyarakat Sumba Timur kepada penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas”  

Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Dra. Sisilia Sona pada kesempatan tersebut mengingatkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang undangan dalam penyelenggaraan Pemilu. Sisilia juga mengingatkan peran Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu

“Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab atas kelancaran Pilkada dengan memberikan dukungan antara lain pengalokasian anggaran dalam APBD, pengamanan dan ketertiban, membentuk Desk Pilkada dan dukungan personil sekretariat”.

Kasubdit Pendidikan Politik Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri Cahyo Ariawan,SH,MM, sebagai salah satu nara sumber mengatakan UU No.7 Tahun 2017 merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.

“Tujuan penyatuan UU Pemilu adalah melaksanakan putusan MK No.14/PUU-XI/2013 bahwa Pemilu anggota DPR,DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dilaksanakan secara bersamaan; memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

untuk duketahui UU No 7 Tahun 2017 adalah Penggabungan 3 Undang-Undang, yaitu: UU 42/2008 ttg Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU 8/2012 ttg Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan UU 15/2011 ttg Penyelenggara Pemilihan Umum.(TA)