Perindo: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Era Jokowi Cukup Baik

wartantt.com -- Partai Perindo menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah cukup baik, yakni ada di median 5 persen per tahun (yoy). Secara rasio pendapatan sudah pada nilai USD 3.600 per kapita. "Itu tandanya rentan dengan jebakan pendapatan kelas menengah. Presiden Jokowi patut mempertimbangkan hal tersebut karena dalam praktik di Korea Selatan pemerintahnya terjebak pada nilai 5.000-10.000 dolar AS per kapita. Tidak ada jalan lain selain mempersiapkan infrastruktur masyarakat industrialis," jelas Ketua Bidang Energi dan Industri Partai Perindo Hendrik Luntungan Kawilarang kepada redaksi, Minggu (24/12).

Dia meloihat, apa yang sudah dikerjakan Presiden Jokowi arahnya menuju industrialisasi. Daya beli masyarakat menurun karena masyarakat lebih memilih menahan uangnya di bank karena banyak pihak yang masih menunggu (wait and see). Hal inilah yang menjelaskan menurunya pertumbuhan kredit. Ekonomi cenderung bergerak lamban.

Hendrik juga mendorong perusahaan pemerintah untuk siap bersaing dengan perusahaan global di tingkat regional Asia. Pengamatan dirinya pada tahun 2017 ini, PDB riil ada pada 5,1 persen dan diasumsikan meningkat 5,3 persen pada 2018. Harapannya, pertumbuhan PDB riil itu disokong dari produktivitas BUMN. BUMN harus mulai melakukan reevaluasi aset dan reformasi struktur bisnis agar lebih professional, efektif dan efisien. Secara perlahan, budaya perusahaan professional harus diterapkan di BUMN Indonesia.

"Untuk periode sekarang ini masih sangat wajar jika pembangunan infrastruktur penunjang industtri masih banyak dikerjakan perusahaan asing. Karena, memang sudah sekian lama geliat industri di Indonesia bergerak lamban. Stimulus pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi akan memicu geliat industri dari kota hingga pedesaaan. Dari Industri Pabrikan hingga industri rumahan," tambahnya.

Menurut Hendrik, masih ada satu hal yang perlu dipertimbangkan, terkait kebijakan pajak yang terasa cukup memberatkan kalangan pengusaha dan kelas menengah baru.

"Sebaiknya pemerintah membuat paket kelonggaran pajak. Karena dalam situasi pertumbuhan yang belum progresif, tidak bisa diketatkan dengan beban pajak yang tinggi. Hal itu yang mendorong para investor ragu memutarkan modalnya. Kita berharap ada paket kelonggaran pajak di tahun depan, sehingga proses industrialisasi mulai lepas landas," tutup Hendrik. [wah]