Dorong Percepatan Kemudahan Berinvestasi, Ini Langkah Pemerintah

wartantt.com -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui dibanding dengan beberapa Negara tetangga, arus investasi yang masuk ke Indonesia masih tertinggal. Akibatnya, pertumbuhannya juga tertinggal.
Hal ini, menurut Menko Perekonomian, terjadi karena belum semua daerah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kemudahan Berusaha.
Diingatkan Darmin, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Berusaha, sejak September lalu, setiap instansi baik di pusat maupun di daerah itu bertugas, berkewajiban untuk mengawal setiap investasi yang ada.
“Mengawal itu artinya apa? Dimonitor, kemudian ada masalah dia bantu. Atau kalau dia tidak bisa bantu, dia lapor ke instansi yang langsung berwenang. Nah jadi, apa yang untuk itu setiap kementerian, lembaga dan pemda itu perlu membentuk satuan tugas (Satgas),” jelas Darmin kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/1/2018).
Menurut Menko Perekonomian, pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga semuanya sudah membikin Satgas dimaksud. Tetapi untuk level provinsi belum. Begitu juga Bupati, Wali kota. Itu sebabnya mereka hari ini diundang.
“Kenapa itu DPRD (diundang juga) karena ada banyak aturan termasuk Perda yang kemudian menyangkut perizinan juga. Sehingga setelah Satgas itu kalau di pusat diketuai oleh Sekjen. Kalau di kementerian lembaga, sekretaris jenderal. Kalau di daerah itu Sekda, baik di provinsi maupun di kabupaten atau kota. Karena mereka tidak menyangkut satu bidang saja,” jelas Darmin.
Karena itu, menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, mereka (Gubernur dan Ketua DPRD) diundang karena sebagian belum membentuk Satgas. Untuk itu mereka diminta membentuk satgas dalam waktu paling lambat akhir bulan ini.

Pemerintah Pusat Bakal Minta Laporan

Selain itu, Pemerintah Pusat meminta semua provinsi untuk melaporkan semua izin yang ada di semua instansinya masing-masing. Izin usaha apa saja yang ada.
“Mereka kita minta melaporkan bersama-sama dengan satgas. Nah mungkin itu nanti di tahap dua kita akan merombak standardisasi semua izin itu,” ujar Darmin.
Menurut Darmin, bukan hanya tidak sinkron, meskipun Pemerintah Pusat sudah bikin deregulasi juga tetap saja masih lambat sehingga perlu dicari jalan alternatif.
Nanti kalau ada investasi terdaftar di BKPM atau di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) daerah, lanjut Menko Perekonomian, itu otomatis sistem antar Satgas akan memonitornya.
“Kita harus punya dulu izin-izin yang di setiap provinsi apa saja izin yang ada di kementerian apa saja, supaya kemudian kita tahu ini nanti ke mana dia harus menyelesaikannya,” papar Darmin.

Mekanisme Satu Pintu

Untuk tahap satu, menurut Darmin, cukup mengawal dan kemudian membantu penyelesaian. Ia menambahkan, jika daerah tidak bisa menyelesaikan dipersilakan melapor ke Satgas Nasional.
Nanti tahap kedua, masih lanjut Darmin, sekitar akhir Februari, akan ada pengawalan. Sedangkan mengenai bottlenecking, nanti diselesaikan April. Sekaligus sudah tahapnya single submission.
“Jadi orang cukup datang ke satu kantor untuk perizinan, itu sistemnya yang akan menyelesaikan. Begitu kita berlakukan single submission itu sudah harus selesai, sudah harus lebih singkat, sudah harus lebih mudah. Orang cukup datang ke satu kantor, dia daftar, dia teken apa yang harus diteken. Itu sistemnya akan bekerja,” pungkas Darmin, seperti dikutip dari setkab.go.id.