Partisipasi ASN WAJIB, Netralitas ASN HARGA MATI

WartaNTT.com, SIKKA – Banyaknya simpati dari berbagai pihak yang mengarah kepada ASN agar netralitas ASN dalam pelaksanaan pesta demokrasi benar-benar terwujud, perlu untuk dimaknai secara mendalam oleh ASN sendiri selaku abdi negara dan abdi masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan antara kewajiban dan haknya mengingat ruang menentukan sikap secara benar dalam pemilihan umum telah diatur Undang-Undang.

Beberapa pihak yang ditemui, kepada WartaNTT diantaranya Ketua DPC Gerindra Kab Sikka, Marcel Itong mengatakan “Tindakan netralitas ASN telah diatur, jika ingin berpolitik yah mengundurkan diri saja dari ASN. Perlu ditindaklanjuti ASN yang terlibat politik praktis serta perlunya ketegasan sanksi tanpa adanya intervensi pejabat diatasnya”.

Ketua GMNI Sikka, Emilianus Frid Naga mengatakan “Bicara soal netralitas ASN dalam dunia politik sudah diatur dalam UU 5/2014 tentang ASN agar dalam setiap perhelatan politik ASN menempatkan diri dalam posisi netral artinya tidak terlibat politik praktis, dan saya berharap hal ini menjadi perhatian khusus Panwaslu Kab Sikka agar menindak tegas oknum ASN atau penyelenggara negara lainnya yang terbukti menyalahi aturan”.

Koordinator TRUK-F, Suster Eustochia M Nata, SSpS mengatakan “ASN sebagai pejabat publik tidak boleh terlibat dalam politik praktis, harus tetap berintegritas dan menjadi panutan. Netralitas ASN juga artinya menjauhkan diri dari upaya memberikan pelayanan dengan membeda-bedakan masyarakat atau hanya fokus untuk melayani kepentingan kelompok tertentu yang pro dengan pihak yang juga didukungnya”.

Officer in Charge PLAN International Indonesia, Zuniatmi mengatakan “ASN jelas harus netral dong! Kalau tidak netral bisa merugikan semua. Apalagi mereka digaji negara sebagai pelayan masyarakat yang harus melayani secara adil. Janganlah bekerja keras karena diiming-iming promosi jabatan lantas menyalahgunakan wewenang. Apalagi jika adanya calon incumbent bisa menjadi peluang emas sekaligus menjadi ancaman bagi ASN itu sendiri, jadi lebih baik bersikap netral dan bekerja profesional”.

Sekretaris GP Ansor Kab Sikka, Eddy Kurniawan mengatakan “Netralitas ASN harus dimaknai dengan baik bahwa ASN dilarang terlibat aktif termasuk kerja sebagai tim sukses. Meskipun tidak terlibat langsung, kadang imbas dari hasil Pilkada berdampak buruk bagi pribadi ASN dimana penempatannya tidak lagi memperhatikan konsep “right man on the right place” dan hal ini juga sangat disayangkan jika terjadi.

Sementara itu, Wakil Bupati Sikka, Drs. Paolus Nong Susar kepada WartaNTT yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/01/2018) mengatakan “Tentunya ada berbagai motif yang menjadi penyebab ASN bersikap tidak netral namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS membuat ASN juga sangat berhati-hati dan memikirkan kembali jika ingin terlibat dalam politik praktis”.

“Setiap kesempatan, kami selalu mengingatkan kepada ASN agar tetap menjaga sikap, perbuatan dan tutur katanya tidak saja menjelang pelaksanaan pesta demokrasi, serta siap menanggung resiko menerima sanksi yang berlaku akibat tindakannya tersebut. Apabila terbukti melanggar ketentuan, kami akan memberikan sanksi tanpa memandang status atau jabatan ASN yang bersangkutan” ujarnya. (Kris Kris)