Tak Lulus Seleksi PPPK Tahap-2, Perangkat Desa di SABU RAIJUA Lapor DPRD

 

WartaNTT.com, Sabu Raijua – Pemkab Sabu Raijua baru saja mengumumkan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 tahun anggaran 2024. Dimana sesuai regulasi, juga mengakomodir perangkat desa berstatus tenaga non-ASN yang telah bekerja minimal 2 tahun di instansi pemerintah secara terus menerus, untuk ikut seleksi ini.

Namun pengumuman kelulusan ini ditentang sejumlah perangkat desa di Sabu Raijua, hingga mendapatkan respon DPRD Sabu Raijua, dengan menggelar rapat dengar pendapat, Senin (14/7) dipimpin Rae Edin Manoe Lado, Ketua DPRD.

Menurut mereka (perangkat desa) terdapat sejumlah kejanggalan sejak proses seleksi administrasi hingga pengumuman kelulusan. Bahkan terdapat perangkat desa dengan total nilai tertinggi dalam hasil seleksi kompetensi tahap 2 namun tidak dinyatakan lulus.

Meilani Bangngu Radja, peserta seleksi PPPK tahap-2  yang juga perangkat di Desa Raemadia, Kecamatan Sabu Barat, saat dihubungi WartaNTT, Rabu (16/7) mengatakan jika kehadirannya bersama sejumlah rekan ke DPRD saat itu untuk menyampaikan keluhan dan mendengarkan respon Pemkab melalui BKDPSDM. Namun RDP diskors hingga Jumat (18/7) lusa.

“Ada banyak perangkat desa peserta seleksi PPPK tahap-2 tahun anggaran 2024, yang tidak dinyatakan lulus dalam pengumuman hasil seleksi oleh BKDPSDM baru-baru ini" ujar Meilani.

Diapun menyampaikan beberapa dugaannya terhadap persoalan seleksi tahap 2

“Awalnya pihak BKDPSDM kami duga tidak selektif dalam verifikasi data di bulan Februari lalu”.

“Dimana ada perangkat desa aktif yang dinyatakan lulus administrasi, sedangkan saya bersama beberapa perangkat desa lainnya dinyatakan TMS”.

“Setelah kami ajukan sanggahan, baru diumumkan jika saya dinyatakan memenuhi syarat untuk lanjut ke seleksi kompetensi”

Total nilai yang diperolehnya saat seleksi tahap-2 untuk formasi jabatan Operator Layanan Operasional Perkantoran, pada Dinas Pariwisata, merupakan yang paling tinggi.

Namun menurutnya, yang dinyatakan lulus adalah peserta dari tahap-1 dengan total nilai lebih rendah. Padahal dia merupakan tenaga honorer sejak Tahun 2004 hingga saat ini dan terdata dalam database sejak tahun 2012.

“Jika memang prioritas kelulusan PPPK adalah hanya untuk tenaga honorer tahap-1 yang tidak lulus seleksi, kenapa dibuka lagi seleksi tahap-2” ujarnya ketus.

“Tuntutan kami kepada Pemkab dalam hal ini BKDPSDM, apa dasar hukumnya instansi pemerintah desa dinyatakan bukan bagian dari instansi pemerintah pusat. Sehingga  perangkat desa tidak lulus seleksi”.

“Kemudian mekanisme yang digunakan dalam penentuan kelulusan bagi pelamar seleksi P3K tahap-2, apakah total nilai atau kategori” tanya dia.

Meilani juga menyampaikan jika terdapat 1 orang perangkat desa yang sudah dirumahkan sejak Tahun 2023 namun dinyatakan lulus saat seleksi administrasi PPPK tahap-2 lalu.

“Meski yang bersangkutan tidak lulus seleksi kompetensi, tapi kami menduga ada OPD tertentu yang melegalkan pengalaman kerjanya (membuat SK kontrak)”.

Bersama rekan sejawatnya dari Kecamatan lain, akan mengikuti RDP lanjutan nantinya.

“Kami juga akan minta BKDPSDM  menyajikan sejumlah data nantinya sebagai pembanding. Hal ini sudah disampaikan DPRD juga saat RDP kemarin”.

“Ini bukan soal kelulusan  pribadi, tetapi soal transparansi. Apalagi kami yang perangkat desa ini sudah mengabdikan diri cukup lama” ujar Meilani. (DeW)