Perbaikan Darurat Crossway Dagamage-Maumere Segera Dikerjakan

WartaNTT.com, SIKKA – Crossway Dagamage-Maumere (ruas jalan nasional Trans Utara Flores) di Km.18 tepatnya di tugu batas Desa Kolisia dan Kolisia B Kecamatan Magepanda, Kab Sikka yang rusak berat akibat luapan air saat banjir menerpa Kab Sikka pada 10-11 Januari 2018 yang lalu, segera dikerjakan oleh Pemerintah Kab Sikka melalui perbaikan darurat pada sisi selatan Crossway tersebut mengingat penetapan ruas jalan sesuai statusnya, Crossway Dagamage bukan menjadi tanggungjawab perawatan dan perbaikan Pemerintah Kab Sikka.

Disaksikan WartaNTT, Senin (29/01/2018) Bupati Sikka, Drs. Yoseph Ansar Rera bersama Kepala Dinas PUPR Kab Sikka, Thomas Petrus Lameng dan Kepala BPBD Kab Sikka, Drs. Muhammad Daeng Bakir melakukan monitoring dalam rangka persiapan pengerjaan perbaikan darurat crossway Dagamage yang direncanakan akan mulai dilakukan sejak keesokan harinya (30/01/2018).

Kepala Dinas PUPR Kab Sikka, Thomas Petrus Lameng kepada WartaNTT mengatakan “Sesuai perencanaan pengerjaan dilakukan paling lama 14 hari oleh pihak ketiga, dimana berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim, terdapat 2 jenis kegiatan yang akan dilakukan yakni membuat jalan darurat (panjang ±40 meter dan Lebar ± 6 meter) disisi Selatan Crossway yang rusak dengan melakukan penggerukan tanah, pemasangan bronjong serta menimbun material batu sebagai akses jalan”.

“Selanjutnya akan dilakukan normalisasi aliran air di sisi sebelah Barat (dekat Tugu Batas Desa) sehingga meminimalisir luapan air ke badan jalan Crossway” Ujarnya.

Kadis PUPR Kab Sikka menambahkan “Kami telah menyampaikan laporan tertulis kepada Dinas PUPR Provinsi NTT sejak Tahun 2017 terkait kerusakan Crossway Dagamage namun sampai dengan saat ini belum adanya tanggapan dan kerusakan menjadi semakin besar untuk dikerjakan nantinya”.

Terkait anggaran perbaikan darurat Crossway Dagamage, Kepala BPBD Kab Sikka, kepada WartaNTT mengatakan “Besaran biaya pengerjaan darurat perbaikan Crossway Dagamage berasal dari Dana Tanggap Darurat BPBD Kab Sikka sebesar Rp. 150.000.000,- yang dialokasikan sejak perencanaan, pengerjaan dan pengawasan”.

Tentunya hak masyarakat sebagai pemilik negara yang berdaulat untuk mendapatkan pelayanan perlu segera direspon dengan baik oleh pemerintah Pusat s/d Daerah karena apapun bentuk kerusakan yang terjadi dan siapa yang mempunyai kewenangan untuk memperbaiki tidak menjadi urusan Warga Negara, mengingat kewajiban masyarakat terhadap negara untuk membayar pajak telah dilakukan yang salah satu fungsinya untuk peningkatan infrastruktur jalan. (Kris Kris)