WartaNTT.com, SIKKA – Sebagai langkah strategis memperluas
akses kredit masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerintah
telah melakukan uji coba program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang menyasar
lapisan masyarakat kelas bawah dengan pembiayaan maksimal Rp.10 Juta per nasabah melalui kerjasama dengan Koperasi Simpan
Pinjam (KSP) berkompeten yang tersebar di seluruh wilayah nusantara sebagai
lembaga linkage.
Terdapat 3
keunggulan dari program “UMi” yang ditawarkan pemerintah sejak Tahun 2017 lalu
kepada seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai usaha skala menengah ke bawah
diantaranya kemudahan pemberian kredit; pemanfaatan teknologi informasi sebagai
sarana transaksi; serta program pendampingan yang efektif bagi para debitur
untuk kelangsungan usahanya.
Dalam periode
uji coba skema pembiayaan (piloting) perkembangan penyaluran UMi di NTT sejak
diluncurkan Tahun 2017 lalu sampai dengan keadaan 29 Januari 2018 telah terekam
2.979 debitur dengan total pembiayaan sebesar Rp. 6,7 Milyar yang tersebar di
18 Kab/Kota se-NTT yakni seluruh daratan Flores-Lembata; Daratan Sumba dan 5
Kab/Kota di Daratan Timor yang disalurkan BUMN mitra pemerintah yakni PT Permodalan Nasional Madani (PNM-Persero), PT. Pegadaian (Persero), dan PT. Bahana Artha Ventura (BAV) linkage Koperasi Mitra Dhuafa (Komida),
dimana untuk Tahun 2018 sendiri penyaluran pembiayaan “UMi” di wilayah NTT akan
diperluas dari total alokasi anggaran sebesar Rp.2,5 Triliun bagi 800.000
nasabah se-Indonesia.
Plt. Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Dirjen
Perbendaharaan Kemenkeu RI, Syahrir Ika yang hadir di aula KSP Kopdit Obor Mas dalam Sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro “UMi”, Rabu
(31/01/2018) mengatakan UMKM menyediakan sekitar 97,22%
lapangan kerja di Indonesia dan menyumbang PDRB sebesar 60% sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, Pembiayaan “UMi” akan menjadi
program prioritas nasional karena telah diusulkan kepada Bpk Presiden RI.
“Dana Pembiayaan
“UMi” diberikan
maksimum Rp. 10 Juta per debitur melalui 8 Koperasi di Kab Sikka yang
akan dikoordinir oleh PT. Bahana Artha Ventura (BAV) sebagai penyalur dana
mitra kerja Pusat Investasi Pemerintah”.
“Anggaran Pembiayaan “UMi” yang dikucurkan Pusat Investasi Pemerintah
tidak menetapkan besaran target per wilayahnya namun
tergantung pada usulan kebutuhan masing-masing KSP yang diterima” ujarnya.
KSP
Kopdit OBOR MAS Dapat Kepercayaan Perdana Kelola “UMi” di SIKKA
Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng dalam
sambutannya mengatakan “PT PNM (persero), PT BAV dan PT. Pegadaian (persero) merupakan mitra kerja Pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan Ultra
Mikro (UMi).
“Penentuan KSP Kopdit Obor Mas-Maumere oleh Pusat Investasi Pemerintah menjadi
mitra kerja utama program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kab Sikka merupakan langkah yang sangat tepat”.
Melchias Mekeng
mengharapkan KSP Kopdit Obor Mas menjadikan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebagai instrumen untuk membantu masyarakat di Kab Sikka.
“Secara nasional tingkat kemiskinan di NTT berada pada urutan ke-3 dari bawah sehingga pemerintah
harus menjangkau pelayanan untuk mengangkat kemiskinan masyarakat”.
“Saya berharap Koperasi menggunakan kesempatan yang baik
ini untuk memberdayakan masyarakat dan program “UMi” yang berjalan nantinya agar porsi bantuan lebih menyentuh para Petani, Nelayan, dan Pedagang di pasar serta tidak fokus pada Pedagang skala menengah ke atas”.
Senada dengan Melchias
Markus Mekeng, Syahrir Ika mengharapkan pengurus KSP Kopdit Obor Mas-Maumere sebagai salah satu
penerima program dapat menjelaskan
program Pembiayaan “UMi”
kepada anggota dan calon anggota sehingga dapat menghidupi usaha dan keluarga mereka.
Sementara itu, Bussines
Development PT. Bahana Artha Ventura, Hanif mengatakan ketentuan penyaluran kredit oleh PT. BAV kepada Koperasi
Simpan Pinjam (KSP) yakni
dengan kriteria berkinerja sehat; pengalaman KSP minimal 2 Tahun di bidang
mikro; serta Non
Performing Loan (NPL) atau rasio kredit macet dibawah
5%. (Kris Kris)
KOMENTAR