Dokter di Papua: Kartu Kuning untuk Jokowi Salah Alamat

wartantt.com -- Dokter Tigor Silaban, yang telah bertugas di Papua sejak 1979, menilai kritik untuk pemerintah pusat atas kondisi kesehatan di Agats, Kabupaten Asmat, salah alamat. Sebab, pihak yang paling bertanggung jawab atas wilayah tersebut dalam era otonomi khusus adalah pemerintah kabupaten.
"Pemerintah pusat sudah memberikan cukup. Kalau rakyat marah-marah kok presiden yang dimarahi. Dana otonomi khusus itu, 80 persen ada di kabupaten-kota. Pemerintah kabupaten yang seharusnya ditekan untuk memperbaiki manajemen kesehatan di Agats," kata Tigor saat dihubungi detikcom, Senin (5/2/2018) malam.
Penyelenggaraan manajemen kesehatan, ia melanjutkan, adalah kewenangan kabupaten. Selama ini dana otonomi khusus berada di tangan mereka, belum lagi ditambah dana BPJS. Seharusnya anggaran ini cukup untuk membangun fasilitas kesehatan.
Menurut Tigor, munculnya wabah difteri di Agats karena pemerintah kabupaten tidak mempersiapkan manajemen yang baik. Ia mengungkapkan pengalamannya mengelola jaringan fasilitas kesehatan di Wamena. Salah satunya membangun jalur distribusi dan komunikasi dengan perangkat petugas kesehatan di beberapa wilayah pedalaman lain.
"Kalau dulu kami para dokter tinggal di puskesmas dan patroli. Sistem dengan daerah pedalaman kami bangun, rujukan kami buat, jalur komunikasi juga. Padahal uang terbatas, kecil sekali. Kalau sekarang uang ada, tapi cuma ngumpul di ibu kota kabupaten saja," jelasnya.
Lulusan Fakultas Kedokteran UI 1978 itu memiliki pengalaman beberapa tahun bertugas di Asmat dalam proyek bersama UNDP pada rentang 1997-1999. Menurutnya, karakter masyarakat Asmat unik. Mereka menarik makanan dan dibawa ke rumah untuk dimakan bersama-sama.
"Nah, yang makan paling banyak itu bapaknya, lalu ibunya, baru anaknya. Anaknya itu juga sering cari makan sendiri, kerok sagu bula, memancing, apa saja," jelasnya.
Ia pun membentuk sistem manajemen pengelolaan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Asmat. Para pekerja lapangan membuat pos kesehatan di wilayah-wilayah terpencil.
Pembangunan ini berhasil dan dapat menjaga kualitas kesehatan masyarakat. Namun, ketika program UNDP selesai, tawaran untuk melanjutkan ke bupati tidak mendapat respons sehingga terhenti.
"Kalau dulu ketika Orde Baru yang bertugas di provinsi memiliki kewenangan untuk mengatur. Sekarang tidak bisa, makanya ketika ditolak tidak bisa apa-apa," jelasnya.
Padahal sistem ini hampir sama dengan yang dijalankannya selama mengabdi di Wamena. Ia berhasil membuat pola manajemen untuk menjangkau wilayah pedalaman yang jauh sekali. Saat itu pemekaran belum dilakukan, wilayah kerjanya lebih luas daripada Provinsi Jawa Barat.