Panwaslih Lembata Tidak Segan Tindak Pelanggaran Pilkada Serentak

WartaNTT.com, LEMBATA – Memasuki masa kampanye Pilkada serentak sejak 15 Februari s/d 23 Juni 2018 yang akan datang, penyelenggara pemilu di Kab Lembata khususnya Panwaslih dituntut kerja keras dan ketegasan dalam menindak setiap temuan dan laporan yang diterima terkait pelanggaran yang terjadi baik dilakukan oleh Pejabat negara, ASN, Parpol koalisi, Tim sukses maupun masa pendukung.

Ketua Panwaslih Kab Lembata, Lambertus Bala Kolin, S.Sos. MM yang ditemui WartaNTT di ruang kerjanya, Jumat (23/02/2018) mengatakan “Sampai dengan saat ini Panwaslih Kab Lembata baru menangani 1 temuan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pejabat negara di Kab Lembata yakni penggunaan kendaraan dinas dalam kegiatan rapat koordinasi parpol koalisi pendukung paslon Gubernur NTT Paket Victory-Joss pada 19 Februari 2018 yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Lembata, Bpk Yohanes de Rosari, SE”.

“Pengambilan keterangan dan klarifikasi telah dilakukan pada 21 Februari 2018 dan telah dituangkan dalam berita acara dimana yang bersangkutan mengakui kekeliruannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan siap dikenai sanksi jika melanggar”.

Lambertus melanjutkan “Tentunya segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan tahapan dalam Pilkada akan ditangani sesuai ketentuan dan kewenangan yang diatur dalam UU Pilkada dan Peraturan Bawaslu tanpa membeda-bedakan siapa pelakunya baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media-media sosial yang ada. Kami serius memantau dan menindaklanjuti laporan masyarakat” ujarnya.

Kekosongan jabatan Kepala Sekretariat dan Bendahara Segera disikapi 

Terkait kendala yang dialami Panwaslih Kab Lembata, Lambertus Bala Kolin, S.Sos. MM kepada WartaNTT mengatakan “Sejak 19/12/2017 sampai dengan hari ini terjadi kekosongan dalam pelaksanaan tugas sekretariat dan bendahara Panwaslih Kab Lembata dimana Bupati Lembata telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu NTT tertanggal 18/12/2017 perihal penarikan kembali PNS yang diperbantukan pada Panwas Kab Lembata namun sampai dengan saat ini belum melakukan pengisian jabatan dimaksud dari unsur ASN”.

“Kami telah menanyakan kepada kepala BKD dan PSDM Lembata perihal ASN pengganti dalam jabatan Sekretaris dan Bendahara Sekretariat Panwaslih Kabupaten namun dijawab belum ada instruksi/disposisi dari Bupati Lembata untuk mengeluarkan rekomendasi".

“Tentunya proses tahapan Pilkada serentak terus berjalan dan persoalan ini berakibat fatal apabila pemerintah Kab Lembata tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam regulasi karena dukungan sekretariat Panwaslih wajib hukumnya dan peran Pemkab Lembata untuk menindaklanjutinya karena kita sama-sama melaksanakan amanat undang-undang” ujarnya. (Kris Kris)