Politik uang dan politisasi sara; hambatan bagi demokrasi yang sehat

Wartantt.com; SBD;   Politik uang dan politisasi sara adalah hambatan bagi bangsa kita untuk berdemokrasi secara sehat. Selain itu juga menjadi hambatan untuk menyelenggarakan pilkada secara bermartabat. Demikian dikatakan Wakil Bupati Sumba Barat Daya dalam pidatonya saat membuka kegiatan sosialisasi pengawasan dan deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara pada Rabu (14/02) siang tadi. Kegiatan yang digelar di aula hotel Sinar Tambolaka Sumba Barat Daya tersebut dihadiri oleh seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam pilkada  Sumba Barat Daya antara lain para ketua partai politik, para ketua tim sukses pasangan calon, KPU Kabupaten Sumba Barat daya, Kapolres Sumba Barat serta para pengawas Kecamatan.

Wakil Bupati Sumba Barat Daya  dalam sambutannya menggaris bawahi kenyataan melenturnya nilai demokrasi yang dijunjung tinggi negara kita semakin besar karena sering dibaluti oleh politik uang dan politisasi sara. Politik uang dan politisasi sara terus dipakai dalam pilkada dengan mengambil bentuk yg sulit dideteksi. Oleh karena itu muncul jargon bahwa Politik Uang dan Politisasi sara merupakan satu paket dengan pilkada.

Pihaknya meminta Panwaslu untuk sungguh-sungguh membedakan antara isu sara dan fitnah yang sengaja disebarkan oleh oknum-oknum tertentu. Panwaslu sebagai pengawas pada saat pelaksanaan pesta demokrasi harus jujur pada diri sendiri, tdk membagi kasih, tdk menutup mata terhadap kejadian-kejadian penyimpangan yang ada. Panwaslu harus profesional dalam pengawasan.

Ketua Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Dickson Daly mengatakan bahwa praktek politik uang berpotensi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sementara itu politisasi sara berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. Melalui deklarasi ini Panwaslu mau menunjukkan komitmen untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pilkada secara bermartabat dan bebas dari pengaruh pengaruh politik transaksional.

Sementara itu Kapolres Sumba Barat, AKBP Gusti Maychandra Lesmana mengatakan bahwa  Politik uang dan politisasi sarah ini merupakan salah satu hal  yang menyebabkan kerawanan dalam pilkada. beliau menyampaikan kepada masyarakat bahwa tujuan akhir dari pemerintahan adalah perceptan ekonomi dan percepatan pembangunan. Apapun pilihannya namun dalam perbedaan itu kita tetap bersaudara. Bila kita melihat  tujuan sebuah pemerintahan maka pertentangan  tidak diperlukan. Siapapun yang menang dalam pilkada adalah pemimpin daerah kita yang memiliki tujuan yang sama yakni membangun daerah ini menjadi lebih maju dan berkembang.

Lebih lanjut Kapolres mengharapkan seluruh masyarakat untuk menghindarkan konflik dan bentrokan.  Masyarakat sudah cerdas berpolitik dan cerdas untuk memilih. Sebab masyarakat juga ingin maju. Oleh karena itu jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang  berniat untuk melakukan provokasi ataupun intimidasi kepada masyarakat dengan pola dan cara apapun. Pihaknya menekankan  agar jangan sampai ada provokasi atau hal-hal yang menimbulkan kejadian seperti yang pernah terjadi dalam pilkada sebelumnya. Kami sangat intens atau perhatian terhadap SBD untuk meminimalisir potensi konflik di SBD. Sebab SBD punya history yang agak gelap. Mari kita ciptakan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas. EB