Akui Kelalaian, PPS Desa Lerek-Atadei Siap Benahi Diri

WartaNTT.com, LEMBATA – Panwaslih Kab Lembata terus mengoptimalkan fungsi pengawasannya untuk memastikan seluruh tahapan, program dan jadwal Pilkada serentak 2018 di Kab Lembata berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengawasi proses pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada serentak 2018, Panwaslih Kab Lembata menemukan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPS Desa Lerek, Kecamatan Atadei dimana tidak mengumumkan (menempelkan) DPS Desa Lerek sesuai jadwal yang ditetapkan PKPU 1/2017 (tanggal 24/03/2018) namun mengumumkannya pada 26/03/2018.

Pelaksanaan panggilan klarifikasi atas temuan dimaksud dilakukan bertempat di Sekretariat Panwaslih Kab Lembata, Kamis (29/03/2018) dihadiri PPS Desa Lerek, Stanislaus Plea; Kristoforus Tolar; dan Ignasius Taru serta Ketua PPK Kecamatan Atadei, Martinus Breok.

Saat dikonfirmasi, Kristoforus Tolar mewakili PPS Desa Lerek kepada WartaNTT mengatakan “Kehadiran PPS Desa Lerek memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan Panwaslih Kab Lembata terkait tidak dilakukannya pengumuman DPS sesuai jadwal yang ditetapkan”.

“Dalam proses klarifikasi kami sampaikan bahwa terdapat halangan yang tidak dapat dihindari dimana sejak tanggal 23 s/d 24 Maret 2018 berlangsung penerimaan 36 Frater asal STFK Ledalero serta rangkaian acaranya berlangsung di Gereja Stasi Desa Lerek; serta pelaksanaan ibadah hari minggu 25/03/2018 berlangsung di luar stasi sehingga pengumuman DPS baru dilakukan pada 26/03/2018 sore hari dilanjutkan dengan penyampaian pengumuman melalui pengeras suara kepada masyarakat Desa Lerek”.

Kristoforus Tolar melanjutkan “Sebelumnya pada 28/03/2018, PPK Atadei dan pihak KPU Kabupaten Lembata telah memanggil kami dan pihak KPU Kab Lembata telah mengingatkan agar kedepannya tetap mematuhi tahapan sesuai jadwal dan jika terdapat hambatan agar dikomunikasikan”.

“Tentunya atas hal yang terjadi kami akan melakukan pembenahan diri sehingga dapat memperhatikan dan mentaati jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan” ujarnya.

Sementara itu Ketua Panwaslih Kab Lembata selaku Koordinator Divisi Penanganan dan Penindakan, Lambertus Bala Kolin, S.Sos.,MM kepada WartaNTT mengatakan “Dari hasil klarifikasi yang dilakukan, PPS Desa Lerek mengakui kelalaian yang dilakukan dimana PPK Kecamatan Atadei juga dengan tegas mengatakan akan memberi peringatan keras terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan”.

Lambertus Bala Kolin melanjutkan “Tindak lanjut hasil klarifikasi yang dilakukan, akan dilaksanakan rapat Sentra Gakumdu Kab Lembata dalam waktu dekat untuk mengkaji apakah pelanggaran yang terjadi murni karena kelalaian atau ada unsur pelanggaran pemilu/ kode etik”.

“Jika hasil kajian Sentra Gakumdu menyatakan bahwa terjadi pelanggaran kode etik, maka rekomendasi akan diajukan ke DKPP; Jika dinyatakan pelanggaran Pemilu, maka rekomendasi akan diajukan kepada penyidik kejaksaan/kepolisian; serta jika dinyatakan pelanggaran administrasi, maka rekomendasi akan diajukan ke KPU Kabupaten Lembata”.

“Tentunya selaku pengawas pemilu kami sangat mengharapkan agar rujukan PKPU 1/2017 ditaati bersama karena ketika kita mampu mematuhi regulasi yang ada maka seluruh ketentuan dapat berjalan dengan aman. Sebagai penyelenggara pemilu tentunya kita harus menghormati aturan yang berlaku sehingga masyarakat dapat mengakui bahwa penyelenggara pemilu sendiri mampu berjalan diatas regulasi pemilu yang ada demi suksesnya pesta demokrasi” ujarnya. (Kris Kris)