BPJS Luncurkan Kemudahan Bagi TKI, Buruh Migran Indonesia Kini Tak Perlu Khawatir Lagi

wartantt.com -- Pemerintahan Presiden Jokowi fokus dan konsisten melindungi seluruh warga negaranya. Termasuk juga warga negaranya yang kini berada di luar negeri. Salah satunya perlindungan di bidang kesehatan.

“Per 1 Agustus 2017 kami mendapatkan amanah memberikan perlindungan ke TKI. Minggu kemarin kami luncurkan aplikasi pendaftaran TKI secara mandiri bisa mendaftar sendiri tanpa dokumen apapun. kalau ada kesulitan mendaftar bisa berinteraksi dengan fasilitas chatting,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Sabtu (17/3/2018).

Hasilnya kini, sebanyak 100 ribu Tenaga Kerja Indonesia telah mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Sejak lembaga tersebut mendapat tugas memberikan perlindungan TKI per 1 Agustus 2017 sesuai Permenaker Nomer 07 Tahun 2017.

Sementara untuk pembayaran, pihaknya bekerja sama dengan bank di Indonesia. Serta bank di negara penempatan TKI.

“Beberapa hari ini kami mendapatkan undangan Pak Dubes untuk melihat secara riil TKI kita di Malaysia. Setelah kita lihat, ternyata tiap negara mempunyai karakteristik yang berbeda. Sehingga perlu dipertimbangkan kebijakan apa yang perlu diimplementasi untuk para TKI,” jelasnya.

 

Perlindungan Lain dan Mekanisme

Agus mengatakan setelah melihat para TKI di ladang Sarawak jauh dari alat komunikasi penggunaan aplikasi BPJS Ketenagakerjaan, sepertinya tidak cocok di Sarawak. Sehingga perlu cara lain untuk memberi perlindungan kepada mereka.

“Kalau melihat kondisi TKI di ladang-ladang di mana pendidikan anak-anaknya belum baik, kami tergerak untuk memberikan bantuan dari tanggung jawab sosial lingkungan (CSR) berupa buku-buku, alat tulis, dan alat olah raga kepada sekolah-sekolah anak TKI,” katanya.

Pada prinsipnya, pihaknya mendukung program pemerintah.

“Para para TKI ini secara regulasi wajib dilindungi. Mereka harus didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu kita sedang koordinasi dengan KBRI bagaimana kalau TKI tersebar di ladang-ladang. Bagaimana mekanismenya, kita sedang bicarakan. Dalam waktu dekat kita akan memberi perlindungan,” urainya.

Tentang iuran BPJS Ketenagakerjaan, dia mengatakan, dalam Permenaker Nomer 7 Tahun 2017 disebutkan TKI wajib membayar iuran Rp370 ribu untuk 31 bulan. Meliputi dua program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

TKI yang ingin mengikuti program Jaminan Hari Tua secara sukarela bisa menambah iuran Rp105 ribu-Rp600 ribu per bulan.

“Jadi bagi TKI belum berangkat wajib untuk mendapatkan BPJS. Saat mengurus izin dan pasopor harus melampirkan BPJS. Kami sudah koordinasi dengan BNP2TKI untuk memberikan layanan satu atap di Indonesia. Kalau selesai, dapat izin, baru berangkat,” tegasnya.

Dia mengatakan TKI wajib mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sedangkan yang opsional jaminan hari tua seperti menabung.

“Kalau jaminan kematian begitu meninggal semua akan diurus BPJS Ketenagakerjaan. Mulai dari pemulangan jenazah sampai ke rumah. Kemudian juga ahli waris diberikan santunan kematian 85 juta. Kalau mempunyai anak kita berikan beasiswa sampai lulus sarjana atau sampai umur 23 tahun,” jelasnya.

Kalau butuh perawatan rumah sakit, lanjutnya, akan dirawat sampai sembuh. Serta ada santunan pendapatan selama masa perawatan. Lalu jika terjadi kecelakaan yang terjadi di negara penempatan yang dijamin lalu kecelakaan itu menimbulkan cacat atau meninggal.

“Bisa ‘di-cover’ dan ‘reimburse’ ke BPJS Ketenagakerjaan. Kita butuh bukti-bukti. Kalau cacat. Kalau hanya lecet, enggak. Waktu dialog dengan TKI, mereka menghendaki tabungan. Kita ada jaminan hari tua. Waktu bekerja iuran, waktu balik diambil,” pungkasnya menjelaskan mekanisme, seperti dikutip dari Antara.