Cegah Human Trafficking di TTS, Kemenaker: Desmigratif Salah Satu Solusinya

Wartantt, Timor Tengah Selatan - kasus human trafficking atau perdagangan manusia di Indonesia tergolong cukup tinggi terutama di Provinsi NTT yang menjadi salah satu provinsi terbesar penyumbang kasus human trafficking, sementara untuk tingkat kabupaten berada di Kabupaten TTS. Untuk meminimalisir kasus human trafficking terjadi lagi,  Kementerian Ketenagakerjaan RI bekerja sama dengan sejumlah pihak yakni Kementerian  Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Institut Pertanian Bogor, PT. HM Sampoern, dan Bank Negara Indonesia (BNI) melakukan program desmigratif di sejumlah daerah yang memiliki kasus human trafficking terbanyak di Indonesia. Program tersebut diharapkam dapat mengurai persoalan human trafficking yang menjadi persoalan extra ordinary crime saat ini. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Roostiawati mengemukakan hal itu saat membuka kegiatan desmigratif di Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kamis (1/3).

Salah satu tujuan program desmigratif adalah untuk melatih masyarakat guna memiliki keterampilan yang memadai untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Hal itu untuk menangkal salah satu penyebab human trafficking yaitu rendahnya perekonomian masyarakat. "Melalui program desmigratif, masyarakat akan dilatih keterampilannya agar dapat memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya bernilai ekonomis," jelas Roostiawati. 

Pada program desmigratif, masyarakat juga diberikan pemahaman terkait cara menjadi tenaga kerja yang prosedural, sekaligus saling mengawasi di dalam keluarga dan juga lingkungan sekitar agar tidak menjadi korban trafficking. Selain itu, peserta pelatihan yang berjumlah 40 orang juga dibekali tentang langkah-langkah yang dilakukan agar tidak menjadi korban trafficking. "Kalau mengetahui keluarga atau tetangga anda yang menjadi korban trafficking, segera lapor aparatur pemerintah setempat," imbuh Roostiawati.

Sulistiawati Sisilia selaku Head of HR and Labor Relations PT HM Sampoerna Tbk pada kesempatan itu mengatakan, kerjasama yang terbangun untuk melaksanakan program desmigratif diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat yang menjadi subyek program, sehingga ke depan tercipta masyarakat yang handal secara ekonomi dan juga secara pengetahuan. Jika hal itu terjadi, maka persoalan-persoalan trafficking dan juga persoalan sosial lainnya tentu tidak lagi terjadi atau minimal dapat berkurang. "Kami berharap program desmigratif ini dapat bermanfaat untuk masyarakat luas," harap Sisilia.

Bupati TTS, Paulus V. R Mella menyampaikan apresiasi kepada Kemenaker, Kementrian PPPA, IPB, BNI dan PT HM Sampoerna yang telah menggelar kegiatan desmigratif di TTS. Kab TTS menyumbang angka kasus trafficking terbanyak di Indonesia. Maka dari itu, melalui kegiatan desmigratif dapat mengurangi kasus-kasus trafficking di Kab TTS. "Salah satu wujud tanggung jawab pemerintah adalah menggelar kegiatan-kegiatan seperti ini, guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat. Karena program desmigratif di gelar di dua desa di TTS yakni Desa Tubuhue dan juga Desa Bokong di Kecamatan Santian, maka dua desa tersebut akan dijadikan sebagai desa pilotprojek program desmigratif," kata Paulus. (AS)