Kemenaker Dorong Negara ASEAN Kawal Perlindungan Hak Pekerja Migran

wartantt.com -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah mendorong seluruh negara di ASEAN untuk serius mengawal dan memiliki komitmen bersama. Khususnya untuk mengimplementasikan konsultasi regional agar bisa berdampak langsung bagi peningkatan, perlindungan dan pemajuan hak-haķ asasi para pekerja migran di ASEAN.

“Kami sangat mengapresiasi adanya Regional Civil Society Concultation Meeting untuk menyiapkan masukan ke pemerintah. Semoga konsultasi regional ini bisa menghasilkan rekomendasi bagi keberhasilan pelaksanaan ASEAN Consensus,” ujar Direktur Pengembangan Pasar Kerja, Roostiawati di Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Roostiawati menilai, Asean Consessus merupakan instrumen konsensus diantara negara-negara Asean. Untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran yang mencakup beberapa hal.

Pertama adalah definisi pekerja migran yang mengacu pada Konvensi PBB 1990 tentang perlindungan dan pemajuan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Dimana ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No.6 Tahun 2012.

Kedua, definisi undocumented migrant workers merujuk pada orang yang masuk dan tinggal untuk bekerja di suatu negara secara ilegal. Serta pekerja migran yang awalnya legal tapi berubah menjadi ilegal.

Dan ketiga soal hak-hak dasar pekerja migran dan anggota keluarganya. Cakupannya adalah mendapatkan kunjungan dari anggota keluarganya, menyimpan dokumen pribadi, termasuk paspor dan dokumen izin kerja.

“Termasuk kesetaraan di mata hukum saat ditahan atau dipenjara, saat menunggu masa sidang atau saat ditahan untuk alasan lainnya. Maupun menyampaikan keluhan kepada pejabat terkait atau bantuan dari perwakilan pemerintah di negara penempat,” papar Roostiawati seperti yang diinformasikan Kemenaker, pada Selasa (20/2/2018).

 

Hak Spesifik dan Tunjangan 

Keempat, lanjut Roostiawati, adalah hak-hak spesifik pekerja migran. Yakni akses informasi terkait pekerjaan dan kondisi kerja, memperoleh kontrak kerja atau dokumen lainnya yang memiliki syarat kerja jelas, perlakuan yang adil di tempat kerja, mendapatkan akomodasi yang layak.

Serta tunjangan dan penghasilan yang layak dan adil, mengirimkan pendapatan dan simpanannya melalui cara pengiriman apapun. Sesuai aturan yang berlaku di negara penempatan.

“Serta berkumpul dan berserikat dengan asosiasi atau organisasi pekerja sesuai aturan yang berlaku di negara penempatan,” kata Roostiawati usai menjadi keynote speaker pada acara Konsultasi Regional mengenai “ASEAN Concensus on the Protection and Promotion of Migrant Worker” yang digelar Human Rights Working Group (HRWG). (RA/zh)