Konkrit, Lewat Transmigrasi Pemerintah Ciptakan Lumbung Perekonomian Baru

wartantt.com -- Kepala Seksi Penyediaan, Bidang Transmigrasi Disnakertrans Kulon Progo Juminah mengatakan, ada lima provinsi sasaran program transmigrasi pemberangkatan Kulon Progo. Ia menyebutkan yakni Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Aceh.

“Tahap awal, kami mengusulkan 30 Kepala Keluarga (KK) kepada pemerintah pusat. Tapi kuota yang disetujui hanya sebanyak 17 KK,” kata Juminah, Minggu (1/4/2018).

Ia menjelaskan, pendaftar trasmigrasi yang sudah masuk, akan dilakukan seleksi. Serta akan diberikan pelatihan keterampilan dan pengolahan lahan.

“Setelah mereka lolos seleksi, mereka akan dilatih ketrampilan seperti intensifikasi lahan pekarangan (ILP) dan pertukangan kayu. Harapannya, keterampilan yang telah didapat dimanfaatkan di lokasi transmigrasi,” jelasnya.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat yang telah berniat mengikuti program transmigrasi, bisa menyiapkan diri. Baik persiapan mental maupun fisik.

Persiapan mental dilakukan agar calon transmigran tidak mudah goyah dan teguh pendiriannya. Terlebih ketika mereka sudah menjadi transmigran di daerah tujuan, mereka harus memiliki prinsip untuk ingin terus maju, sukses.

“Kalau mental mereka tidak siap, mereka bisa langsung memiliki keinginan untuk pulang setelah melihat lokasi dan permukiman di daerah tujuan,” katanya.

Juminah mengatakan lokasi transmigrasi dengan Kulon Progo berbanding terbalik. Persiapan fisik harus dilakukan karena nantinya sebagai transmigran yang banyak digunakan adalah otot, bukan otak.

“Transmigran akan disuguhi lahan yang sangat luas, sehingga memerlukan tenaga yang ekstra untuk mengolah lahan tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penempatan dan Perlindungan Disnakertrans Kulon Progo Subakir mengatakan, sebelum penempatan–calon transmigran menunggu surat pemberitahuan penempatan dari pusat. Disusul dengan persiapan untuk pemberangkatan calon transmigran.

“Kalau ada permasalahan calon transmigran di daerah asal maupun di daerah penempatan, mereka diminta untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait, agar bisa mendapatkan bantuan menyelesaikan permasalahan tersebut,” katanya, seperti dilansir dari Antara.