PANWASCAM KAB LEMBATA SIAPKAN DIRI AWASI LOGISTIK PILKADA SERENTAK

WartaNTT.com, LEMBATA – Panwaslih Kab Lembata gelar pertemuan terakhir bersama Panwascam dan Sekretariat Panwascam se-Kab Lembata guna memantapkan persiapan pengawasan menjelang pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara Pilgub-Wagub NTT pada 27 Juni 2018 mendatang, melalui Rapat Kerja Teknis Pengawasan Logistik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT tahun 2018 yang berlangsung sejak Selasa, (19/06/2018) di hotel Olympic-Lewoleba.

Ketua KPU Kab Lembata, Petrus Payong Pati, S.Fil selaku salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut menyampaikan beberapa hal prinsip yang perlu menjadi pegangan dalam pelaksanaan tugas pengawasan oleh para Pengawas Pemilu.

“Beberapa point pengawasan yang perlu diketahui oleh Panwascam yakni memastikan logistik yang berada di dalam maupun diluar kotak suara pada setiap TPS sudah sesuai. Jumlah kotak suara di setiap TPS sebanyak 1 buah sedangkan untuk PPK sebanyak 3 buah, serta mengetahui waktu mobilisasi logistik dari PPS ke PPK dan dari PPK ke KPU Kabupaten”.

“Distribusi logistik dari KPU Kab Lembata ke tingkat PPK dilaksanakan pada 25 Juni 2018, sedangkan distribusi logistik dari PPK ke PPS/TPS pada 26 Juni 2018.

Semua logistik yang berada di TPS, setelah berakhirnya proses perhitungan suara wajib sudah dikembalikan ke tingkat PPK. Selanjutnya penyerahan logistik dari PPK ke KPU dilakukan setelah pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan sesuai batas waktu yang ditetapkan”.

“Para saksi dan pengawas pemilu juga berhak mendapatkan copian DPT di TPS sehingga perlu disampaikan kepada KPPS apabila terlupakan” ujarnya.

Sementara itu Ketua Panwaslih Kab Lembata, Lambertus Bala Kolin, S.Sos.,MM dalam penutupan kegiatan, Rabu (20/06/2018) memberikan beberapa penekanan penting bagi peserta Rakernis.

“Pengawas perlu mengantisipasi adanya black campaign yang dilakukan di masa tenang (24 s/d 26/06/2018) serta membangun komunikasi dengan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa setempat termasuk dalam penertiban Alat Peraga Kampanye”.

“Kami juga berharap dukungan optimal dari sekretariat. Tidak boleh ada masalah di hari-H terkait dengan anggaran. Monitoring yang dilakukan Panwaslih Kabupaten pada 23 Juni 2018 juga untuk memastikan dukungan anggaran bagi pengawas Kecamatan dan Desa sudah tersalur dengan baik”.

Lambertus melanjutkan “Pengawas Pemilu wajib menjaga marwah, amanah dan kepercayaan dalam pengawasan sehingga tidak menuai masalah. Harus dipahami bahwa proses dalam pesta demokrasi Pilgub dan Wagub NTT pada 27 Juni 2018 merupakan puncak dari seluruh tahapan pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tidak boleh ternoda”.

“Irama pengawasan adalah satu sikap sehingga tidak boleh ada multitafsir dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang dimulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan Kelurahan/Desa, serta kami berharap pengawas di tingkat TPS sudah berada di TPS lebih dini sehingga dapat mengikuti seluruh rangkaian proses pungut hitung serta mengawasi para pemilih baik yang terdata dalam DPT, Dpph maupun DPTb” ujarnya. (Kris Kris)