Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan nilai-nilai Pancasila tersebut tercermin dalam program kerja yang telah dilakukan dan dijalankan dalam empat tahun terakhir.
"Salah satu corak Sistem Ekonomi Pancasila adalah pemerintah harus hadir untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah dan terlemahkan, dan ini sudah diberlakukan oleh pemerintah dalam berbagai kebijakannya," ujarnya dalam Seminar Nasional memperingati Dies Natalis IPB ke 55, Rabu (26/9/2018).
Dia menjelaskan beberapa program kerja tersebut memiliki dua orientasi yakni baik terhadap akses dan juga aset di seluruh aspek kehidupan. Pertama ialah peningkatan akses jaminan sosial baik dari kesehatan dan juga tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Hingga akhir 2017, peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 182 juta jiwa. JKN memberikan jaminan akses kesehatan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, 25,6 juta jiwa tercatat mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja hingga akhir tahun lalu.
"Pancasila itu jelas poinnya, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sehingga semuanya harus sama rata, begitu pun dengan jaminan sosial," ucapnya.
Akses selanjutnya ialah Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencegah anak usia sekolah dari ancaman putus sekolah. PIP memberikan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah.
Pemerintah juga memberi perhatian lebih terhadap terciptanya keadilan sosial di wilayah Timur Indonesia, baik itu di pedalaman atau di wilayah perbatasan Indonesia. Perhatian lebih itu diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan akses jalan baik bagi manusia dan barang.
"Peningkatan akses-akses tersebut merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk semakin menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan dan program kerja," jelasnya.
Selain keadilan terhadap akses, pemerintah juga menjunjung keadilan terhadap aset melalui program Reforma Agraria. Program tersebut mendistribusikan 9 juta hektare tanah sebagai objek reforma agraria dan skema perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare kepada rakyat. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN pada 2017 5 juta sertifikat tanah telah diterbitkan.
"Ini merupakan bukti bahwa komitmen Presiden Jokowi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyrakat tanpa memihak," kata Arif.
Setelah diberikannya peningkatan akses dan aset, pemerintah juga mendorong agar kedua modal tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain terus menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memberikan dana murah bagi rakyat dalam berusaha, pemerintah terus meningkatkan daya saing usaha kecil.
Melalui PP No. 23/2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, pajak penghasilan (PPh) bagi UMKM dipangkas menjadi 0,5% dari sebelumnya 1%.
"Jadi upaya-upaya untuk hadir dalam rangka menopang pelaku ekonomi yang lemah dan terlemahkan merupakan nafas utama pemerintahan ini. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang ada, di mana berusaha untuk meningkatkan kualitas rakyat kecil," tutup Arif.
Hingga akhir 2017, peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 182 juta jiwa. JKN memberikan jaminan akses kesehatan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, 25,6 juta jiwa tercatat mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja hingga akhir tahun lalu.
"Pancasila itu jelas poinnya, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sehingga semuanya harus sama rata, begitu pun dengan jaminan sosial," ucapnya.
Akses selanjutnya ialah Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencegah anak usia sekolah dari ancaman putus sekolah. PIP memberikan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah.
Pemerintah juga memberi perhatian lebih terhadap terciptanya keadilan sosial di wilayah Timur Indonesia, baik itu di pedalaman atau di wilayah perbatasan Indonesia. Perhatian lebih itu diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan akses jalan baik bagi manusia dan barang.
"Peningkatan akses-akses tersebut merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk semakin menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan dan program kerja," jelasnya.
Selain keadilan terhadap akses, pemerintah juga menjunjung keadilan terhadap aset melalui program Reforma Agraria. Program tersebut mendistribusikan 9 juta hektare tanah sebagai objek reforma agraria dan skema perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare kepada rakyat. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN pada 2017 5 juta sertifikat tanah telah diterbitkan.
"Ini merupakan bukti bahwa komitmen Presiden Jokowi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyrakat tanpa memihak," kata Arif.
Setelah diberikannya peningkatan akses dan aset, pemerintah juga mendorong agar kedua modal tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain terus menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memberikan dana murah bagi rakyat dalam berusaha, pemerintah terus meningkatkan daya saing usaha kecil.
Melalui PP No. 23/2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, pajak penghasilan (PPh) bagi UMKM dipangkas menjadi 0,5% dari sebelumnya 1%.
"Jadi upaya-upaya untuk hadir dalam rangka menopang pelaku ekonomi yang lemah dan terlemahkan merupakan nafas utama pemerintahan ini. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang ada, di mana berusaha untuk meningkatkan kualitas rakyat kecil," tutup Arif.
.jpg)
.png)
KOMENTAR