VICON Pam Pemilu 2019, Stakeholder di LEMBATA Komitmen Intensifkan Koordinasi

WartaNTT.com, LEMBATA – Menghadapi berbagai kerawanan yang mungkin timbul selama pelaksanaan masa kampanye pemilihan umum 2019 sejak hari kemarin, Minggu (23/09/2018) s/d 13 April 2019 mendatang, stakeholder penyelengaraan pemilu 2019 tingkat Kabupaten Lembata (KPU, Bawaslu, PemKab, TNI dan POLRI) berkomitmen meningkatkan koordinasi guna terlaksananya pesta demokrasi yang bermartabat.

Hal tersebut disepakati bersama usai melaksanakan Video Conference (Vicon) Pengamanan Pemilu 2019 dengan materi Sinergi TNI, POLRI dengan stakeholder terkait lainnya dalam rangka pengamanan tahapan Pemilu 2019 bersama Menko Polhukam RI, Panglima TNI dan Kapolri di Jakarta, Senin (24/09/2018) yang dilaksanakan serentak diseluruh wilayah Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut Menko Polhukam RI, Wiranto yang memimpin Vicon mengatakan “Beberapa penekanan yang perlu ditindaklanjuti segera yakni pihak Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota pahami tugas masing-masing dalam rangka mengamankan dan mensukseskan Pemilu 2019 termasuk memahami masalah di daerah masing-masing terkait dengan indeks kerawanan Pemilu serta cara mengatasi atau menetralisir masalah tersebut”.

“Agar dijabarkan Operasi Mantap Brata Tahun 2018 di tingkat Kab/Kota. Ingat mencegah masalah terjadi lebih penting daripada menghadapi masalah. Karena itu, tingkatkan koordinasi di daerah dari Provinsi s/d tingkat Desa antara seluruh stakeholder serta laporkan secepatnya setiap persoalan yang terjadi di daerah ke tingkat atas”.

“Kampanye Pemilu kali ini lebih kompleks sehingga saya pesankan agar stakeholder di daerah wajib mengatasi masalah dan bukan menjadi bagian dari masalah” ujarnya.

Mendagri Perintahkan Daerah Terlibat Aktif

Mendagri, Tjahjo Kumolo, dalam kegiatan tersebut juga menyampaikan kepada seluruh Kepala Daerah termasuk para Kepala Desa untuk terlibat aktif mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi 2019 mendatang.

“Saya sampaikan agar para Kepala Daerah serta Kepala Desa wajib membantu KPU dan Bawaslu di daerahnya masing-masing tanpa adanya intervensi dalam bentuk apapun, termasuk memberikan dukungan staf sekretariat dari unsur ASN”.

“Dinas Dukcapil segera berkoordinasi dengan KPU guna penyesuaian DPT terhadap kesalahan/kegandaan”.

“Saya sampaikan, seluruh Kepala Daerah wajib lakukan sinergi dengan unsur Forkopimda. Struktur Forkopimda tidak sebatas yang ada namun perlu libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang bersentuhan dengan masyarakat” ujarnya.

Mendagri melanjutkan, “Hari Selasa besok (25/09/2018) Kemendagri akan merevisi Permendagri terkait anggaran desa, sehingga dalam APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta bantuan Dana Desa wajib dialokasikan untuk dana operasional/dana taktis bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, juga termasuk dana operasional bagi Kelurahan meskipun Kelurahan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan”.

“Mari suksekan pemilu dengan tingkatkan partisipasi masyarakat, lawan politik uang dan lawan kampanye bernuansa SARA, serta bangun pemilu yang adu program, konsep dan gagasan”.

“Ingat, Kepala Daerah adalah jabatan politis sehingga boleh menyampaikan arah dukungannya kepada Capres-Cawapres, namun ASN wajib netral dan tidak boleh gunakan aset daerah yang ada untuk kepentingan Pemilu” ujarnya menambahkan. (Kris Kris)