wartantt.com, ENERGI - PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum menegaskan tidak ada
kebohongan dalam divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Adapun
Inalum sebagai pihak pemerintah yang ditugaskan mengambil alih divestasi
mengklaim semua berjalan sesuai target.
Demikian dikatakan Head of Corporate Communications and Government Relations Industri Pertambangan Inalum Rendi Witular. Hal tersebut merespons tudingan terkait progres divestasi PTFI yang dinilai sebagai sebuah kebohongan karena belum tuntas.
"Tidak pernah kita klaim bahwa sudah selesai semua," kata Rendi, di Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.
Rendi menjelaskan dari awal telah disampaikan pada publik bahwa proses transaksi sebesar USD3,85 miliar akan dilakukan di Desember 2018. Adapun terkait penandatanganan pokok-pokok perjanjian (head of agreement) dan penandatanganan pengikat jual beli (sales and purchase agreement) merupakan bagian dari proses.
Dirinya menyebut pihak-pihak yang merasa dibohongi dengan divestasi ini pada dasarnya mereka tidak menyimak dan membaca informasi yang disampaikan sedari awal. Menurutnya jika mereka membaca informasi secara menyeluruh seharusnya tidak ada hal yang dipersoalkan kembali.
"Di situ jelas-jelas kita mengatakan sampai akhir tahun masih butuh proses. Jadi tidak ada yang bohong," jelas dia.
Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat pekan lalu, Komisi VII DPR heran dengan kenyataan divestasi yang belum rampung. Hal tersebut merujuk pernyataan Presiden Joko Widodo pada Rapat Tahunan MPR pada Agustus lalu bahwa pemerintah telah menguasai 51 persen saham PTFI.
"Persepsi publik, tahunya kita sudah melakukan pembayaran atau membeli saham PT Freeport,” ujar Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga turut merespons pernyataan Jokowi yang dianggapnya sebagai kebohongan publik. Fadli menuding pemerintah membangun opini keberhasilan merebut saham Freeport meski nyatanya belum melakukan pembayaran.
"Jangan baru sekadar understanding, MoU, baru head of agreement dan lain sebagainya tapi realisasinya itu tidak seperti yang diklaim bahwa telah terjadi transaksi yang membuat kita menjadi mayoritas," pungkas Fadli.
Demikian dikatakan Head of Corporate Communications and Government Relations Industri Pertambangan Inalum Rendi Witular. Hal tersebut merespons tudingan terkait progres divestasi PTFI yang dinilai sebagai sebuah kebohongan karena belum tuntas.
"Tidak pernah kita klaim bahwa sudah selesai semua," kata Rendi, di Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.
Rendi menjelaskan dari awal telah disampaikan pada publik bahwa proses transaksi sebesar USD3,85 miliar akan dilakukan di Desember 2018. Adapun terkait penandatanganan pokok-pokok perjanjian (head of agreement) dan penandatanganan pengikat jual beli (sales and purchase agreement) merupakan bagian dari proses.
Dirinya menyebut pihak-pihak yang merasa dibohongi dengan divestasi ini pada dasarnya mereka tidak menyimak dan membaca informasi yang disampaikan sedari awal. Menurutnya jika mereka membaca informasi secara menyeluruh seharusnya tidak ada hal yang dipersoalkan kembali.
"Di situ jelas-jelas kita mengatakan sampai akhir tahun masih butuh proses. Jadi tidak ada yang bohong," jelas dia.
Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat pekan lalu, Komisi VII DPR heran dengan kenyataan divestasi yang belum rampung. Hal tersebut merujuk pernyataan Presiden Joko Widodo pada Rapat Tahunan MPR pada Agustus lalu bahwa pemerintah telah menguasai 51 persen saham PTFI.
"Persepsi publik, tahunya kita sudah melakukan pembayaran atau membeli saham PT Freeport,” ujar Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga turut merespons pernyataan Jokowi yang dianggapnya sebagai kebohongan publik. Fadli menuding pemerintah membangun opini keberhasilan merebut saham Freeport meski nyatanya belum melakukan pembayaran.
"Jangan baru sekadar understanding, MoU, baru head of agreement dan lain sebagainya tapi realisasinya itu tidak seperti yang diklaim bahwa telah terjadi transaksi yang membuat kita menjadi mayoritas," pungkas Fadli.
KOMENTAR