Empat puluh peserta wakil empat kabupaten se-Sumba hadir di Waingapu, Sumba Timur. Mereka bersama-sama mengikuti workshop perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan selama tiga hari di Padadita Beach Hotel, 15-17 November 2018. Ternyata, hanya butuh 420 ribu rupiah saja untuk menuntaskan buta aksara di Sumba!
Problem Pembiayaan Pendidikan kerap menjadi isu utama bagi perencanaan penganggaran pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, sejak tahun 2005 pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besaran BOS kepada sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid. Tujuan Program BOS untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan biaya bagi siswa yang lain agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.
Sumba pada periode Juli hingga Agustus 2018, bersama-sama dengan INOVASI -Program kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, dengan Pemerintah Australia- telah melaksanakan serangkaian kegiatan Analisis APBD di bidang mutu pendidikan. Salah satu temuan terkait BOS hasil kegiatan Analisis APBD di bidang mutu pendiikan tersebut yaitu banyaknya komponen satuan pendidikan yang belum tercover oleh pendanaan BOS. BOS banyak digunakan membiayai honor guru non PNS yang sebarannya tidak merata. Ketidaktepatan pengalokasian BOS menjadi salah satu muasal permasalahan mendasar mengapa selama ini mutu kualitas pendidikan kurang diperhatikan.
Agar problem mendasar pengalokasian BOS yang tidak tepat segera ditemukan permasalahannya, Empat Pemda se-sumba bersama-sama dengan INOVASI mengadakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghitung biaya operasi satuan Pendidikan. Perwakilan Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan dan Bappeda dari empat Pemerintah Kabupaten se-Sumba datang mengikuti tiga hari workshop Penghitungan Biaya Operasi Satuan Pendidikan (BOSP), 15-18 November 2018.
Umbu Lili Pekuwali, Ketua Forum Peduli Pendidikan se-Sumba dalam sambutannya menyoroti pentingnya kegiatan yang digagas oleh INOVASI bersama dengan Pemda se-Sumba ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas para pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan di bidang pendidikan agar dalam membuat perencanaan penganggaran di bidang pendidikan tidak copas semata.
Dalam kegiatan ini, peserta melakukan setiap tahapan penghitungan secara detail. “Tingkat akurasi dari perhitungan sangat tergantung dari kemampuan dan pengalaman peserta dalam menyusun perencanaan anggaran di sekolah dan dinasnya.” Ujar Mus Mualim -penanggung jawab kegiatan dari INOVASI.
Senada dengan tujuan kegiatan ini, Umbu Lili Pekuwali saat membuka acara mengatakan bahwa dirinya sepakat bahwa hasil kegiatan workshop, setelah nanti dikonsultasikan kepada publik, harus diperjuangkan dan dikomunikasi kepada pemerintah daerah setempat dan pemerintah pusat melalui Kemendikbud.
Selama kegiatan Mus Mualim –Governance Specialist INOVASI Sumba menuturkan bahwa dalam kegiatan ini peserta diajak secara bersama-sama meng-evaluasi pembiayaan operasional pendidikan di sekolahnya masing-masing. Selain evaluasi, peserta workshop juga diajak merancang strategi tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan BOSP agar ditahun berikutnya, BOSP digunakan secara optimal agar berdampak nyata pada peningkatan mutu kualitas pendidikan Sekolah Dasar di masing-masing kabupaten se-Sumba. “Hasil penghitungan BOSP diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan yang lebih luas untuk memastikan kecukupan pembiayaan operasional sekolah dan perubahan kebijakan.” Tutur Mus saat menutup acara Workshop.
Melalui serangkaian praktik bersama, secara rata-rata diperoleh simpulan sementara bahwa BOSP per siswa di SD pertahun sebesar 1,2 juta rupiah. Angka ini cukup rasional dan sangat mungkin direalisasikan. Kebutuhan pembiayaan 1,2 juta rupiah ini sudah mencakup 8 (delapan) standar yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 jo PP No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Satuan Pendidikan -SBOSP. Delapan Standar yang masuk didalam variabel perhitungan BOSP adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Diantara delapan SBOSP tersebut, standar proses mencapai 35% dari total 1,2 juta per siswa per tahun, atau sebesar 420 ribu rupiah.
Empat Kabupaten yang hadir dalam kegiatan, saat diberikan waktu untuk memberikan kesan terhadap materi pelatihan mereka menyadari bahwa biaya peningkatan mutu pembelajaran di kelas selama ini memang tidak pernah terpikirkan. Yusuf Waluwanja, Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, saat menutup kegiatan, sempat bercerita tentang bagaimana kegiatan yang dilakukan INOVASI di level teknis melalui pelatihan kepada guru, program pembuatan taman baca berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan di level kebijakan. ‘Intervensi yang dilakukan INOVASI memberikan ruang besar bagi guru-guru untuk meningkatkan kapasitasnya. Intervensi yang diberikan tidak sepotong, tetapi utuh. Dan selalu ada transfer ilmu pengetahuan, dimana kita bisa saling belajar.”
Kegiatan yang dilaksanakan di hotel Padadita, Waingapu Sumba Timur ini nantinya akan berlanjut dengan Konsultasi Publik. Hasil workshop akan dipresentasikan keseluruh pemangku kepentingan dan Stakeholder terkait se-sumba agar disepakati dan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan perencanaan penganggaran yang terkait dengan bidang pendidikan.
(Agustanto – Provincial Communications Officer INOVASI)
.jpg)
.jpg)
KOMENTAR