Menaker: Angka Pengangguran Turun Sesuai Harapan

wartantt.com -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dhakiri, mengungkapkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama empat tahun terakhir terus mengalami penurunan. Turunnya tingkat pengangguran tersebut merupakan angka terendah selama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, angka pengangguran terbuka sekitar 6,18 persen, menurun setahun berikutnya menjadi 5,61 persen, dan pada 2017 kembali merosot menjadi 5,50 persen. Hingga Agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka kembali turun menjadi 5,34 persen.

"Bicara masalah pengangguran, harus dikatakan bahwa capaian pemerintah saat ini, sesuai dengan yang kita harapkan, “ ujar Hanif, saat menjadi narasumber "Press Conference Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)" bertema “Pengurangan Pengangguran” di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan ini, hadir juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dan Kepala Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro.

Hanif menjelaskan, secara keseluruhan trennya positif, namun perluasan kesempatan kerja harus terus dilakukan di perkotaan dan pedesaan. Menurutnya, pertumbuhan industri manufaktur, pariwisata, makanan dan minuman juga berkontribusi terhadap penyerapan lapangan kerja.

"Tren dari semua basis pendidikan, TPT mengalami penurunan. Ini artinya positif. Saya ingin lihat dari sisi ini agar kita optimistismelihat bangsa ini . Kalau tidak, nanti isinya mengeluh dan komplain, seolah-olah tak ada masa depan, " katanya.

Dari tingkat pendidikan, Hanif mengatakan, meski TPT pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selalu paling tinggi kontribusinya, namun sejak 2015, trennya relatif mengalami penurunan.Pada 2015, TPT pendidikan SMK sebesar 12,65 persen, menurun pada 2016 menjadi 11.11 persen, 11,41 (2017) dan hingga Agustus 2018 sebesar 11,24 persen.

Hanif mengakui banyak problem SDM di angkatan kerja, termasuk lulusan SMK. Hingga saat ini, profil ketenagakerjaan secara keseluruhan pada 2018 masih menantang. Adapun dari 131 juta angkatan kerja, 58 persennya masih lulusan SD/SMP.

Namun Hanif menegaskan, pihaknya telah melakukan terobosan-terobosan, yakni berupa perbaikan akses dan mutu pendidikan formal, utamanya pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

 

Kedua, memperbaiki akses dan mutu vocational training secara masif. Langkah ini diperlukan untuk mengatasi tiga problem tenaga kerja, yakni kualitas, kuantitas dan persebaran tenaga kerja.

"Itu kunci masa depan, akses dan mutu harus diperbaiki, " ujarnya.

Ia menambahkan, yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat pemagangan dan vocational training, salah satunya adalah kebijakan triple skilling (skilling, upskilling dan re-skilling).Bagi tenaga kerja yang belum punya keterampilan dapat mengikuti program skilling agar punya keahlian di bidang tertentu.

Bagi tenaga kerja yang telah memiliki skill dan membutuhkan peningkatan akan masuk program upskilling, sedangkan yang ingin beralih skill dapat masuk ke program re-skilling.

Kepala PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro menambahkan, jumlah lapangan kerja Indonesia pada 2018 telah melampaui target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni meningkat 2,99 juta dibandingkan 2017.

Dalam rentang 2015-2018, pemerintah telah berhasil menciptakan 9,38 juta lapangan kerja. Secara absolut, jumlah pengangguran juga turun  40 ribu orang, sehingga TPT telah berhasil diturunkan menjadi 5,34 persen tahun ini.

“Penurunan ini dapat dicapai dengan penciptaan kesempatan kerja sebanyak 2,6-2,9 juta orang, dan lapangan kerja formal di sektor bernilai tinggi, yang dapat menyerap angkatan kerja berpendidikan SMA ke atas,” ujanya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menuturkan, pihaknya akan membuat perubahan pada kurikulum SMK yang berbasis industri, sehingga nantinya, 70 persen kurikulum berasal dari industri.

"Kami ubah strategi SMK dari supply drive ke demand base. Bagaimana permintaannya, laku tidak di industri. Nanti kurikulum akan industry base, jadi 40 persen masuk ke sekolahnya, 60 persennya masuk ke industri," tambahnya.