Menperin Airlangga : Pemerintah Kebut Pembangunan 18 Kawasan Industri Luar Jawa Tahun 2019

wartantt.com -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertekad untuk terus mengakselerasi pembangunan kawasan industri di luar Jawa dengan tujuan dapat mendorong pemerataan infrastruktur dan ekonomi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019, ditargetkan sebanyak 18 kawasan industri di luar Jawa sudah dapat beroperasi, yang di antaranya saat ini 8 kawasan industri dalam tahap konstruksi dan 10 masih tahap perencanaan.

“Sampai November 2018, telah beroperasi 10 kawasan industri yang termasuk proyek strategis nasional (PSN),” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (17/12).

Ke-10 kawasan industri tersebut, berlokasi di Morowali, Bantaeng, Konawe, Palu, Sei Mangkei, Dumai, Ketapang, Gresik, Kendal, dan Banten.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, terdapat 23 kawasan industri yang ditetapkan sebagai PSN. “Pengembangan kawasan industri menjadi perhatian utama pemerintah karena mampu mewujudkan perekonomian yang inklusif,” tutur Menperin.

Sebanyak 18 kawasan industri yang tengah dikebut pembangunannya sehingga diharapkan bisa selesai pada tahun depan, yaitu di Lhoukseumawe, Ladong, Medan, Tanjung Buton, Landak, Maloy, Tanah Kuning, dan Bitung. Kedelapan kawasan industri ini yang sedang tahap konstruksi. Sementara itu, 10 kawasan industri yang masih tahap perencanaan adalah di Kuala Tanjung, Kemingking, Tanjung Api-api, Gandus, Tanjung Jabung, Tanggamus, Batulicin, Jorong, Buli dan Teluk Bintuni.

“Kami memproyeksi nantinya terjadi peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa sebesar 60 persen dibanding di Jawa,” ungkap Menperin.

Mengenai kawasan industri di Jawa, Menperin Airlangga Hartarto mengemukakan, akan difokuskan pada pengembangan jenis industri tertentu, sedangkan pengembangan kawasan industri baru di luar Jawa diarahkan pada industri berbasis sumber daya alam dan pengolahan mineral.

“Misalnya di Sei Mangkei dan Kuala Tanjung akan menjadi klaster pengembangan industri berbasis agro dan aluminium karena di sana ada Inalum dan industri pengolah CPO,” ujar Airlangga seraya menambahkan, ini juga merupakan langkah Kemenperin memacu hilirisasi industri.

“Seperti Inalum sudah memproduksi aluminium alloy yang bisa digunakan sektor otomotif untuk blok mesin,” sambung Airlangga.

Dijelaskan Menperin, upaya strategis tersebut tentu untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri sehingga dapat mensubstitusi produk impor, meningkatkan penerimaan devisa dari hasil ekspor, dan melengkapi rantai pasok manufaktur di Indonesia. Selain itu mampu memperdalam struktur industri di Indonesia.

“Contohnya di Morowali, kita sudah berhasil melakukan hilirisasi terhadap nickel ore menjadi stainless steel. Kalau nickel ore dijual sekitar 40-60 dollar AS, menjadi stainless steel harganya di atas 2000 dollar AS. Kita sudah mampu ekspor dari Morowali senilai 4 miliar dollar AS, baik itu hot rolled coil maupun cold rolled coil ke Amerka Serikat dan China,” papar Menperin.

Menperin optimistis, pembangunan kawasan industri akan dapat meningkatkan nilai investasi di Indonesia. “Bahkan, dengan berdirinya pabrik akan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Ini salah satu bukti dari multiplier effect aktivitas industrialisasi,” terangnya.

Hingga November 2018, realisasi investasi sektor industri mencapai Rp70,8 triliun atau 27,72 persen dari seluruh penanaman modal di Indonesia. Sementara, pada semester I-2018, jumlah tenaga kerja di sektor industri sudah memebus angka 17,92 juta orang.

Menperin menunjuk contoh di klaster Cilegon, sudah ada beberapa tambahan investasi. Misalnya, Posco dan Krakatau Steel sebesar 3 miliar dollar AS dan beberapa minggu lalu Lotte melakukan ground breaking senilai 3,5 miliar dollar AS.

“Ini diharapkan dapat memberikan efek kepercayaan diri kepada investor lain karena dilakukan menjelang tahun politik. Artinya, investor tidak perlu lagi menunggu, bahwa kondisi ekonomi dan politik Indonesia dinilai stabil,” tegas Airlangga. (Humas Kemenperin/ES)