Penembakan KKB, Moeldoko: Pemerintah Tegas Terhadap Peristiwa Nduga

wartantt.com -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah memiliki sikap tegas mengutuk keras Peristiwa Nduga yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB.
"Ini bukan hanya aksi kriminal biasa. Ini aksi terorisme oleh Organisasi Papua Merdeka," kata Moeldoko di Bina Graha Kantor Staf Presiden, Rabu (5/12/2018).
Moeldoko menyatakan, pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan keamanan di Papua dari gerakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB.

"Pembangunan di Papua tetap dilanjutkan. Karena ini adalah upaya membuka infrastruktur daerah tertinggal yang menjadi visi Presiden Jokowi," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis.

Moeldoko mengatakan, TNI dan Polri akan melindungi warga sipil asli Papua maupun pendatang dari gangguan kelompok ini.

Penyerangan dan pembunuhan terhadap sejumlah pekerja PT Istaka Karya pada Minggu (2/12/2018) dilakukan saat mereka tengah membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Saat ini, jumlah korban tepatnya masih dikonfirmasikan.

Selain itu juga terjadi penyerangan terhadap pos pengamanan TNI di Distrik Mbua, Ndiga pada Senin (3/12/2018) yang mengakibatkan seorang anggota TNI, Sersan Dua Handoko, meninggal dan satu lagi terluka tembak.
Moeldoko berharap TNI dan Polri tak perlu terprovokasi dengan kejadian ini.

"Tetaplah berlaku profesional dan proporsional. Jangan terpancing melakukan aksi balas dendam. Tunjukkan bahwa prajurit dan bhayangkara akan menjaga dan mengawal pembangunan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Papua," kata Moeldoko.

Moeldoko memaparkan saat ini sedang dibangun jalan Trans Papua antara Wamena dan Agats (termasuk melewati Nduga) sepanjang lebih dari 800 kilometer.
PT Istaka Karya mendapat tugas untuk membangun 14 jembatan di Trans Papua, dengan 11 jembatan di antaranya sedang dalam proses pengerjaan.

"Nduga termasuk zona merah. Daerah simbol kemiskinan, keterbelakangan, dan rawan konflik sosial. Pemerintahan Jokowi memperhatikan benar pembangunan kawasan tertinggal di Papua," katanya
Moeldoko mengatakan, saat ini 150 anggota TNI dan Polri digerakkan untuk memulihkan kondisi keamanan di Papua.
"Kami tidak ingin orang-orang yang sedang bekerja di sana, maupun masyarakat asli Papua merasa tidak aman," katanya.