wartantt.com -- Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian fokus dan konsisten untuk terus mendorong implementasi kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri.
Langkah strategis tersebut juga terbukti nyata memacu investasi, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan devisa dari ekspor sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Selain menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, hilirisasi industri juga menjadi concern Bapak Presiden Joko Widodo. Sehingga kita tidak perlu lagi ekspor bahan baku mentah. Jadi, kita harus berani beralih, dengan ekspor barang dalam bentuk setengah jadi atau jadi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (6/4).
Salah satunya yang digenjot adalah di industri pengolahan aluminium, yang tidak hanya bergerak di sektor hulu, tetapi sudah bergeser hingga produk hilir dan komponen. Ini menjadi target dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang ingin semakin memperdalam struktur industri nasional.
“Balakangan ini telah berkembang beberapa bidang industri pengolahan berbasis mineral logam, termasuk pengolahan bijih bauksit menjadi alumina, yang nantinya akan diolah menjadi logam aluminium,” papar Airlangga.
Untuk itu, Kemenperin memberikan apresiasi kepada PT Indonesia Asahan Aluminum/Inalum (Persero) yang bekerja sama dengan PT ANTAM Tbk., melalui anak usaha patungan mereka PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI), yang melakukan Pencanangan Pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery di Desa Bukit Batu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
“Seiring pencanangan tersebut, kami berharap dapat mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan alumina dan aluminium di dalam negeri, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas industri aluminium nasional,” tutur Direktur Industri Logam Dini Hanggandari yang turut menghadiri pencanangan tersebut, mewakili Menperin.
Saat ini, kapasitas pengolahan bauksit menjadi alumina di Indonesia mencapai 1,3 juta ton per tahun yang terdiri dari 1 juta ton smelter grade alumina dan 300 ribu ton chemical grade alumina. “Jadi, dari proyek Smelter Grade Alumina di Mempawah, akan bertambah lagi sebesar 1 juta ton alumina per tahun,” ungkap Dini.
Pabrik Alumina yang dikelola oleh PT BAI ini akan dibangun di atas lahan seluas 288 hektare di tiga Desa di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Investasinya diperkirakan mencapai USD850 juta dan ditargetkan mulai berproduksi pada awal tahun 2022. Proyek ini bakal dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara sebesar 3 x 25 MW.
Proyek ini juga dinilai dapat memacu roda perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Mempawah dengan adanya potensi penambahan pendapatan daerah, penyediaan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung, serta program pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi proyek.
“Semoga pencanangan lancar dan Mempawah bisa lebih maju dari yang sebelumnya,” tutur Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. Mantan Bupati Mempawah tersebut mengakui, proyek yang masuk ke kabupaten ini merupakan komitmen Presiden Joko Widodo dalam upaya pembangunan insfrastruktur yang baik.
“Pembangunan pertama di Pelabuhan Internasional dan pabrik alumina ini sejak 9 tahun lalu saya menjabat jadi Bupati Mempawah sehingga menjadi hal yang harus diprioritaskan,” imbuhnya.
Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi G. Sadikin menyampaikan, Pencanangan Pabrik Pemurnian Alumina ini merupakan bagian dari upaya melaksanakan salah satu mandat Holding Industri Pertambangan, yakni mendorong hilirisasi produk tambang.
“Nantinya Inalum, yang memiliki satu-satunya pabrik pemurnian aluminium di Indonesia, akan mendapatkan pasokan alumina dari dalam negeri. Penghematan yang dilakukan Inalum bisa mencapai USD200 juta per tahun,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Utama ANTAM Arie Prabowo Ariotedjo mengemukakan bahwa proyek Smelter Grade Alumina Refinery merupakan proyek pengembangan strategis bagi Indonesia.
“Sebagai perusahaan dengan sumber daya bauksit yang signifikan, ANTAM berupaya mewujudkan nilai tambah komoditas mineral yang dimiliki sehingga mampu memberikan nilai tambah juga bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan,” ujarnya. (Humas Kemenperin/EN)
.jpg)
KOMENTAR