Pakar Hukum UI: People Power untuk Delegitimasi KPU Inkonstitusional

wartantt.com -- Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji meminta semua peserta pemilu dan para pendukung untuk menahan diri dalam menunggu hasil penghitungan resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika muncul ketidakpuasan, harus disalurkan melalui tatanan yang diatur dalam perundang-undangan.

Indriyanto menuturkan, para pihak yang keberatan atas dugaan kecurangan maupun kekurangan terhdap metode hitung cepat (quick count) maupun real count harus disalurkan melalui mekanisme hukum dan tetap berbasis due process of law.

Menurutnya, keberatan-keberatan dapat diajukan secara hukum melalui Bawaslu bila terkait proses penyelenggaraan pemilu, kepada Mahkamah Kontitusi (MK) bila terkait perselisihan hasil suara dan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bila terkait dugaan pelanggaran etik dari penyelengara pemilu.

”Pernyataan maupun perbuatan yang mengarah kepada keberatan dan disalurkan melalui mekanisme non-regulasi yuridis seperti misalnya people power yang bertujuan mendelegitimasi KPU maupun kelembagaan penyelenggaran pemilu adalah jelas dan tegas melanggar UU pemilu,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (29/4/2019).

Indriyanto menegaskan, bila perbuatan dan gerakan tersebut mengarah pada revolusi kekuasaan yang sah, maka itu merupakan langkah inkonstitusional dan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mantan Wakil Ketua KPK ini menyayangkan sarana elektronik yang akhir-akhir ini berisi konten ancaman kekerasan terhadap kelembagaan negara formal dan isu SARA. Konten-konten ini jelas melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

”Apapun hasil resmi real count KPU tanggal 22 Mei 2019 harus dimaknai secara legitimate dan valid serta bijak bagi semua pihak bagi kepentingan yang lebih luas yaitu keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945,” kata dia.