Populisme, Politik Identitas, dan Pemilu 2019

BAGIKAN:


DALAM filsafat klasik abad kelima, banyak para ilmuwan Yunani mendiskusikan gagasan kebenaran dengan menggunakan prinsip dialog dua arah yang terkoneksi satu sama lain. Hal inilah yang kemudian menghasilkan sebuah dialektika; konsep yang menyatakan bahwasanya ilmu pengetahuan mempunyai antar-keterkaitan yang logis, empiris, dan saling mempengaruhi satu sama lain (Richard, 1979).


Begitu juga dengan dimensi keilmuan populisme dan politik identitas. Narasi-narasi politik populisme yang sarat akan dengan isu-isu identitas tidak akan berjalan efektif tanpa ide populis yang melandasinya. Tujuannya adalah menciptakan perasaan persatuan antarkelompok tertentu yang pada akhirnya menciptakan suasana ketakutan seperti ditindas, dipinggirkan, atau dilecehkan yang narasinya anti-establishment.


Keterkaitan studi populisme dan politik identitas bisa dijelaskan dalam penelitian yang berjudul Political Identities: The Missing Link in The Study of Populism (Melendez & Cristobal, 2017). Argumen akademik (theoretical review) Melendez & Cristobal dalam penelitian ini ialah populisme dapat berkembang hanya ketika politik identitas anti-establishment ada. 

 

Artinya, populisme yang mengklaim bahwa konsep rakyat merupakan kehendak mutlak, dijadikan sasaran oleh narasi-narasi identitas anti-establishment para politisi populis. Mereka mengklaim bahwa para elite yang berada di pemerintahan yang mapan bukanlah orang-orang yang mendukung rakyat.


Irasionalitas


Politisi populis merupakan orang-orang karismatik dalam menjadi pemimpin. Ia digambarkan sebagai pahlawan tunggal yang naik di atas panggung dalam lingkungan mereka yang terpinggirkan, sehingga dengan mudah mendapatkan banyak pengikut. Dalam menarasikan isu-isu populis, mereka menggunakan terminologi seperti anti-kapitalis, anti-oligarki, atau anti-imperialis untuk menyamakan mereka sebagai rakyat biasa.


Perbedaan pandangan ideologis serta melihat basis masyarakat pendukung membentuk sebuah karakter masing-masing pemimpin populis untuk mempunyai corak narasi yang berbeda. Ttetapi, politisi populis mempunyai corak pola yang sama, yakni pandangan mereka yang bersifat irasionalitas.


Dalam hal ini, Andreas Schedler mempunyai tiga klasifikasi corak politisi populis yang narasinya irasionalitas. Pertama, irasionalitas instrumental (cognitive-instrumental irrationality). Banyak politisi populis menuduh musuh mereka tidak kompeten dalam memerintah negara. Bahkan, politisi populis anti-establishment mengatakan bahwa elite-elite yang berada di pemerintahan merupakan orang-orang buruk dari ahli yang buruk (Schedler, 1996).


Elite-elite pemerintah menurut mereka tidak hanya bodoh dalam mengelola negara, tetapi juga minim akal sehat dalam berpolitik. Misalnya, menggambarkan pejabat publik sebagai amatir, tidak kompeten, tidak masuk akal, berpandangan pendek, tidak realistis, kacau, bingung, tergesa-gesa, kontradiktif, dan sebagainya.


Kedua, irasionalitas normatif (normative irrationality). Politisi populis anti-establishment mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Mereka berpolemik melawan pengkhianatan, korupsi, ketidakadilan, dan ancaman bangsa asing. Menurut retorika para pemimpin populis, pejabat publik menghabiskan sebagian besar waktu kerja mereka dalam "menjual" rakyat kepada bangsa-bangsa asing.


Selain itu, para populis menganggap bahwa satu-satunya hal yang pejabat publik dan elite-elite pemerintah minati adalah untuk memajukan kepentingan egois untuk diri mereka sendiri.


Terakhir, irasionalitas ekspresif (expressive irrationality). Para populis anti-establishment biasanya mengedepankan pandangan sinis dan melihat kesenjangan dalam masyarakat. Para populis menganggap pejabat publik hanyalah aktor yang kata-katanya tidak berharga. Mereka secara rutin berbohong atas janji-janji politik yang diberikan kepada rakyat.


Lebih dari itu, para politisi populis memandang bahwa retorika politik yang di suarakan oleh pejabat-pejabat publik merupakan pepesan kosong. Oleh karenanya, pejabat publik dianggap sebagai dua wajah yang menggunakan standar ganda dalam sebuah drama theater politik saja.


Pola Hubungan

Dalam artikel yang diterbitkan oleh Tony Blair Institute berjudul Populists in Power Around the World, Jordan Kyle dan Limor Gultchin mengatakan bahwa corak populisme di Indonesia merupakan populisme yang tergolong sebagai cultural populism. Kyle dan Gultchin menjabarkan bahwa populisme ini mengklaim adanya pemisahan antara konteks orang asli (pribumi) dengan orang asing. Dalam hal ini, identitas orang pribumi digunakan sebagai narasi untuk membangun pandangan bahwa orang-orang asing inilah musuh orang asli.


Meskipun konteksnya merupakan sosio-budaya, para populis biasanya tidak terpaku terhadap menarasikan politik cultural populism sebagai isu-isu terhadap budaya saja. Mereka bisa saja menarasikan hal-hal yang terkait dengan ekonomi sebagai pendorong untuk efektivitas dalam membuat narasi budaya tersebut. Dengan demikian, mereka membentuk sebuah antar-keterkaitan (dialektika) terhadap isu-isu tersebut yakni dengan mengklasifikasikan para elite-elite rezim pemerintah sebagai musuh bersama.


Narasi anti-establishment ini biasanya menuntut pemerintahan yang mapan untuk menyelesaikan hal-hal ekonomi seperti penghapusan praktik korupsi, menurunkan harga bahan pokok, dan mengembalikan pengaruh orang asli dalam praktek perekonomian di negara.


Dengan demikian, para aktor-aktor populis ini berhasil memanfaatkan identitas anti-establishement sebagai kekuatan politik. Secara tidak langsung, mereka membentuk sebuah hubungan seperti yang Schedler katakan sebagai A Triangular Symbolic Space dengan klasifikasi tiga aktor utama yakni pemerintah, rakyat, dan para populis itu sendiri. (Schedler, 1996).


Pola ini menggambarkan bagaimana hubungan pemerintah dan masyarakat dipandang sebagai representasi orang-orang jahat dan licik, sedangkan hubungan masyarakat dan aktor populis anti-establishment hidup dalam harmoni yang dianggap sebagai pahlawan. Narasi ini juga membentuk anggapan bahwa mereka yang "di atas" tidak termasuk dalam komunitas dari mereka yang ada "di bawah". Dengan kata lain narasi ini membentuk sebuah pandangan identitas: mereka bukan hanya musuh, tetapi juga representasi orang-orang asing (the others).


Argumen ini mendukung bahwasanya para politisi populis sering membingkai dan menggabungkan dua atau tiga tipe populisme tersebut, tergantung dengan kondisi sosial-politik yang terjadi di masyarakat. Demikian juga, bagaimana kondisi pemilih yang termotivasi oleh banyaknya masalah yang dinarasikan dalam sosial-politik seperti, melihat pemimpin populis semata-mata melalui kacamata ekonomi, budaya, atau identitas anti-establishment.


Kasus Indonesia


Pada Pemilihan Umum 2019, politik identitas anti-establishment kembali menguat ketika beredarnya narasi-narasi yang membawa konsep populisme. Uniknya, identitas anti-establishment ini dikait-kaitkan oleh identitas agama yang selalu dipakai politisi populis untuk menarasikan bahwa pemerintah memarginalkan kelompok muslim.


Misalnya Gerakan "2019GantiPresiden", "partai setan vs partai Allah", people power, tidak percaya kepada lembaga-lembaga mapan (KPU dan MK) maupun lembaga independen (quick count, dll). Jika digunakan terus-menerus, politik identitas anti-establishment agama yang memperhatikan semangat golongan dan partai ketimbang semangat persatuan menyebabkan polarisasi yang meluas di kalangan masyarakat ataupun para elite-elite politik.


Para politisi seharusnya lebih berfokus kepada narasi politik sehat yang mempersatukan dan mendamaikan para pendukungnya dengan mengedepankan rasionalitas bukan emosionalitas ataupun kepentingan kelompok agama tertentu. Bahkan, elite-elite politik seharusnya lebih mengedepankan isu-isu nasional yang membangun secara progresif dan substantif terhadap narasi-narasi politiknya.


Masyarakat Indonesia harus mulai mampu berpikir rasional dan kritis, terutama dengan isu-isu politik dan agama yang cenderung dimanipulasi oleh elite-elite politik. Preferensi politik masyarakat harus lebih didasarkan pada keberanian berpikir sesuai nalar rasionalnya di tengah cengkeraman elite-elite dan otoritas politik keagamaan. Keberanian dalam berpikir rasional serta menjadi individu yang kritis membuat terciptanya masyarakat yang terbuka serta toleran dalam menghadapi isu-isu sosial-politik.


Harun Ar-Rasyid mahasiswa Sejarah Politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,Agama,2,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,alumni MAN Ende,1,AMAN Flobamora,1,AMAN Nusabunga,1,Anies,1,APBN,2,apel gelar pasukan,1,ASDP,1,ASF,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Babi,1,Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo - Flores,1,Bahasa Inggris,1,Bali,1,Bandara,1,Bandara H Hasan Aroeboesman,1,banjir,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,bantuan beras kapolri,1,bantuan rumah,1,bantuan sosial,1,Basarnas Maumere,1,batik,1,Bawaslu,1,Bawaslu Ende,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Benny K Harman,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,BLT,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,3,Bulutangkis,2,BUMN,3,Bupati Ende,8,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,camat nangapanda,1,CFD,1,Citilink,1,coklat gaura,1,coklit KPU,2,Covid-19,31,Cukai,1,Damai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Danau Kelimutu,1,Deklarasi,2,demo sopir angkot,1,Denny Siregar,2,Desa Tiwu Sora,1,Dewan Masjid Indonesia,2,Dharma Lautan Utama,1,Dihapus,2,Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende,1,Divestasi,1,DIY,1,Djafar Achmad,4,Donggala,1,DPR,2,DPRD Ende,3,DPT,2,Dunia,1,Dusun Numba,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,256,Ekspor,1,Emak-Emak,1,Emas,1,Ende,235,Ende lio,1,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Esports Indonesia,1,Esthon Funay,2,Fakta & Hoaks,2,fashion show,1,Festival Literasi,1,Festival Sandelwood,1,Festival Sepekan Danau Kelimutu,2,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,FKUB ENDE,1,Flores,234,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Ganjar Pranowo,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,Gerindra,1,GMNI,4,GMNI Ende,1,GNPF MUI,1,Golkar,2,Golkar NTT,1,Guru Tidak Tetap Ende,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,3,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hari Lahir Pancasila,1,Hari Raya Idul Fitri,2,Hari santri,1,Hate Speech,3,Headline,1494,Hewan Kurban,1,Hiburan,12,HIV/Aids,1,HMI,1,HMI Ende,1,Hoaks,11,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT HUT ke-73 Bhayangkara,1,HUT RI ke 73,2,HUT RI ke 74,4,HUT TNI,1,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,2,Ideologi,18,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,153,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Iptu Yohanes Lede,1,Isra Mi'raj,1,istana,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jemaah Haji,1,jembatan Uma Sawa,1,Johan Fredikson Yahya,1,Jokowi,129,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Julie Laiskodat,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,kades Jegharangga,1,Kadin,2,KAHMI,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolda NTT,1,Kapolri,2,Karel Lando,1,Karhutla,1,kasus pidana,1,Kawasan hutan industri,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kepala Desa,2,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,khitanan massal,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Kodim 1602/Ende,8,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,33,KPK,4,KPU,1,KPU Kabupaten Ende,1,KPU NTT,1,KPUD Ende,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,13,La Nyalla,1,lagi daerah Ende Lio,1,larantuka,2,LDII,1,lebaran ketupat,1,Lembata,574,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lomba Cipta Puisi,1,lomba pop singer,1,Lombok,3,Longsor,1,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Hakim,1,Maáruf Amin,5,madama,1,Madrasah Negeri Ende,1,Magepanda,1,Mahasiswa,3,Mahfud MD,2,makanan kadaluarsa,1,Makar,3,Maksimus Deki,1,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,18,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,masyarakat adat,1,Maxi Mari,1,Maxim,2,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mensi Tiwe,2,Mentan,1,Menteri Agama,1,Milenial,2,Mimbar Agama,1,Minyak,1,Minyak Goreng,1,Minyak Tanah,1,MK,2,Moeldoko,4,Moke,1,Mosalaki,1,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,muswil VIII Muhammadiyah NTT,1,Nagekeo,24,narkotika,1,nas,1,Nasional,1880,Nasionalisme,25,Natal dan Tahun Baru,3,Nataru,2,Nawacita,3,Ngabalin,2,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,11,NU,6,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,onekore,1,operasi lilin,1,Operasi Turangga,2,Opini,214,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,PAN,1,Pancasila,46,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Paralayang,1,Pariwisata,4,Pariwisata Flores,1,paroki onekore,1,Partai Berkarya,1,Partai Gerindra,1,partai Perindo,1,Pasar,2,pasar modal,1,Paspampres,1,pekerja migran,1,Pekerja Migran Indonesia,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,Pelabuhan Sekosodo,1,Pelangi Nusantara,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,2,pemilihan Wabup Ende,1,pemilu,2,Pemilu 2019,27,Pemilu 2024,10,Pencak Silat,1,Pendidikan,7,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,6,persatuan bangsa,1,persatuan dan kesatuan,1,persatuan Indonesia,3,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,pesta demokrasi,1,Petani,1,Philipus Kami,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,Pilkades Ende,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,18,Pilres 2019,5,PKI,2,PKP,1,PKS,2,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,3,PNS,1,Poling,1,Politik,68,Polres Ende,8,Polri,3,Polsek Detusoko,1,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,5,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Pembangunan,1,Proyek Strategis,1,PT Asia Dinasti Sejahtera,2,PT Pratama Yahya Abadi,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,45,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RD SIPRI SADIPUN,1,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Rekonsiliasi,10,Restorative justice,1,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,RRI Ende,1,RS Pratama Tanali,1,Rumah janda,1,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,30,Sandiaga Uno,1,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Seleksi CPNS,1,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,serbuan vaksin maritim TNI AL,1,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,134,Siklon tropis Seroja,1,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,82,Sri Mulyani,6,Sriwijaya SJ-182,2,Stadion Marilonga,1,Startup,1,STKIP Simbiosis,1,STPM St. Ursula,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,83,sumba barat,6,Sumba Barat Daya,168,sumba tengah,44,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,Tenaga Kerja,1,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,49,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,2,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,9,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Turnamen Futsal,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,UMKM,1,Vaksin Covid-19,3,Vaksin Sinovac,2,Virus Babi,1,Wakil Bupati Ende,2,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,Yohanes borgias Riga,2,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Populisme, Politik Identitas, dan Pemilu 2019
Populisme, Politik Identitas, dan Pemilu 2019
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinjPe5ai0ILN9znExLusurLFCinRBQa3960_VpQPTJf_wg5-ig2-LTWlI_pkilZ9BJTpGgzaW-4LtyBWE__Sqz708jXyx0Hsaja_x92a-tXRb8Kw1K3_wnmAxYAERKGTfYRDOkUI80HWE/s320/Politik+Identitas.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinjPe5ai0ILN9znExLusurLFCinRBQa3960_VpQPTJf_wg5-ig2-LTWlI_pkilZ9BJTpGgzaW-4LtyBWE__Sqz708jXyx0Hsaja_x92a-tXRb8Kw1K3_wnmAxYAERKGTfYRDOkUI80HWE/s72-c/Politik+Identitas.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2019/05/populisme-politik-identitas-dan-pemilu.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2019/05/populisme-politik-identitas-dan-pemilu.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin