Pendataan Pekerja Migran di LEMBATA Terkendala Suplai Data 9 Kecamatan

WartaNTT.com, LEMBATA – Upaya perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Lembata mengalami hambatan akibat belum terealisasinya data ketenagakerjaan yang diminta Bupati Lembata kepada 9 Camat diwilayahnya.

Permintaan data yang juga menunjang perencanaan pembangunan tingkat Provinsi NTT tersebut menindaklanjuti MoU antara Gubernur NTT bersama para Kepala Daerah dalam Workshop penatalaksanaan penempatan dan perlindungan TKI pasca moratorium Provinsi NTT, di Kupang 8 Mei 2019 lalu.

Hal tersebut terungkap dalam pelaksanaan Rapat Pembentukan Pokja Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tingkat Kabupaten Lembata yang dihadiri perwakilan Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT, Thomas Suban Hoda, Kamis (1/8/2019) di ruang rapat kantor Bupati Lembata. Rapat tersebut dipimpin Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda, Kedang Paulus, S.Pi.,M.Si.

Kadis Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lembata, Markus Lela Udak, S.IP mengatakan “Kami sudah menyampaikan kepada para Camat surat tertanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh bapak Bupati terkait permintaan data  antar kerja antar daerah (AKAD) dan data antar kerja antar negara (AKAN), namun sampai dengan saat ini belum mendapatkan jawaban atas surat tersebut”.

“Kami berharap para Camat dapat bekerjasama untuk melakukan pendataan PMI diwilayah masing-masing” ujarnya menambahkan.

Dalam kegiatan tersebut Thomas Suban Hoda meminta agar Pemkab Lembata segera merealisasikan pembentukan Pokja perlindungan PMI guna bersinergi dalam menyelesaikan persoalan TKI yang ada di Lembata.

“Telah dibentuk Pokja perlindungan pekerja migran tingkat Provinsi NTT melalui SK Gubernur, sehingga kami minta setiap Kabupaten/Kota segera membuatkan SK Pokja yang sama serta ditandatangani Kepala Daerah masing-masing”.

“Keadaan Juli 2019, dari 700an orang yang dicekal keberangkatannya oleh Satgas tingkat Provinsi NTT terdapat 1 orang yang berasal dari Lembata. Kemudian dari jumlah TKI asal NTT baik yang prosedural maupun non prosedural, sebanyak 65 orang telah meninggal dunia dimana salah satunya berasal Lembata berjenis kelamin laki-laki dengan alamat Desa RiaBao, Kecamatan Ile Ape, yang bekerja secara ilegal di Negara Malaysia dan meninggal bulan Juli kemarin serta jenazah sudah dipulangkan ke daerah asal” ujarnya.

Thomas menambahkan “Kami telah berkoordinasi dengan Dinas PMD Provinsi NTT agar adanya alokasi anggaran dari Dana Desa guna pembentukan Pokja di setiap Desa potensial asal pekerja migran”.

Senada dengan Thomas, Kadis Sosial PMD Kab. Lembata, Drs. Aloysius Buto mengatakan akan diarahkan dalam penyusunan APBDes Tahun 2020 agar Desa-Desa menganggarkan program bidang pemberdayaan masyarakat dalam penanganan PMI.

Sementara itu Ketua YKS cabang Lembata, Korvandus Sakeng menyoroti kinerja Pemkab Lembata yang dirasa belum optimal.

“Kita mengapresiasi adanya Perda Kabupaten Lembata nomor 20 Tahun 2015 tentang perlindungan TKI asal Kabupaten Lembata, bahkan di Tahun 2017 Peraturan tersebut menjadi bahan laporan Indonesia dalam Commitee Migrant Workers yang dibahas dalam sidang PBB di Jenewa-Swiss, namun implementasi Perda tersebut di Lembata sendiri belum berjalan dengan baik”.

“Amanat dalam Perda tersebut yakni pendataan pekerja migran, pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK), serta pendirian rumah layanan terpadu dan rumah singgah di Nunukan namun belum terealisasi akibat anggaran. Semoga Pemda dan DPRD bisa fokus akan hal ini” ujarnya. (Kris Kris)