wartantt.com -- Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri
se-Indonesia (Himpuni) mengajak semua kalangan untuk menangkal penyebaran
radikalisme. Pasalnya, paham itu bertolak belakang dengan prinsip toleransi.
Koordinator Presidium III HIMPUNI Maryono mengatakan radikalisme berdampak besar bagi keutuhan bangsa. Sehingga, paham itu tidak dapat dihadapi oleh segelintir masyarakat, organisasi masyarakat, atau individu, melainkan perlu peran semua kalangan.
"Harus ada kebersamaan yang saling membantu dan dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa dilakukan secara sporadis (kadang-kadang) ini adalah membangun integrasi bangsa menjadi satu," ujar Maryono kepada Medcom.id di DPP IKA UNDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 5 Agustus 2019.
Koordinator Presidium III HIMPUNI Maryono mengatakan radikalisme berdampak besar bagi keutuhan bangsa. Sehingga, paham itu tidak dapat dihadapi oleh segelintir masyarakat, organisasi masyarakat, atau individu, melainkan perlu peran semua kalangan.
"Harus ada kebersamaan yang saling membantu dan dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa dilakukan secara sporadis (kadang-kadang) ini adalah membangun integrasi bangsa menjadi satu," ujar Maryono kepada Medcom.id di DPP IKA UNDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 5 Agustus 2019.
Maryono menyebut radikalisme mengajarkan sikap intoleransi
terhadap keberagaman agama. Padahal sikap toleransi dibutuhkan dalam membangun
bangsa lebih maju.
Ia tak menginginkan Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam saling berkelahi seperti di negara lain. "Bagaimana kita dapat mengelola umat ini menjadi umat yang potensial, yang bisa memberikan produktivitas tinggi dan umat yang memiliki jiwa membangun Indonesia," tuturnya.
Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) itu juga berencana memberikan solusi atas paham radikal yang mulai menyasar mahasiswa. Menurut dia, itu menjadi masalah serius meingangat mahasiswa yang didominasi anak muda kunci kesuksesan tumbuh kembang Indonesia.
Karena itu, Ia menggelar forum group discussion (FGD) terkait penyebaran radikalisme dengan melibatkan ikatan alumni perguruan tinggi negeri di Indonesia. Hasil FGD akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai pertimbangan menentukan kebijakan menangkal radikalisme.
"Kita menawarkan ikut membantu melakukan pengikisan (paham radikalisme) ini, bukan hanya usul dan jadi penonton, kita ikut menjadi subjek," pungkasnya.
Ia tak menginginkan Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam saling berkelahi seperti di negara lain. "Bagaimana kita dapat mengelola umat ini menjadi umat yang potensial, yang bisa memberikan produktivitas tinggi dan umat yang memiliki jiwa membangun Indonesia," tuturnya.
Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) itu juga berencana memberikan solusi atas paham radikal yang mulai menyasar mahasiswa. Menurut dia, itu menjadi masalah serius meingangat mahasiswa yang didominasi anak muda kunci kesuksesan tumbuh kembang Indonesia.
Karena itu, Ia menggelar forum group discussion (FGD) terkait penyebaran radikalisme dengan melibatkan ikatan alumni perguruan tinggi negeri di Indonesia. Hasil FGD akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai pertimbangan menentukan kebijakan menangkal radikalisme.
"Kita menawarkan ikut membantu melakukan pengikisan (paham radikalisme) ini, bukan hanya usul dan jadi penonton, kita ikut menjadi subjek," pungkasnya.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
KOMENTAR