Jurus baru Presiden Joko Widodo menggaet investor asing

BAGIKAN:



wartantt.com -- Tak diliriknya Indonesia sebagai negara tujuan investasi oleh 33 perusahaan yang cabut dari Tiongkok beberapa waktu terakhir sepertinya sangat memukul Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI itu telah memberi keleluasaan pada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong, untuk memarahi menteri yang menghambat investasi. Kini Jokowi berencana membabat 72 Undang-Undang (UU) yang dianggap tak ramah kepada investasi.

Puluhan UU itu, nantinya akan digantikan dalam satu Rancangan Undang-undang (RUU) yang berbentuk omnibus law. Istilah yang disebut terakhir itu adalah suatu RUU yang mencakup lebih dari satu aspek dan kemudian digabung menjadi satu UU.

Dan, untuk merealisasikan rencana tersebut, Jokowi memiliki target ambisius. RUU tersebut harus kelar hanya dalam kurun waktu sebulan.

"Presiden sudah perintahkan ke kami bahwa dalam satu bulan ini omnibus law harus digunakan untuk tadi," ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Djakarta Theatre, Kamis (12/9/2019).
Sebanyak 72 UU tersebut, kata Luhut, sebagian merupakan produk yang dibuat zaman kolonial. Oleh karena itu, beleid tersebut sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan demi menarik investor pada zaman sekarang.

"UU itu tidak cocok lagi, tapi sekarang masih ada. Sekarang dengan omnibus law itu kita mau selesaikan. Sekarang sedang dikerjakan oleh kantor Sekretaris Kabinet dengan kantor Menko Perekonomian," katanya.

Akan tetapi Luhut tidak menjabarkan lebih lanjut UU mana saja yang akan dibabat dan dijadikan omnimbus law. Yang pasti, menurut Luhut, UU tersebut membuat investor malas untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Senada dengan ucapan Luhut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa UU yang akan digabung dalam omnibus law tersebut menjadi salah satu penyebab utama mengapa para investor malas menanamkan cuan-nya di Indonesia.

"Ada yang harus diperbaiki, termasuk peraturan perundang-undangan. Banyak peraturan UU yang pada 1980 atau zaman penjajahan Belanda masih ada. UU ini belum sepenuhnya di-update, bahkan harusnya saudah di-remove," kata Sri Mulyani, dikutip Medcom.id.

Keputusan ini seperti menjawab masukan dari berbagai kepala daerah. Pasalnya, menurut mereka, soal investasi, mayoritas urusan izinnya berada di tangan pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah, tinggal "terima bersih".

Hal ini, misalnya, diungkapkan oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail. "Investor itu biasanya izinnya semua dari pusat pak, kita orang Maluku sudah tinggal terima bersih saja. Gubernur soal ini tidak banyak urus-urus," kata Murad.
Tidak jauh berbeda dari Murad, Wakil Gubernur Papua Mohamad Lakotani menyatakan permasalahan izin lebih banyak di pusat. Dia menilai ada beberapa beleid, salah satunya peraturan menteri, justru menghambat ruang gerak investor.

Tumpukan masalah
Sedangkan menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, soal UU hanya satu dari tumpukan masalah yang membuat Indonesia tidak menarik di mata investor asing.
Lainnya terkait kepastian hukum dan kemudahan regulasi, seperti lahan yang murah dan mudah dalam jangka waktu panjang; infrastruktur memadai seperti listrik yang merata di berbagai daerah; aturan ketenagaan kerjaan seperti upah buruh dan produktivitas; hingga insentif fiskal.

"Itu yang mungkin membuat kita kalah dari Vietnam dan Malaysia, sehingga tidak tertarik ke Indonesia," ucap Firdaus dalam Antaranews.com.
Sebelumnya, menurut laporan Bank Dunia, 23 dari 33 perusahaan yang cabut dari Tiongkok tadi, lari ke Vietnam. Sedangkan 10 sisanya dibagi antara Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Menurut Bank Dunia, Vietnam dan Malaysia memang sangat ramah terhadap investasi asing. Hal ini dibuktikan dengan apiknya angka Ease of Doing Business (kemudahan berbisnis) di dua negara itu bila dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Indeks kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) dari total 190 negara
Malaysia: 15
Vietnam: 69
Indonesia: 73
Kamboja: 138

Indeks memulai bisnis (Starting a business)
Vietnam: 104
Malaysia: 122
Indonesia: 134
Kamboja: 185

Jumlah prosedur perizinan
Vietnam: 8
Malaysia: 9,5
Kamboja: 9
Indonesia: 10

Waktu untuk menyelesaikan prosedur perizinan
Malaysia: 13,5 hari
Vietnam: 17 hari
Indonesia: 19,6 hari
Kamboja: 99 hari

Biaya yang dikeluarkan untuk berinvestasi (persen dari income per capita)
Vietnam: 5,9 persen
Indonesia: 6,1 persen
Malaysia: 11,6 persen
Kamboja: 47,4 persen


KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,Agama,2,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Bahasa Inggris,1,Bali,1,Bandara,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,2,Bulutangkis,2,BUMN,3,Bupati Ende,2,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,CFD,1,coklat gaura,1,coklit KPU,2,Cukai,1,Damai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Dewan Masjid Indonesia,2,Dihapus,2,Divestasi,1,DIY,1,Djafar Achmad,1,Donggala,1,DPR,2,DPRD Ende,1,DPT,2,Dunia,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,256,Ekspor,1,Emak-Emak,1,Emas,1,Ende,30,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Fakta & Hoaks,2,fashion show,1,Festival Sandelwood,1,Festival Sepekan Danau Kelimutu,2,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,41,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GNPF MUI,1,Golkar,1,Golkar NTT,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,3,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,1485,Hiburan,12,HMI,1,Hoaks,11,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT HUT ke-73 Bhayangkara,1,HUT RI ke 73,2,HUT RI ke 74,4,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,2,Ideologi,18,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,153,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,istana,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jemaah Haji,1,Jokowi,129,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolri,1,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kepala Desa,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Kodim 1602/Ende,3,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,3,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,11,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,203,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lomba Cipta Puisi,1,Lombok,3,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Hakim,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,3,Mahfud MD,2,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,16,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Menteri Agama,1,Milenial,2,Mimbar Agama,1,Minyak,1,MK,2,Moeldoko,4,Mosalaki,1,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,nas,1,Nasional,1877,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,2,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,10,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,211,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,PAN,1,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Pariwisata,3,Pariwisata Flores,1,Pasar,1,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,2,pemilu,2,Pemilu 2019,27,Pencak Silat,1,Pendidikan,7,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,6,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,18,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,2,PNS,1,Poling,1,Politik,68,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,5,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,44,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Rekonsiliasi,10,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,RRI Ende,1,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,11,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,82,Sri Mulyani,6,Startup,1,STPM St. Ursula,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,20,sumba barat,6,Sumba Barat Daya,168,sumba tengah,39,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,Tenaga Kerja,1,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,48,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,2,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,7,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Jurus baru Presiden Joko Widodo menggaet investor asing
Jurus baru Presiden Joko Widodo menggaet investor asing
https://1.bp.blogspot.com/-4g8RxwWgbKk/XXs9ZpJd0TI/AAAAAAAAOT0/3w_x5DyQCAQ7JH8pNIf9J3gGisFiu3AYwCLcBGAsYHQ/s320/Joko%2BWidodo%2BPidato.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-4g8RxwWgbKk/XXs9ZpJd0TI/AAAAAAAAOT0/3w_x5DyQCAQ7JH8pNIf9J3gGisFiu3AYwCLcBGAsYHQ/s72-c/Joko%2BWidodo%2BPidato.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2019/09/jurus-baru-presiden-joko-widodo.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2019/09/jurus-baru-presiden-joko-widodo.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin