Taufiequrrachman Ruki: KPK Bukan Negara dalam Negara

BAGIKAN:


wartantt.com -- Taufiequrrachman Ruki Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkatan pertama, 2003-2007, mengatakan KPK bukan negara dalam negara.

"Sadar dirilah bahwa kalian (pimpinan dan pegawai KPK) itu bukan negara dalam negara. Kalian itu adalah komisi negara yang tentu berada di bawah kerangka negara. Ada disiplinnya," ujar Ruki.

Ruki mengatakan itu dalam wawancara eksklusif dengan Detik TV, Jumat, 13 September 2019 dalam acara berjudul Blak-blakan Taufiequrrachman Ruki: DPR dan KPK Jangan Arogan.

"Bahwa kita harus mempertahankan KPK dalam rangka membersihkan negeri ini dari korupsi, ya. Dan saya sudah buktikan selama sekian belas tahun. Saya komit," kata Ruki.

Tapi, lanjutnya, jangan selalu menimbulkan kegaduhan-kegaduhan.

"Yang namanya pimpinan KPK, wadah pegawai KPK dengan LSM menutup gambar KPK, itu menurut saya berlebihan," ujar Ruki.

Kalau mau menolak revisi UU KPK, kata Ruki, ya ditolak saja, bikin petisi penolakan, tidak usah menutup logo KPK.

"KPK itu lambang negara loh. Ini komisi negara kok seenaknya," kata Ruki.

Ia meminta semua pihak, KPK dan DPR menahan diri. DPR jangan arogan karena berkuasa. KPK juga jangan terlalu keukeuh karena merasa dilindungi rakyat.

"Rakyat sekarang tidak seperti dulu lagi. Dulu waktu 'Cicak Buaya 1 Cicak Buaya 2' bukan main itu rakyat dukungannya kepada KPK. Sekarang separo-separo kok," tutur Ruki.

"Jangan diawali semuanya dengan prasangka buruk," lanjutnya.

Ruki meminta orang-orang yang mendukung KPK, menolak revisi UU KPK, tidak menganggap DPR sangat jelek.

"Kemudian bermanuver dalam rangka bla bla bla. Pokoknya lu deh yang paling jelek. Kalau bicara bubar, lu yang bubar duluan. Jangan seperti itu," kata Ruki.

Sebaliknya, kata Ruki, DPR juga jangan terlalu berprasangka bahwa KPK ingin menundukkan negara segala macam.

"Itu kan sifatnya cuma orang per orang. Jangan terlalu didengarkan lah. Dengarkanlah kami-kami yang senior KPK ini. Yang bukan ingin berkhianat, tapi memang pembawaan kami bukan berkelahi," tutur Ruki.

Ruki mengatakan KPK pada zamannya, perkelahian bukan dengan sesama aparatur negara. Perkelahian dalam penanganan kasus.

"Jangan berasumsi bahwa DPR paling jelek. Harus dibubarkan. Tidak. Tetap DPR harus kita fungsikan sebagai lembaga politik, lembaga pengontrol," ujarnya.

Pengontrol atau pengawasan, sebut Ruki, bukan dalam hal teknis. "Kalau pengawasan teknis ke KPK, ini tidak boleh, ini namanya rangkap jabatan, nggak boleh."

Ruki meminta dua belah pihak untuk tidak saling alergi. "Jangan DPR terlalu alergi kepada KPK itu negara dalam negara. Enggak. Tergantung bagaimana kita mencari pemimpin yang benar-benar berintegritas. Kalau kepemimpinan asal-asalan, ya sudah, kejadian lagi."

 

 

Setuju Revisi Demi Penguatan KPK

Dalam kesempatan itu, Ruki menyatakan setuju dilakukan revisi terhadap beberapa pasal UU KPK. 

Ia mengatakan revisi dapat lebih menguatkan lembaga antirasuah yang selama ini disebut sebagai super body itu.

Ruki mencontohkan KPK perlu diberi kewenangan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). 

Sebab dalam praktik, ada beberapa kasus yang membuat KPK berada dalam posisi dilematis karena tak bisa menerbitkan SP3. Padahal ada tersangka yang memenangkan praperadilan hingga sudah meninggal dunia.

"Saat menjadi Plt Pimpinan KPK (2015-2016), ada kasus yang diambil dari Kejaksaan Agung yang setelah ditetapkan para tersangkanya ternyata satu sudah meninggal dunia. Ini kelalaian yang fatal sekali, memalukan," kata Ruki.

Ruki menambahkan, pada awal penyusunan UU KPK, kewenangan SP3 sebenarnya sudah ada. Cuma hal itu diberikan kepada Dewan Penasihat, bukan Pimpinan. Dewan Penasihat sifatnya bukan sebagai tim ahli tapi setara tanpa kewenangan eksekusi. Selain itu, Dewan ini beranggotakan para figur mumpuni bukan anggota DPR seperti diusulkan dalam RUU Revisi UU KPK sekarang ini.

"Memang perlu diatur benar mekanisme SP3 ini sedemikian rupa, agar tidak menjadi alat negosiasi, buka cabut seperti di institusi penegak hukum lain," ujar Ruki.

Ruki tegas menolak pembentukan Dewan Pengawas seperti dikehendaki dalam draf revisi RUU. Apalagi kalau anggotanya antara lain diisi dari DPR. Daripada membuat yang baru, lebih baik memberdayakan Dewan Penasihat yang sudah ada.

"Kalau Dewan Pengawas anggotanya dari DPR, itu ngaco. Enggak bisa dong lembaga politik mengawasi institusi penegak hukum. Intervensi itu namanya," tegasnya.

Tentang para pegawai KPK, bila tujuannya demi pengembangan kapasitas dan karier, Ruki setuju mereka berstatus pegawai negeri sipil (PNS) atau sekarang disebut aparatur sipil negara (ASN). 

Sebab dari fakta yang ditemui, kata Ruki, ada figur-figur pegawai di KPK yang memegang posisi atau jabatan yang sama selama belasan tahun. Tapi bila berstatus ASN atau PNS, perlu juga dipikirkan agar gaji atau remunerasi mereka tetap lebih baik dari BUMN.

Mengenai penyadapan yang harus seizin pengadilan atau dewan pengawas, Ruki mengatakan pada prinsipnya penyadapan selama ini dilakukan untuk memperkuat alat bukti yang sudah dimiliki, bukan merekam percakapan-percakapan yang tidak perlu. 

"Toh di negara lain juga atas izin pengadilan, ya coba lah kita bangun dulu saling percaya," ujar Taufiequrrachman Ruki. []

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,Agama,2,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Bahasa Inggris,1,Bali,1,Bandara,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,2,Bulutangkis,2,BUMN,3,Bupati Ende,2,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,CFD,1,coklit KPU,2,Cukai,1,Damai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Dewan Masjid Indonesia,2,Dihapus,2,Divestasi,1,DIY,1,Djafar Achmad,1,Donggala,1,DPR,2,DPRD Ende,1,DPT,2,Dunia,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,256,Ekspor,1,Emak-Emak,1,Emas,1,Ende,30,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Fakta & Hoaks,2,fashion show,1,Festival Sandelwood,1,Festival Sepekan Danau Kelimutu,2,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,41,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GNPF MUI,1,Golkar,1,Golkar NTT,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,3,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,1401,Hiburan,12,HMI,1,Hoaks,11,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT HUT ke-73 Bhayangkara,1,HUT RI ke 73,2,HUT RI ke 74,4,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,2,Ideologi,18,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,153,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,istana,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jemaah Haji,1,Jokowi,129,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolri,1,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kepala Desa,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Kodim 1602/Ende,3,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,3,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,11,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,203,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lomba Cipta Puisi,1,Lombok,3,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Hakim,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,3,Mahfud MD,2,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,16,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Menteri Agama,1,Milenial,2,Mimbar Agama,1,Minyak,1,MK,2,Moeldoko,4,Mosalaki,1,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,nas,1,Nasional,1802,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,2,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,9,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,203,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,PAN,1,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Pariwisata,3,Pariwisata Flores,1,Pasar,1,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,2,pemilu,2,Pemilu 2019,27,Pencak Silat,1,Pendidikan,7,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,6,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,18,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,2,PNS,1,Poling,1,Politik,68,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,5,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,44,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Rekonsiliasi,10,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,RRI Ende,1,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,11,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,81,Sri Mulyani,6,Startup,1,STPM St. Ursula,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,20,sumba barat,5,Sumba Barat Daya,167,sumba tengah,39,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,Tenaga Kerja,1,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,46,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,2,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,7,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Taufiequrrachman Ruki: KPK Bukan Negara dalam Negara
Taufiequrrachman Ruki: KPK Bukan Negara dalam Negara
https://1.bp.blogspot.com/-iYRpGlfq9-M/XYBZ46OdEpI/AAAAAAAAOVs/48if-wgdCfQDbiifnQM90JJkjtZ9ybFkgCLcBGAsYHQ/s320/Taufiequrrachman%2BRuki.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-iYRpGlfq9-M/XYBZ46OdEpI/AAAAAAAAOVs/48if-wgdCfQDbiifnQM90JJkjtZ9ybFkgCLcBGAsYHQ/s72-c/Taufiequrrachman%2BRuki.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2019/09/taufiequrrachman-ruki-kpk-bukan-negara.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2019/09/taufiequrrachman-ruki-kpk-bukan-negara.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin