Seriusnya Presiden Jokowi Memberantas Manipulator Agama

wartantt.com -- Isu radikalisme menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saking pentingnya isu tersebut, Jokowi bahkan mengusulkan istilah radikalisme diganti menjadi manipulator agama. Apa maksudnya?

Istilah manipulator agama ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019). Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud Md mengkoordinasikan penanganan masalah itu.

"Apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama. Saya serahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah ini," tuturnya.

Jokowi menegaskan harus ada upaya serius untuk menangkal radikalisme.

"Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme," kata Jokowi.



Perhatian mengenai isu radikalisme ini juga disampaikan berulang kali oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Menko Polhukam Mahfud Md meminta masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran paham radikal meski pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi disebut tewas dalam operasi militer Amerika Serikat (AS).

"Ya ketahanan kita sebagai bangsa karena virus Al-Baghdadi itu ada di Indonesia. Sekarang biangnya sudah meninggal. Nah virus ini juga perlu diselesaikan atau dibersihkan," ucap Mahfud seusai kegiatan 'Bincang Seru Mahfud' di Universitas Padjadjaran (Unpad), Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Rabu (30/10).
 

Virus yang dimaksudkan Mahfud ialah paham-paham radikal. Menurutnya, saat ini masih ada paham-paham kekerasan dan radikal yang tersebar di sebagian masyarakat.

"Artinya, pengaruh kekerasan, pengaruh terorisme, dan pikiran-pikiran terorisme di sini harus ditiadakan atau dibersihkanlah ya melalui kesigapan kita dalam menjaga keutuhan Indonesia," kata Mahfud.



Pernyataan hampir serupa disampaikan Menag Fachrul Razi. Fachrul akan mencoret kurikulum yang mengandung unsur atau muatan radikalisme.

"Iya semua kurikulum kita lihat," kata Menag Fachrul Razi kepada detikcom di kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).
 

Dia menyampaikan evaluasi ini terkait upaya pencegahan munculnya radikalisme. Jika ada kurikulum yang dirasa memicu radikalisme, Fachrul mengatakan akan mencoret kurikulum tersebut.

Fachrul memberikan gambaran kurikulum yang akan dicoret tersebut. Dia menyinggung soal pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah kurikulum yang dianggap memicu radikalisme.

"Ya kadang ada pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana pendapat Anda tentang HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Bila ada, hilang itu," ucap Fachrul.



Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengkaji program guna mencegah aparatur sipil negara (ASN) terpapar paham radikalisme. Tito mengingatkan para ASN tetap satu pemikiran untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Nanti akan saya pelajari teknisnya seperti apa. Prinsipnya, kita tidak ingin ASN memiliki pemikiran di luar konsep negara," ucap Tito seusai pelantikan praja muda di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (31/10).

Tito mengatakan sejak dulu Indonesia menganut asas Pancasila dan UUD 1945. Hal ini patut disadari oleh para ASN di lingkungan pemerintahan. Dua dasar itu jadi modal Indonesia kuat hingga saat ini.

"Konsep negara ialah NKRI, yaitu kesetiaan pada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 45, kemerdekaan, dan pluralisme. Itu yang membuat bangunan NKRI ini kokoh," ucapnya.