Tuan Tukan Gugat Pemkab LEMBATA, Bank NTT dan Bank BRI 7,6 Milyar

WartaNTT.com, LEMBATA – Perkara Perdata gugatan tanah milik Pemkab Lembata oleh masyarakat kembali bergulir di Pengadilan Negeri Lembata.

Tanah yang terletak diantara gedung baru RSUD Lewoleba dan bangunan obalkes Dinkes Lembata digugat Thomas Tuan Tukan. 2 unit bangunan ATM milik Bank NTT dan Bank BRI yang berada dalam areal tersebut juga terkena imbas.

Sidang yang dipimpin Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH.,MH selaku hakim Ketua, Selasa (18/02/2020) dihadiri Thomas Tuan Tukan selaku Penggugat, Blasius Dogel Lejap, SH selaku Kuasa hukum Penggugat, Kabag Hukum dan HAM Setda, Yohanes Don Bosco bersama tim kuasa hukum Pemerintah, Pimpinan Bank NTT Cab. Lewoleba, serta kuasa Hukum ATR/BPN Lembata selaku para Tergugat.

Sidang yang berlangsung tersebut dinyatakan hakim ditunda pekan depan akibat belum lengkapnya surat kuasa dari para Tergugat khususnya yang dikeluarkan Bank NTT dan Bank BRI (Persero) Tbk.

Kuasa Hukum Penggugat, Blasius Dogel Lejab kepada WartaNTT usai sidang mengatakan “Tanah yang menjadi objek sengketa terletak diantara bangunan RSUD Lewoleba dan bangunan Dinas Kesehatan, dengan panjang dari pinggir jalan as 100m dan ke arah belakang (selatan) 50m atau seluas 5.000m²”.

“Ada 5 pihak yang menjadi Tergugat yakni Rafael Rae (T1), Bupati Lembata (T2), Kepala ATR/BPN Kab. Lembata (T3), Pimpinan PT. Bank NTT Cabang Lewoleba (T4), dan Pimpinan PT. Bank BRI (Persero) Tbk., Cabang Pembantu Lewoleba (T5) ujarnya”.

Ditanya terkait kronologis penguasaan tanah, Blasius menjelaskan “Klien kami peroleh tanah tersebut, bermula dari adanya tindakan asusila yang dilakukan oleh adik dari Tergugat 1, kemudian menurut adat orang di wilayah Ile Ape menuntut ganti rugi denda berupa gading berukuran 3 kain sarung, karena gading tidak ada maka diganti dengan tanah berukuran 100mx50m atau 5.000m² yang terletak di objek sengketa saat ini.

“Karena disepakati kedua belah pihak, lalu dibuatkan Berita Acara serah terimanya pada 31 Agustus 1997 di Kantor Desa Laranwutun dihadiri Kades Laranwutun dan kedua belah pihak”.

“Penggugat kemudian mengolah tanah tersebut dari tahun 1997 s/d 2002, semua orang yang lewati tanah tersebut tahu bahwa Penggugat menguasai tanah tersebut dengan riwayat perolehan seperti yang disebutkan tadi”.

Dirinya melanjutkan “Saat kejadian tuntutan atas perbuatan asusila, Tergugat 1 (Rafael Rae) sedang berada di Malaysia, kemudian dikomunikasikan via HP terkait persoalan yang menimpa adiknya serta tuntutan dari keluarga korban, kemudian Tergugat 1 menyetujui syarat denda pengganti yang disepakati”.

“Saat Tergugat 1 pulang dari Malaysia, Penggugat menemuinya dan Tergugat 1 katakan silahkan kelola tanah tersebut. Ada bukti penyerahan secara tertulis”.

“Di Tahun 2002 terjadi proses jual beli atas objek sengketa tersebut antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa sepengetahuan Penggugat” ujarnya.

Ditanya lanjut terkait tuntutan yang diajukan kliennya, Blasius mengatakan “Kami mendaftarkan perkara ke Pengadilan Negeri Lembata atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, dalam tuntutan agar tanah dikembalikann kepada Penggugat atau membayar ganti rugi dengan harga Rp. 1,5 Juta per meter persegi dikalikan luas seluruhnya 5.000 m² sehingga totalnya Rp. 7,5 Milyar secara tanggung renteng oleh T1, T2, T4 dan T5, dan membayar kerugian materil lainnya Rp.55 Juta, serta kerugian immateril Rp.51 Juta dan uang paksa Rp. 5 Juta perhari” ujarnya.

Sementara itu Thomas Tuan Tukan selaku Penggugat kepada WartaNTT mengungkapkan kekesalannya karena Pemkab Lembata seolah mendiamkan persoalan tersebut.

“Sejak tahun 2002 dimasa Bupati Pak Ande Manuk (Drs. Andreas Duli Manuk, red) dilakukan pematokan oleh Pemerintah, saya sudah sampaikan keluhan ini namun pihak Pemerintah termasuk Bupati hanya menjanjikan untuk diselesaikan namun tidak pernah terealisasi”.

“Terakhir tanggal 7 Januari 2019 saya bertemu Bupati Lembata Pak Yentji Sunur di Kuma Resort, dimana Bupati sampaikan akan pelajari dokumen yang saya bawa dan serahkan, namun sampai dengan saat ini belum ada respon dari Pemerintah”.

Dirinya menambahkan “Tahun 2019 juga sudah saya sampaikan persoalan ini kepada Wakil Bupati, kepada Pak Sius Amuntoda yang saat itu menjadi Pj. Sekda, dan kepada Pak Petrus Gero yang saat itu masih menjabat sebagai anggota DPRD belum sebagai Ketua DPRD”.

“Karena pertimbangan tuntutan yang disampaikan kepada Pemerintah sudah sangat lama dan tidak ada realisasi, maka saya ambil keputusan untuk ajukan gugatan ke Pengadilan. Saya sudah percayakan kepada kuasa hukum, dengan tuntutan tanah diambil kembali atau Pemerintah bayar ganti rugi”.

“Saya merasa sudah disiksa selama 18 tahun karena tidak kerja kebun dan ekonomi keluarga terancam terus, saya merasa dirugikan apalagi pohon-pohon yang telah ditanam dihancurkan semua”.

“Saya sudah sangat dirugikan begini lama, saya sekarang anggap tanah saya digarap oleh Pemerintah. Tanah masih milik saya” ujarnya dengan nada ketus.

Sementara itu ketua tim kuasa hukum Pemerintah, Yohanes Don Bosco, SH yang juga menjabat Kabag Hukum dan HAM Setda kepada WartaNTT mengatakan kesiapan Pemkab menghadapi gugatan yang sedang berproses.

“Pemerintah pada prinsipnya selalu siap menghadapi gugatan. Barusan selesai digelar sidang perkara perdata atas tanah dan bangunan kantor Bupati yang digugat keluarga Nillan. Tinggal menunggu jadwal sidang putusan Pengadilan” ujarnya. (Kris Kris)