Arist Sirait : Kepentingan Saya Hanya Satu, Tidak Ada Lagi Kekerasan Terhadap Anak di LEMBATA

WartaNTT.com, LEMBATA – Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Arist Merdeka Sirait nyatakan kepentingannya datang ke Lembata agar tidak ada lagi kejadian kekerasan terhadap anak, dan tidak ada penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dibiarkan berlarut-larut ditangan penegak hukum di Lembata.

Hal tersebut diungkapkan Arist Sirait kepada sejumlah awak media usai deklarasi Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang digelar LSM Permata, Rabu (04/03/2020) di tamankota Swaolsatiten-Lewoleba.

Dihadapan perwakilan pelajar Kota Lewoleba disaksikan Kapolres Lembata, Kasi Intel Kejari Lembata, dan pemerhati anak di Lembata, Arist Sirait minta agar 10 hak anak yang harus didapat menjadi prioritas dan mendapat perhatian serius Pemkab Lembata.

Sesuai Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989 terdapat 10 hak anak yakni hak untuk bermain, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan nama (identitas), mendapatkan status kebangsaan, mendapatkan makanan, mendapatkan akses kesehatan, mendapatkan rekreasi, mendapatkan kesamaan, dan hak memiliki peran dalam pembangunan.

Kepada awak media Sirait mengatakan “Saya sangat peduli dengan korban anak dan pelaku anak yang terjadi dalam kasus kekerasan yang menimpa MRS di Lembata. Kepentingan saya hanya satu, tidak ada lagi kekerasan terhadap anak di Lembata”.

“Sudah saya sampaikan ke Kajari Lembata agar memberikan pendekatan penyelesaian kepada korban, saksi dan pelaku yang adalah anak-anak dengan diversi sebagai bentuk perlindungan hak mereka sesuai regulasi peradilan pidana anak”.

“Sangat tidak tepat jika saya dikatakan memilih-milih, dan hanya mendampingi korban Rizal”

“Hingga kemarin dan sampai hari ini belum ada permintaan dari keluarga korban (korban persetubuhan) dan keluarga korban tidak memberikan laporan kasus yang terjadi, sehingga saya sampaikan kepada Kajari untuk lakukan pendekatan diversi sebagai bentuk perlindungan kepada semua anak-anak”.

“Pihak kami sudah lakukan percakapan intensif dengan Kajari Lembata dengan harapan hak anak untuk dapatkan pendidikan dan kesempatan bermain tidak hilang, namun Kejaksaan tidak boleh menutup kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak”.

“Saya sampaikan disini bahwa sikap Komnas Perlindungan anak terhadap kasus ini yakni mendukung upaya diversi anak baik sebagai saksi, korban maupun pelaku, namun tidak boleh menutup kasus pidana yang dilakukan orang dewasa terhadap anak”.

“Agar segera tangkap, tahan dan adili pelaku oknum ASN yang disinyalir melakukan kekerasan terhadap anak, dan Bupati selaku atasan tidak boleh menghambat, justru Bupati harus segera mendorong proses ini”.

Dirinya melanjutkan “Saya juga mau klarifikasi kepada rekan-rekan wartawan sekalian, karena ada wartawan yang tulis berita hasil wawancaranya dengan kuasa hukum Tersangka mengatakan Arist Sirait abaikan korban persetubuhan, dari mana dia bisa punya statement seperti itu?”

“Saya belum pernah menerima pengaduan kasus kekerasan yang menimpa korban persetubuhan hingga saat ini”.

“Ada mekanisme yang berlaku yakni pihak kami dihubungi, diberikan laporan kasusnya sehingga bisa datang dampingi. Hingga saat ini hanya pihak LSM Permata selaku pendamping korban MRS yang menghubungi Komnas PAI sehingga didampingi”.

“Namun solusi yang kami ambil adalah untuk anak dari kedua pihak baik pelaku persetubuhan maupun bagi korban persetubuhan dengan jalan ditempuh upaya diversi di Kejaksaan”.

“Sangat disayangkan tindakan lawyer yang memvonis saya tidak peduli terhadap korban persetubuhan. Namun kita tahu bersama bahwa pernyataan itu merupakan bentuk membela kepentingan kliennya” ujarnya.

Ditanya lanjut terkait tindaklanjut Deklarasi yang dilakukan di Lembata, Sirait mengatakan “Hasil deklarasi akan saya laporkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta untuk di follow-up program-program perlindungan anak”.

“Saya juga minta agar di Lembata dibentuk lagi satu LSM perlindungan anak selain LSM Permata yang diisi dari beragam unsur baik tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerhati, jurnalis, dan pengacara, kemudian ajukan ke Komnas PAI sehingga dapat diterbitkan SK dan dikukuhkan” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Yoseph Boli Muda, S.Sos Anggota DPRD Lembata yang dijumpai WartaNTT dalam kegiatan tersebut mengatakan “Kedatangan saya secara pribadi dan atas nama Partai dari Fraksi PKB bukan mewakili lembaga DPRD”.

“Saya rasa perlu diapresiasi kegiatan ini. Kedepan perlu melibatkan pelajar dari setiap wilayah Kecamatan sehingga mereka mengetahui hak-haknya yang sering terabaikan dalam masyarakat,  karena bagaimanapun juga kekerasan terhadap anak mayoritas terjadi di luar kota, banyak kasus di desa-desa yang masih jarang terekspos”.

“Harapan saya Pemkab Lembata dapat menindaklanjuti semua kasus yang terjadi terhadap generasi muda Lembata, DPRD pastinya mendukung langkah Pemerintah dalam intervensi program ataupun anggaran”.

“Tentunya tidak bisa hanya sebagian anggota saja yang berpartisipasi, 25 anggota DPRD juga akan proaktif mengawal” ujarnya. (Kris Kris)