GT Covid-19 LEMBATA Sepakat Lockdown Terbatas sejak 1 April

WartaNTT.com, LEMBATA – Peserta rapat percepatan penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten Lembata dari beragam elemen yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sepakat agar Kabupaten Lembata lakukan lockdown terbatas bagi pelayaran Kapal Pelni, ASDP dan Kapal penyeberangan antar Pulau.

Rencana lockdown terbatas di lokasi Pelabuhan Lewoleba, Pelabuhan Waijarang, Pelabuhan Balauring dan Pelabuhan Wulandoni tersebut direncanakan akan dilakukan mulai 1 s.d 15 April mendatang, namun kepastiannya masih menunggu petunjuk Pemprov NTT setelah Pemkab Lembata menyurati Gubernur NTT dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI di Jakarta. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan yang berlangsung di aula rumah jabatan Wakil Bupati Lembata, Jumat (27/03/2020).

Usulan Lockdown terbatas tersebut hanya berlaku bagi lalulintas orang dari dan ke wilayah Lembata, sementara aktifitas bongkar muatan kapal tetap berjalan dengan melaksanakan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 terhadap semua ABK dan Buruh yang tergabung dalam TKBM Pelabuhan Lewoleba.

Wakil Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday, SE.,M.Si dihadapan Ketua dan 2 orang wakil ketua DPRD Lembata mengatakan “Keputusan lockdown tidak bisa diputuskan sendiri. Saya minta Pak Sekda segera surati Pemprov NTT dan kepada Presiden RI Cq. Dirjen Perhubungan Laut bahwa Kabupaten Lembata akan lakukan Lockdown terbatas bagi Penumpang Kapal PELNI dan ASDP jangka waktu 2 minggu kedepan sejak 1 s.d 15 April, termasuk lockdown Penumpang kapal penyeberangan antar Pulau”.

“Namun bagi kapal angkutan barang masih beraktifitas normal dengan catatan jika ditemukan ABK kondisi gejala Covid-19 maka kapal tersebut tidak diizinkan bongkar muatan”.

Dirinya menambahkan “Jika permohonan lockdown ditolak, maka perlu disiapkan alternatif penanganan terhadap penumpang mulai dari lokasi karantina dan fasilitas pendukung lainnya, karena membutuhkan dana yang besar untuk penyiapan beragam hal. Jika lockdown terbatas dilakukan maka dapat meminimalisir, namun perlu juga dipikirkan bagaimana cara mengirim sampel SWAB dan lainnya”.

“Kemudian terkait alokasi anggaran di tingkat Desa, sesuai Permendagri dan Permenkes tentang Desa siaga Covid-19, memungkinkan dilakukan rasionalisasi anggaran untuk antisipasi penyebaran virus ini, namun harus dilakukan sesuai regulasi melalui revisi dokumen perencanaan APBDesa jangan sampai Kepala Desa menggunakan anggaran namun tidak tertib administrasi maka akan menjadi persoalan dikemudian hari” ujarnya.

Selain keputusan Lockdown terbatas, Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Lembata juga mengharapkan maklumat Kapolri tanggal 19 Maret tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19 dilaksanakan seluruh lapisan masyarakat.

Kapolres Lembata, AKBP Janes Simamora, SH.,MH mengatakan “Intinya Polri perlu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan asas keselamatan rakyat. Polres Lembata sudah sejak 22 Maret bersama TNI telah menghimbau masyarakat untuk patuhi regulasi. Saya targetkan 1 minggu kedepan diseluruh wilayah Lembata himbauan kepada masyarakat sudah disampaikan baik dari tingkat Polres s.d Babinkamtibmas”.

“Kami harapkan dukungan tokoh agama sekalian agar dapat mensosialisasikan informasi yang diperoleh saat ini sehingga masyarakat tidak cemas karena kabar yang simpang siur”.

Kapolres Lembata menambahkan “Kita tidak harapkan masyarakat menjadi tersangka atau terpidana akibat tidak tahu akan adanya regulasi. Namun jika ada masyarakat yang tidak mau tahu dengan isi himbauan, maka akan dilakukan upaya represif yang terukur”.

“Penyebaran Covid-19 yang sangat mudah sehingga perlunya langkah sosial distancing dan menerapkan pola hidup sehat. Tidak boleh paksakan masyarakat untuk gunakan masker atau handsanitizer karena kemampuan ekonomi masyarakat bervariasi, namun kita akan pantau harga-harga yang dijual sehingga tidak melambung”.

“Sudah dibentuk Satgas Penanganan Covid-19 dari unsur Polres Lembata untuk antisipasi dampak kenaikan harga barang termasuk kelangkaan sembako. Karena personil Satgas hanya sedikit, kami minta dukungan OPD terkait untuk bersama-sama kami” ujarnya.

Namun ditengah berbagai upaya tersebut, pihak RSUD Lewoleba melalui Kepala Seksi Pelayanan, Maria Harianti, S.Kep.,Ners mengatakan RSUD Lewoleba belum siap merawat pasien positif Covid-19 karena sampai dengan saat ini Alat Pelindung Diri (APD) lengkap belum diperoleh.

“Tenaga medis merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19, namun APD merupakan perlengkapan yang sangat sensitif. Jika saat ini terdapat pasien positif Covid-19 maka RSUD Lewoleba belum siap untuk merawat”.

“Beberapa alkes penanganan Covid-19 bisa disiapkan RSUD dalam rancangan anggaran yang telah diusulkan melalui Dinas Kesehatan. Untuk tenaga medis, kami siap. Ruangan sedang kami siapkan, ruangan belum terstandar namun terus dibenahi khususnya terkait persiapan 3 ruangan isolasi bertekanan negatif.

“Terkait APD kami sudah meminta bantuan ke Provinsi namun yang dikirim baru 10 buah baju/coverall sedangkan kelengkapan APD lainnya belum ada. Kami minta bantuan dari pihak-pihak yang hadir saat ini jika mempunyai koneksi kiranya dapat membantu kami” ujarnya menambahkan. (Kris Kris)