Musrenbangkab 2021, DPRD LEMBATA Sampaikan 7 Pokok Pikiran

WartaNTT.com, LEMBATA – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2021 Pemkab Lembata digelar secara virtual, Selasa (07/04/2020).

Dihadapan Bupati Lembata bersama pimpinan OPD dan para Camat, Ketua DPRD Lembata, Petrus Gero, S.Sos yang mengikuti vicon dari area kantor DPRD, mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah dalam upaya menuntaskan pembangunan ditengah keterbatasan yang dimiliki, termasuk dalam penanganan penyebaran Covid-19.

“DPRD mengapresiasi segala upaya Pemkab dalam menuntaskan pembangunan ditengah kekurangan yang terjadi. Agar kekurangan yang terjadi menjadi tanggung jawab bersama untuk kejar ketertinggalan. Diharapkan kegiatan hari ini memberikan prioritas sesuai ketentuan dan akomodir kebutuhan mendesak”.

“Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada pemerintah, stakeholder terkait dan masyarakat dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Lembata, dengan harapan sosialisasi yang diberikan agar dilaksanakan. Kasus masal positif Covid-19 yang terjadi di Bandung-Jawa Barat dalam rumah ibadah agar menjadi perhatian bersama, khususnya hindari kerumunan dalam kegiatan rohani” ujar Petrus.

Dalam kegiatan tersebut, Petrus Gero juga menyampaikan 7 catatan yang perlu ditindaklanjuti pemerintah dalam pokok-pokok pikiran DPRD.

“Memasuki tahun ke-4 RKPD, agar pembangunan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik namun memberdayakan masyarakat secara maksimal. Prioritas pada infrastruktur dasar berupa jalan menuju kantong-kantong produksi, pembangunan jaringan air bersih, dan sarana-prasarana peningkatan derajat kesehatan masyarakat”.

“Kemudian terkait antisipasi Covid-19 melalui sosial distancing/physical distancing yang berdampak pada keterpurukan ekonomi, maka perlu berpikir bersama antisipasi dampak social dan ekonomi berupa pemberian bantuan tunai atau bantuan non tunai”

“Wajah Kota Lewoleba harus menjadi prioritas pembenahan infrastruktur dasar berupa jalan, drainase dan penataan kota serta tetap perhatikan daerah sekitarnya sebagai penyangga kota”.

Dirinya melanjutkan “DPRD mendorong Pemerintah konsolidasi kembali pola gotong royong bantuan rumah layak huni bagi Rumah Tangga Tidak mampu, serta bantuan bagi kelompok UKM, dan bantuan fasilitas tangkap bagi nelayan tradisional”.

“Selanjutnya, gagal panen menyita perhatian sehingga perlu bantuan pemerintah untuk antisipasi kelaparan bagi masyarakat terdampak. Optimalkan pendampingan dan pemanfaatan lahan tani yang ada untuk dukung perekonomian keluarga”.

“Terkait rencana pelaksanaan turnamen sepakbola Suratin Cup 2021, maka segala sarana pendukung perlu disiapkan di Kab. Lembata. Jika event ini ditunda maka minimal sudah adanya gedung olahraga yang representatif”.

“Hal terakhir, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menekan angka pengangguran, maka Pemkab perlu mendirikan Balai Latihan Kerja” ujar Ketua DPRD Lembata.

Sebelumnya, Kepala Bappelitbangda Lembata, Said Kopong, S.Sos.,M.Si dalam pembukaan kegiatan menyampaikan proyeksi RKPD 2021 Kab. Lembata.

“RKPD 2021 merupakan pelaksanaan RPJMD tahun ke-4 (2017-2022), dimana target RKPD 2021 diproyeksikan antara lain IPM 63,91 point, Pertumbuhan ekonomi 5,65%-6,55%, PDRB perkapita Rp. 1.316,814 Milyar, Inflasi 5,50%, Tingkat kemiskinan 22,31%-22,68%, Tingkat Pengangguran terbuka 2,42%-2,45%, dan Usia harapan hidup 67,80 Tahun”.

Sementara itu Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, ST.,MT dalam paparan arah kebijakan pembangunan daerah mengatakan “Target pembangunan di tahun 2021 yakni IPM naik, kemiskinan menurun, dan Pertumbuhan ekonomi naik”.

“Ada 4 prioritas pembangunan Kab. Lembata tahun 2021 yakni prioritas ke-1 pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, penurunan Stunting. Prioritas ke-2 Infrastruktur, pengembangan pariwisata dan linkage tourism serta penataan kota. Prioritas ke-3 Ketahanan pangan, investasi dan industrialisasi serta lingkungan hidup, dan Prioritas ke-4 Peningkatan pendapatan, penguatan kerjasama daerah, pengembangan ekonomi wilayah dan pembangunan perdesaan”.

“Kita berharap adanya stimulus dari pemerintah pusat pasca Covid-19 untuk mendukung kebutuhan anggaran Pemkab. Karena selain realokasi anggaran penanganan Covid-19, kegiatan strategis yang mengalami hambatan tentunya juga akan mempengaruhi pendapatan daerah, sehingga pasti terjadi defisit anggaran” ujarnya. (Kris Kris)