WartaNTT.com, LEMBATA –
Jelang batas waktu yang ditetapkan Menteri Desa PDTT dalam instruksi nomor 1 tahun 2020 terkait penyaluran BLT Dana
Desa tahap-1 paling lambat 24 Mei, Kab. Lembata akhirnya dapat menyelesaikan
kewajibannya tersebut.
144 Desa yang tersebar di 9 Kecamatan telah menyelesaikan
penyaluran BLT tahap-1, bahkan beberapa Desa sedang berproses penyaluran
tahap-2, dan terdapat 2 Desa di wilayah Kecamatan Buyasuri sudah selesaikan
penyaluran hingga tahap-3.
Hal tersebut diketahui WartaNTT saat menghubungi Kadis
Sosial PMD, Aloysius Buto, Sabtu siang (23/05/2020).
“Keadaan kemarin (22/05) kita di Kabupaten Lembata sudah
terealisasi 100% BLT tahap-1, dimana Desa Balauring di Kec. Omesuri menjadi Desa terakhir yang
realisasikan pembayaran. Sebelumnya sempat
ada aksi protes warga namun persoalan sudah diselesaikan dan kemarin sudah
disalurkan. Total ada 12.145 KK yang menerima tahap-1”.
“Kemudian sampai dengan siang hari ini sudah ada 40
Desa yang salurkan tahap-2 dan ada 2 Desa di Kecamatan Buyasuri bahkan sudah
sampai tahap-3. Untuk itu saya ucapkan terimakasih banyak karena Desa dan
Kecamatan sudah mampu selesaikan tugasnya dengan baik”.
Dirinya juga berpesan “Saya harap bagi Desa-Desa
yang belum salurkan tahap-2 agar segera disalurkan, sehingga di bulan Juni
nantinya kita harapkan tahap-3 juga sudah terealisasi di seluruh Desa”.
Ditanya WartaNTT terkait distribusi Bantuan Sosial Tunai
(BST) bagi 7 Kelurahan yang diwarnai aksi protes warga, Aloysius Buto
mengatakan jika terdapat kekeliruan penerima manfaat, masih ada ruang untuk
dilakukan perbaikan data sebelum disalurkan.
“Usulan penerima BST berasal dari Kelurahan
dimana data yang diperoleh berasal dari pihak RT/RW, kemudian data kami teruskan ke Kemensos RI dan ditetapkan oleh Kemensos RI. Kami dari Dinas tidak punya kewenangan
untuk mencoret nama-nama penerima”.
“Kemarin (20/05) saat launching pembayaran BST di Kantor Pos
dan Giro, sudah saya sampaikan kalau bantuan ini akan disalurkan 3
kloter, kloter 1 penerimanya
sebanyak 2.366 KK yang
saat ini sedang berproses penyalurannya. Kloter sisanya akan
menyusul baik kloter-2,
sebanyak 1.713 KK
dan kloter-3, sebanyak 56 KK”.
Masih ada ruang diverifikasi lagi sebelum
dibayarkan oleh PT. Pos Giro. Walaupun
sudah ditetapkan daftar nama penerima, namun masih ada ruang dilakukan
perbaikan terhadap data
tersebut” ujarnya.
Sementara itu, Camat Nubatukan yang dihubungi WartaNTT,
Sabtu sore (23/05/2020) terkait banyaknya aksi protes warga penerima BST di 7
Kelurahan yang menjadi wilayah kerjanya, belum memberikan tanggapan.
Melansir laman resmi Kemensos, dalam Siaran Pers Menteri Sosial (12/05/2020), agar data
penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) tepat sasaran, Menteri Sosial Juliari P
Batubara meminta pada Pemerintah Daerah memperhatikan akurasi data di daerahnya
masing-masing.
Akurasi
data penerima BST yang terupdate oleh Pemda menjadi penting dan strategis,
untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS).
"Ke
depannya pembaruan data ini dimasukan ke dalam DTKS. Sebab kalau tidak masuk
itu akan sulit untuk mendapat bantuan sosial," tandasnya.
Dengan
adanya pembaruan data oleh Pemda, target penerima BST sebanyak 9 juta Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) bisa tercapai dan tentu dengan lebih tepat sasaran.
"Adanya
pembaruan data oleh Pemda tersebut bisa menjadikan target 9 juta KPM penerima
BST tersebut dapat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan
bantuan," ungkapnya.
Selain
itu, Mensos meminta bila terdapat BST yang tidak tepat sasaran agar segera
melaporkan sehingga untuk penyaluran BST tahap berikutnya bisa lebih tepat
sasaran.
.png)
KOMENTAR