Pimpin Pansus Kantor Camat Buyasuri-LEMBATA, Rusliudin : Ini Tanggung Jawab Moril

 

WartaNTT.com, LEMBATA – Ditemui sejumlah awak media di ruangan Fraksi Nasdem-PKS, Kamis (10/09/2020), Rusliudin Ismail, selaku ketua Pansus DPRD Lembata yang menangani mangkraknya pembangunan kantor Camat Buyasuri menjelaskan mulai besok (11/9) pihaknya akan bekerja prima.

“Besok (Jumat, 11/9) kami gelar rapat kerja internal pansus. Karena ini SK pimpinan (Ketua DPRD) dimana kami diberikan tugas selama 3 bulan bekerja. Keputusan yang diambil dalam pansus nantinya berdasarkan musyawarah mufakat” imbuhnya.

“Kita akan panggil pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan kantor camat yang mangkrak, kita akan panggil pengguna anggaran termasuk PPK dan Inspektorat”.

“Kerja kami (Pansus) tidak bermaksud untuk menambah penghasilan, tetapi bagian dari pada tanggungjawab moril kita, apalagi kami dari Dapil III kepingin sekali (bangunan kantor Camat yang layak), karena faktor pelayanan kepada masyarakat”.

“Saya sudah sampaikan dalam rapat tadi, bahwa sejak masih wilayah Kabupaten Flores Timur sampai dengan pemekaran Kabupaten, kecamatan Buyasuri itu kecamatan tertua di Kab. Lembata bahkan jumlah pemilihnya terbesar di Kabupaten Lembata, ada 22 Desa”.

Ditanya lanjut soal kerusakan yang terjadi, menurutnya hasil pemantauan komisi 1, bangunan kantor yang dibangun sejak tahun 2014 itu dalam keadaan tidak layak bahkan sampai dengan konstruksi kayunya sudah tidak layak untuk dipakai sehingga tidak ditempati hingga saat ini.

Sementara itu Paulus Makarius Dolu, anggota Pansus kantor camat Buyasuri dari Fraksi Gerindra yang diminta tanggapannya, kepada sejumlah awak media mengatakan “Pansus tetap bekerja, jika masyarakat mau menilai seperti apa, itu silahkan, tapi kami tetap bekerja”.

“Kita juga harapkan pemerintah proaktif, kalau ada data-data yang sudah menuju kepada rekomendasi penilaian gedung, agar data itu diarahkan ke Pansus. Bila perlu nantinya dalam surat ketua pansus untuk menghadirkan para pihak guna memberikan keterangan, Bupati menghadirkan mereka”.

“Karena dalam rekomendasi Komisi 1 DPRD belum lama ini, juga sudah minta agar pemerintah lakukan penilaian terhadap gedung kantor Camat tersebut. Kalau pemerintah sudah bisa dapatkan data-data itu (rekomendasi penilaian), bisa membantu pansus” ujarnya. (Kris Kris)