WartaNTT.com, Ende – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira (AHP) menggelar tatap muka bersama masyarakat dalam rangka kunjungan kerja sekali setahun DPR RI. Agenda pertemuan tersebut yakni sosialisasi kepada para guru honorer terkait informasi seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga guru honorer di Kabupaten Ende pada hari Jumat (21/05/2021).
Sosialisasi tersebut digelar di aula lantai dua Kantor Bupati Ende yang dihadiri oleh perwakilan tenaga guru honorer dari mulai jenjang pendidikan tingkat TK, SD, SMP hingga tingkat SMA / SMK.
Hugo Pareira menyampaikan bahwa sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang tepat dan jelas terkait program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam merekrut satu juta guru PPPK yang akan dilakukan di seluruh daerah.
PPPK sendiri yakni merupakan pegawai pemerintah non PNS yang mendapatkan hak dan kewajiban sama dengan PNS, hanya saja dikontrak oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK dikontrak pemerintah minimal satu tahun dan dapat diperpanjang paling lama 30 tahun tergantung situasi dan kebutuhan pemerintah. Salah satu perbedaan PPPK dengan tenaga honorer sendiri yakni bahwa PPPK mendapat gaji dan tunjangan sama seperti PNS yang ketentuannya berdasarkan standar yang dirilis Kementerian Keuangan dan berlaku secara nasional, sementara besaran gaji tenaga honorer tergantung alokasi anggaran di masing – masing Satuan Kerja dan berbeda – beda di setiap daerah.
Dikatakannya perekrutan tenaga guru honorer menjadi PPPK ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan tenaga guru di seluruh Indonesia. Selain itu kebijakan tersebut diambil dalam rangka menyikapi pengaduan dan keluhan dari berbagai macam instansi terkait adanya tenaga honorer, baik itu guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan juga tenaga honorer pada instansi dan kementerian.
"Sejak presiden Joko Widodo dilantik periode yang lalu berbagai kelompok datang ke kantor Partai PDI Perjuangan di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan nasib tenaga honorer dengan berbagai cerita dan 100% ceritanya adalah cerita sedih, nasib dari tenaga honorer yang tidak berubah sejak sekian lama. Semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang saya ketahui banyak yang mempekerjakan tenaga honorer," katanya.
Lebih lanjut angota DPR RI asal Kabupaten Sikka tersebut menyampaikan hal lain yang menjadi persoalan yakni perekrutan tenaga honorer di daerah dilakukan karena adanya kepentingan politik tertentu. Menurutnya banyaknya tenaga honorer di setiap daerah saat ini disebabkan oleh adanya moratorium penerimaan CPNS selama 10 tahun sehingga pengisian kebutuhan tenaga baik guru maupun tenaga kesehatan dan pagawai pada dinas instansi dilakukan dengan perekrutan honorer.
"Masalahnya begini, perekrutan honorer itu kadang karena kepentingan politik, seorang kepala daerah waktu memimpin dia rekrut honorer banyak-banyak, sehingga terkesan siapa yang rekrut siapa yang harus angkat jadi PNS. Selain itu kita tahu selama 10 tahun ada moratorium CPNS sehingga kebutuhan tenaga diambil dari honorer," ujarnya.
Disampaikannya ke depan tidak ada lagi status honorer baik di pusat maupun daerah yang ada hanya ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK. Menurutnya menjadi guru adalah profesi maka baik guru PNS maupun PPPK sesungguhnya sama saja karena yang terpenting bukan statusnya sebagai ASN melainkan profesinya sebagai seorang guru.
Hugo menjelaskan linimasa seleksi PPPK sebagai berikut ; bulan November - Desember 2020 daerah melakukan rekonsiliasi data dan informasi, bulan Januari - Maret 2021 dibuka 1 juta formasi tenaga PPPK setelah rekonsiliasi selesai, bulan April 2021 mulai dilakukan pendaftaran seleksi untuk PPPK, bulan Mei 2021 seleksi administrasi dan masa sanggah, bulan Agustus 2021 ujian seleksi kesempatan pertama untuk tenaga honorer di sekolah negeri, bulan September 2021 perangkingan dan pengumuman peserta yang lulus, masa sanggah dan daftar ulang untuk ikut ujian kesempatan ke dua dan ke tiga bagi yang tidak lulus. Kesempatan kedua dan ketiga dibuka juga untuk honorer di sekolah swasta, bulan Oktober 2021 ujian seleksi kesempatan ke dua dan perangkingan bagi yang lulus, masa sanggah dan pendaftaran ulang bagi yang tidak lulus dan daftar ulang, bulan Desember 2021 seleksi kesempatan ke tiga.
Di akhir penyampaiannya dirinya meminta agar peserta seleksi PPPK tidak terpengaruh oleh bujukan para calo yang mengimingi peserta dengan akan membantu meloloskan menjadi PPPK. Karena siapapun tidak akan bisa mengintervensi hasil seleksi online.
Menurutnya sudah ada informasi terkait oknum yang mengaku calo dengan mengatasnamakan partai PDI Perjuangan untuk meloloskan peserta seleksi menjadi PPPK.
"Saya tekankan jangan percaya calo, dengan tes online begini tidak ada yang bisa intervensi, jadi jangan percaya, sudah ada informasi di Ende dan Maumere ada yang mengaku calo dengan mengatasnamakan PDI Perjuangan," tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Ende Fery Taso pada saat penyampaian kata sambutan. Dikatakannya terkait informasi seleksi PPPK ini dihimbau kepada semua peserta seleksi untuk tidak terpengaruh oleh janji oknum yang mengaku sebagai calo dengan mengatasnamakan partai.
“Ikutilah proses sesuai ketentuan dan siapkan diri secara baik agar dapat lolos menjadi PPPK,” himbaunya.
Berdasarkan laporan kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende Valentinus Setyawan bahwa data tenaga guru honorer yang diusulkan sebanyak 821 orang, yang mana 150 orang telah dinyatakan lulus PPPK pada seleksi sebelumnya dan yang tersisa sebanyak 671 orang. Sementara formasi PPPK yang disiapkan jatah Kabupaten Ende pada tahun ini berdasarkan rekomendasi dari Menpan RB untuk guru sebanyak 47 orang dari 290 formasi secara keseluruhan. (FR)
.jpg)
KOMENTAR