ARLB Marah, Bupati LEMBATA Tak Berada di Tempat- DPRD Tak Becus Wakili Rakyat

WartaNTT.com, LEMBATA – Peringatan hari kebangkitan nasional ke-113, Kamis (20/05/2021) menjadi momentum yang dipilih 16 organisasi/komunitas yakni Barakat, Sparta Jakarta, Gertak Florata, Permata Lembata, LBH Surya NTT, ARAK, Amatata Jakarta, SPRI, Front Mata Mera, Koppral, Gempar Kolontobo, AML Kupang, Ajaib, JPIC-SVD, Astaga Lembata dan Rumah Cinta, memutuskan berhimpun dibawah Aliansi Rakyat Lembata Bersatu yang dikoordinir oleh Kanisius Ratu Soge selaku koordinator umum, gelar aksi unjuk rasa di Lembata.

Informasi yang dihimpun WartaNTT, aksi yang digelar merupakan puncak kemarahan dari beragam persoalan yang dirasakan masyarakat Lembata, sehingga Aliansi Rakyat Lembata Bersatu mengambil sikap untuk turun kejalan menyuarakan aspirasi terhadap tindakan Bupati Lembata dan DPRD sebagai wakil rakyat.

Dalam pernyataan sikap tertulis, Aliansi Rakyat Lembata Bersatu sampaikan 5 tuntutannya yakni Ke-1, DPRD Lembata secara kelembagaan bersikap tegas dalam mengawal dugaan korupsi proyek Awololong, dengan membuat rekomendasi ke Polda NTT untuk menangkap aktor intelektualnya.

Ke-2, Mendorong Kejari Lembata memproses dugaan mafia tanah di Desa Merdeka, Kec. Lebatukan.

Ke-3, Mendesak DPRD Lembata menyikapi keberadaan Bupati Lembata yang meninggalkan Kab. Lembata dimana terhitung sampai dengan hari ini, Kamis (20/05/2021) sudah 24 hari.

Ke-4, Mendesak DPRD lakukan sidang paripurna untuk memberhentikan Bupati Lembata.

Ke-5, Jika point 1, 2, 3, dan 4 tidak dijalankan, anggota DPRD Lembata yang berjumlah 25 orang mengundurkan diri karena gagal perjuangkan aspirasi rakyat.

Kajari Lembata, Ridwan Sujana Angsar, dihadapan massa aksi didepan kantor Kejari Lembata memberikan informasi perkembangan penanganan dugaan korupsi tanah di Desa Merdeka.

“Perkara dugaan korupsi tanah di Desa Merdeka masih dalam tahap penyidikan sejak 1 Maret dimana masih ada proses yang dilalui”.

“Pihak kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam proses perhitungan kerugian negara dan sedang menunggu kedatangan BPKP. Nanti akan diumumkan secara transparan jika sudah ada hasilnya” ujar Ridwan.

Kanis Soge pun memberikan ultimatum bagi Kejari Lembata.

“Jika dalam waktu 1 bulan kedepan belum ada perkembangan, maka massa aksi akan datang kembali” ujarnya tegas.

Usai mendatangi kantor Kejari Lembata, massa aksi kemudian bergerak menuju Polres Lembata menyampaikan orasinya terkait persoalan dugaan korupsi pembangunan destinasi wisata di pulau siput-Awololong yang ditenggarai mengakibatkan kerugian negara senilai Rp.1,4M dan saat ini kasusnya ditangani Polda NTT.

“Kami minta Bapak Kapolres Lembata sampaikan kepada Polda NTT segera tangkap para tersangka atau aktor intelektual kasus dugaan korupsi Awololong. Selain itu banyak proyek mangkrak dan mubazir di Lembata namun dimana aparat penegak hukum?”

“Masyarakat tentu tidak akan bangga jika APH melakukan tindakan tidak sesuai ketentuan. Rakyat masih taruh kepercayaan kepada APH”.

“Kami titipkan tanggung jawab kepada Bapak Kapolres Lembata dan jajaran. Jika masih ada niat baiknya, maka kami masyarakat siap jadi sahabat kalian” ujar kanis soge berapi-api disambut sorakan massa aksi.

Kapolres Lembata, AKBP Yoce Marten, yang diberikan kesempatan akhirnya memberikan penjelasan.

“Beberapa hal yang disampaikan sedang dalam penanganan Polres, namun jika menjadi kewenangan tingkat atas (Polda, red) maka Polres akan sampaikan harapan masyarakat” terangnya.

Dirinyapun meminta massa aksi tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga aksi yang digelar berjalan dengan baik.

“Saat ini masih pandemi Covid-19 sehingga kami himbau agar tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker secara benar”.

“Jajaran Polres Lembata tentunya mendukung Polda NTT dalam penanganan kasus korupsi di NTT, termasuk terhadap seluruh kasus-kasus akan ditindaklanjuti sesuai prosedur” ujarnya.

Setelah mendengar penjelasan Kapolres Lembata, massa aksi bergerak menuju kantor DPRD Lembata meluapkan kemarahannya terhadap 25 wakil rakyat karena dianggap tidak becus mempertanggungjawabkan aspirasi rakyat. Sayangnya kehadiran Aliansi Rakyat Lembata Bersatu hanya disambut 13 anggota DPRD tanpa kehadiran 1pun unsur pimpinan DPRD Lembata.

Usai negosiasi panjang didepan pintu gerbang, akhirnya 18 utusan massa aksi diperkenankan masuk untuk menyampaikan aspirasinya dalam gedung DPRD.

Pantauan WartaNTT, anggota DPRD yang hadir yakni Paulus Toon Tukan dan Antonius Molan Leumara dari Partai Demokrat, Abubakar Sulang dan Simon Beduli dari Partai Golkar, Florentinus Ola Kia dan Marianus Gabriel Pole Raring dari PDIP, Hasan Baha dan Laurensius Ola dari PAN, Yosep Boli Muda, Aleksander Arakian dan Gergorius Amo dari PKB, Samsudin dari Partai Perindo serta Rusliudin Ismail dari PKS.

13 anggota DPRD Lembatapun menyepakati 3 keputusan yang dituangkan dalam kesepakatan bersama berisikan antara lain DPRD menerima semua aspirasi yang disampaikan.

Untuk menindaklanjuti aspirasi, akan diagendakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam keputusan Bamus DPRD Lembata, serta DPRD Lembata segera mengadakan rapat bamus untuk mendudukan agenda RDPU guna membahas aspirasi-aspirasi yang disampaikan. (Kris Kris)