Covid di LEMBATA, Komisi III : RSUD Lewoleba Segera Berubah, Dinkes Terbuka ke Publik

 

WartaNTT.com, LEMBATA – Penanganan RSUD Lewoleba terhadap pasien Covid-19 yang meninggal dunia, dan tertutupnya informasi publik update kasus Covid-19 oleh Dinkes Lembata mendapatkan sorotan komisi III DPRD Lembata.

Menurut Komisi III, manajemen pelayanan RSUD Lewoleba terhadap pasien Covid-19 yang meninggal perlu dibenahi, karena kasus keributan dengan anggota keluarga pasien masih juga berulang dimana kasus terakhir terjadi 17 Juni lalu terhadap jenazah JBH (pria, 75 Thn), pasien ke-11 asal Kelurahan Lewoleba Selatan.

Hal tersebut disampaikan Komisi III DPRD Lembata dalam rapat kerja bersama mitra kerja RSUD Lewoleba dan Dinas Kesehatan, Senin (21/06/2021) terkait penanganan Covid-19.

“Jika prosedur penanganan jenazah jelas maka tidak mungkin lagi kasusnya viral di media bahkan sampai ada jenazah yang diambil paksa anggota keluarganya” ujar Hasan Baha, politisi asal PAN.

“Persoalan penanganan terhadap pasien Covid-19 memang perlu ditingkatkan khususnya pola komunikasi pihak RSUD kepada keluarga pasien”.

“Kami minta RSUD segera perbaiki kekurangan ini sehingga tidak terus menjadi polemik oleh keluarga pasien. Kami menyarankan lebih baik ada juru bicara pihak RSUD untuk menghindari persoalan miskomunikasi antara RSUD dengan keluarga pasien” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Petrus Bala Wukak, asal partai Golkar. “Kami minta kejelasan terkait prosedur penetapan dan penanganan pasien Covid-19 yang meninggal, karena sering terjadi penolakan masyarakat. Saya harap semua tahapan dalam penanganan Covid-19 dipatuhi sehingga keluarga korban tidak terus protes”.

“Perlu diingat, anggaran yang direfocusing hanya untuk penanganan Covid dan pemulihan ekonomi sehingga ketersediaan SDM nakes juga perlu menjadi perhatian serius dan harus kerja maksimal. Untuk itu saya minta hak-hak nakes tetap menjadi perhatian utama yang harus diperhatikan” ujar Bala Wukak.

Selain itu mencuat juga persoalan insentif bulan Juni s/d Desember tahun 2020, hak para nakes yang terlibat dalam penanganan Covid-19 belum dibayarkan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Plh. direktur RSUD Lewoleba, Yoseph Elubala kepada Komisi III DPRD. Menurut Yoseph, seluruh mekanisme administrasi sudah diserahkan kepada Dinkes Lembata namun hingga saat ini belum juga terealisasi.

Sementara itu Kadis Kesehatan Lembata, Mathias Beyeng, yang diberikan kesempatan bicara selain menyampaikan progress vaksinasi dan update data Covid-19, juga memberi penjelasan belum dibayarnya insentif nakes penanganan covid bulan Juni s/d Desember tahun lalu.

“Kondisi sampai hari ini total terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 317 kasus, kemudian jumlah kasus aktif sebanyak 22 kasus, yang sembuh 283 orang sedangkan yang meninggal sebanyak 12 orang”.

“Untuk progress vaksinasi sendiri, Tahap-1 sebanyak 2.120 dosis diperuntukkan bagi 1.060 sasaran sudah 100% terealisasi, begitu juga dengan vaksin Tahap-2 termin-1 dan termin-2, masing-masing 1.200 dosis atau 600 sasaran juga sudah terealisasi 100%”.

“Untuk termin-3 diterima sebanyak 1.600 dosis merupakan dosis-1 dan sudah digunakan, untuk dosis-2 akan diberikan awal Juli mendatang” ujar Mathias.

Dirinya melanjutkan, insentif bagi nakes dalam penanganan Covid-19 berasal dari bantuan operasional kesehatan (BOK) tahun anggaran 2020.

“Anggaran BOK tambahan masuk ke rekening kas daerah di akhir bulan Desember 2020 sehingga insentif Juni-Desember tahun 2020 sekitar Rp.1,1 Milyar tidak dapat dibayarkan, namun dananya tercatat dalam SILPA”.

“Saat ini sedang proses audit oleh BPKP terhadap APBD 2020, sehingga pasca audit baru bisa dianggarkan kembali dalam perubahan murni APBD 2021” terangnya.

Sebelum mengakhiri rapat kerja, anggota DPRD asal PDIP, Marianus Gabriel Raring, menyampaikan catatan umum kepada RSUD dan dinas kesehatan.

RSUD Lewoleba dimintanya lakukan pembenahan manajemen penanganan pasien Covid-19, sementara bagi dinas kesehatan agar mempublikasikan secara terbuka update kasus Covid harian kepada publik, selain itu juga hak keuangan nakes yang tertunda segera terealisasi.

Dua perangkat daerah ini juga diminta maksimal bekerja dalam pelaksanaan Liga 3 El Tari Memorial Cup yang akan berlangsung di Lembata, sehingga kasus Covid-19 tidak semakin bertambah dan menjadi kluster baru. (Kris Kris)