Pemkab LEMBATA Abaikan Surat, Warga Laranwutun Blokir Pengerjaan RISHA

WartaNTT.com, LEMBATA – Warga Desa Laranwutun-Kecamatan Ile Ape, blokir jalan masuk menuju lokasi lahan pengerjaan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) di bilangan Berkehurung atau yang dikenal dengan sebutan Tanamerah, Minggu (20/06/2021).

Aksi yang dilakukan tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa di aula kantor Desa Laranwutun, sehari sebelumnya (Sabtu, 19/06) dikarenakan surat yang dilayangkan kepada Pemkab Lembata akhir Mei lalu untuk fasilitasi penyelesaian batas administratif antara Desa Laranwutun dengan Desa Muruona serta Kelurahan Lewoleba Timur, tidak diindahkan oleh Pemkab Lembata hingga batas waktu 7x24 jam yang diminta.

Ketua BPD Desa Laranwutun, Antonius Tora Nillan, yang dijumpai awak media dilokasi pemblokiran mengatakan tindakan yang dilakukan merupakan tindaklanjut dari hasil musyawarah bersama dihari sebelumnya.

“Tadi saya bertemu dengan pihak PT. Adhi Karya (persero) dimana kami sampaikan dasar melakukan kegiatan hari ini karena musyawarah, dimana kita (BPD) menggelar rapat yang dihadiri pemerintah desa dan tokoh masyarakat Laranwutun dimana musyawarah pertama tanggal 27 Mei kemudian hasil kesepakatan kami sampaikan kepada Pemkab”.

“Dalam berita acara tersebut ada beberapa point yang kita tegaskan agar pemerintah secepatnya tindaklanjuti soal ini, namun dalam jangka waktu yang ditetapkan (7x24 jam) sejak 2 Juni, pemerintah tidak juga merespon hal ini sehingga kita kembali gelar musyawarah hari kemarin (19/06) dimana hasilkan 2 point penting yakni point pertama kita akan kembali surati pemkab Lembata untuk segera fasilitasi proses penyelesaian batas administrasi desa ini”.

“Kemudian point kedua yang disepakati yakni pemerintah desa dan  lembaga masyarakat bersama BPD untuk turun ke lokasi dan pasang tanda larangan aktivitas (pembangunan RISHA) dihentikan sambil menunggu pemerintah mediasi persoalan batas administrasi”.

“Kalau semua itu sudah dilakukan pemerintah maka persoalan selesai. Yang kita minta adalah kejelasan administrasi antara Desa Laranwutun, Desa Muruona dan Kelurahan Lewoleba Timur” terangnya.

Menurut Antonius, proses pemekaran desa Laranwutun dengan desa Muruona terjadi sejak tahun 1996 semasa Lembata masih merupakan bagian dari Kabupaten Flores Timur.

“Hingga hari ini masing-masing pihak masih berikan laporan pertanggungjawaban administrasi kepada Pemkab dimana desa Laranwutun sampaikan batas administrasinya sampai di sebelah rumah jabatan Wakil Bupati, begitu juga dengan Desa Muruona, sedangkan sebagian warga yang bermukim di belakang RSUD masuk dalam wilayah adminitratif Lewoleba Timur, akibatnya daerah ini dari sini sampai dengan di akelohe penduduknya bervariasi” ujarnya.

Pantauan WartaNTT, warga Laranwutun memblokir tepat di depan jalan masuk menuju lokasi pembangunan RISHA dengan papan bertuliskan Dilarang Beraktivitas di Desa Laranwutun. Tulisan yang terpampang tersebut menarik perhatian para pengguna jalan yang melintasi jalan Trans Ile Ape.

Pemasangan plang tersebut didahului dengan seremoni yang dilakukan oleh perwakilan tokoh adat asal Laranwutun diantaranya Gerfasius Boli, Thomas Ola Nillan serta Lambertus Laba.

Sementara itu di lokasi Tanamerah, terpantau dalam proses penyiapan lokasi (pembersihan lahan) dimana material RISHA sudah berada dalam areal tersebut dan nampak beberapa pekerja sedang merapikan barak yang akan ditempati. (Kris Kris)