Kapolres LEMBATA : Warga Tak Patuh, PPKM Mikro Berpotensi Jadi Darurat

WartaNTT.com, LEMBATA – Pemkab Lembata telah menerbitkan instruksi Bupati nomor 1/2021 sebagai tindaklanjut instruksi mendagri 17/2021 tentang perpanjangan PPKM dan mengoptimalkan posko penangan Covid tingkat Desa dan Kelurahan.

Instruksi bupati ini sendiri efektif berlaku sejak 8 s/d 22 Juli. Satgas Covid-19 Kab. Lembata juga berikan sosialisasi, edukasi dan lakukan penegakan disiplin terhadap pemberlakuan instruksi ini, mengingat laju kasus terkonfirmasi positif terus meningkat, apalagi pemerintah pusat memasukan Lembata dalam level 4 pandemi Covid-19 berdasarkan transmisi virus dan kapasitas respon sistem kesehatan.

Sementara itu Kapolres Lembata, AKBP Yoce Marten, dalam rapat bersama para tokoh agama dan Forkopimda, Kamis (08/07) mengatakan dirinya kuatir jika penerapan PPKM mikro sesuai insturksi bupati tidak berjalan maka Lembata dapat beralih ke PPKM darurat.

“Lembata ditetapkan pemerintah pusat masuk Level 4 PPKM. Dikuatirkan dalam 14 hari kedepan jika kondisi tidak berubah, maka di Lembata akan diberlakukan PPKM darurat. Jika ini terjadi maka banyak sektor yang dilarang beraktivitas”.

“PPKM adalah tindakan pemerintah untuk batasi semua kegiatan demi minimalisir perkembangan kasus Covid dan untuk hal ini kita tidak bisa tawar menawar lagi demi kebaikan kita bersama. Saya minta masyarakat satukan hati terapkan instruksi ini” ujarnya.

Senada dengan Kapolres, Forkopimda Lembata yang hadir diantaranya Ketua DPRD, Kajari, Pabung Kodim 1624/Flotim bersama tokoh agama dan Kakankemenag, sepakat mendukung PPKM skala mikro termasuk dalam pembatasan aktifitas keagamaan.

Dilansir dari merdeka.com (7/7/2021), status Level 4 menurut direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, menunjukkan sebuah wilayah berada dalam kondisi beresiko tinggi terhadap penularan virus. Di saat bersamaan, kapasitas respon sistem kesehatannya terbatas.

“Dalam situasi ini, prokes masyarakat dan pembatasan sosial harus diperketat agar jumlah kasus turun sampai ke level yang dapat ditangani oleh faskes yang ada” ujarnya.

WartaNTT berhasil merangkum beberapa penekanan dalam PPKM mikro maupun PPKM darurat yang ditetapkan pemerintah, diantaranya :

Pembatasan	PPKM Mikro-Inmendagri 17/2021	PPKM Darurat-Inmendagri 15/2021
Masa Berlaku	6-20 Juli	3-20 Juli
Kegiatan Belajar Mengajar	Daring/online	Daring/online
Work From Home	Perkantoran 75% sektor esensial dapat beroperasi 100%	sektor non esensial 100% sektor esensial 25%-50%
Work From Office	Perkantoran 25%	sektor kritikal 100%
Supermarket, Pasar dan Toko	Diatur jam operasional, kapasitas dan prokes.	Jam operasi s.d Pkl 20.00. Batasi pengunjung max 50%. Apotik, Toko obat beroperasi 24 Jam.
Resto, Cafe, Rumah makan	Layani dine-in/makan di tempat. batasi pengunjung max 25%. Jam operasi s.d Pkl 17.00.	Larangan dine-in/makan di tempat
Layanan makanan pesan antar	Jam operasi s.d Pkl 20.00 khusus Resto dapat beroperasi 24 jam	-
Pusat Belanja, Mall, pusat perdagangan	Jam operasi s.d Pkl 17.00 batasi pengunjung max 25%	Ditutup sementara
Kegiatan konstruksi	Dapat beroperasi 100%	Dapat beroperasi 100%
Tempat ibadah	Ditiadakan sementara sampai wilayah dinyatakan aman oleh Pemda setempat	Ditutup sementara
Kegiatan seni, budaya, Olahraga, sosial masyarakat	Ditutup sementara	Ditutup sementara
Kegiatan pada area publik	Ditutup sementara	Ditutup sementara
Kegiatan hajatan masyarakat	Max hadir 25% dari kapasitas. Larangan dine-in/makan di tempat	-
Rapat, Seminar, Luring	Ditiadakan sementara	-
Transportasi umum darat	Dapat beroperasi dengan batasi kapasitas, dan jam operasional	Kapasitas  max 75%
Resepsi pernikahan	Undangan hadir max 30 org Larangan dine-in/makan di tempat	Undangan hadir max 30 org Larangan dine-in/makan di tempat
Pelaku perjalanan domestik (darat, laut, udara)	-	Wajib kartu vaksin (min dosis-1) Wajib PCR H-2 untuk pesawat. Wajib  R.Antigen H-1 untuk darat/laut.
Sanksi bagi Pelanggar (Pelaku usaha, restoran, pusat belanja dan transportasi)	Sanksi administratif s/d penutupan tempat usaha	-

Dalam penerapan PPKM mikro, inmendagri 17/2021 juga memberikan ruang bagi setiap kepala daerah untuk memperkuat upaya pengendalian di wilayah masing-masing dengan mempertimbangkan 5 parameter yakni tingkat kematian diatas rata-rata nasional, tingkat kesembuhan dibawah rata-rata nasional, tingkat kasus aktif diatas rata-rata nasional, tingkat keterisian BOR untuk ICU dan ruang isolasi diatas 70% serta positivity rate diatas 5%.

Informasi yang dihimpun WartaNTT, keadaan 8 Juli Satgas Covid-19 Lembata mencatat jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 1.145 kasus, Sembuh 298 orang, Meninggal 16 orang, dan Kasus aktif 831 orang atau bertambah 62 kasus dimana Kecamatan Nubatukan masih mendominasi dengan 425 kasus aktif. (Kris Kris)