Plt. Bupati LEMBATA : Hak Nakes Tangani Covid Akan Dibayarkan

 

WartaNTT.com, LEMBATA – Plt. Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday, memastikan hak keuangan tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19 yang sebelumnya tertunda sejak Juni hingga Desember 2020 akan direalisasikan.

Hal tersebut disampaikan Thomas Ola Langoday kepada sejumlah awak media di Lembata, Jumat (30/07/2021). Menurut Thomas Ola, anggaran pembayaran insentif nakes tersedia, tinggal penyelesaian administrasinya saja oleh dinas terkait.

“Dananya tersedia. Saya sudah perintahkan kadis kesehatan, dan saya minta pak Sekda untuk koordinasi kesana, dalam waktu dekat harus segera direalisasikan”.

“Ini hanya soal administrasinya saja. Jadi teman-teman nakes tidak perlu gelisah, apa yang menjadi hak mereka akan segera didapatkan”.

“Setelah administrasinya beres bisa langsung dibayarkan. Nanti bisa di konfirmasi dengan dinas kesehatan” ujar Plt. Bupati.

Sementara itu Sekda Lembata, Paskalis Ola Tapobali, yang diminta konfirmasi perihal ini juga mengiyakan.

“Untuk insentif nakes tahun 2020 itu bersumber dari DAK tambahan. Harusnya dananya ada itu. Jadi kalau memang masuk di Silpa, maka berproses seperti biasa di perubahan anggaran (APBD 2021) baru kita bayarkan”.

“Yang pasti hak-hak nakes menjadi perhatian pemerintah. Kita perlu seriusi itu. Kita yang lain biar tidak usah saja tidak apa-apa, tapi mereka inikan (nakes) punya resiko langsung sebagai pelaku kontak erat yang akibatnya sangat fatal. Kita harus apresiasi mereka meskipun hanya sekedar insentif. Hal ini juga menjadi komitmen bapak Plt. Bupati” ujarnya.

Diberitakan WartaNTT sebelumnya (21/06/2021) dalam rapat kerja komisi DPRD bersama dinkes dan RSUD Lewoleba yang dipimpin Antonius Molan Leumara, Kadis Kesehatan Lembata, Mathias Beyeng, dalam kesempatan tersebut selain menyampaikan progress vaksinasi dan update data Covid-19, juga memberi penjelasan belum dibayarnya insentif nakes penanganan covid bulan Juni s/d Desember tahun 2020.

“Insentif bagi nakes dalam penanganan Covid-19 berasal dari bantuan operasional kesehatan (BOK) tahun anggaran 2020”.

“Anggaran BOK tambahan masuk ke rekening kas daerah di akhir bulan Desember 2020 sehingga insentif Juni-Desember tahun 2020 sekitar Rp.1,1 Milyar tidak dapat dibayarkan, namun dananya tercatat dalam SILPA”.

“Saat ini sedang proses audit oleh BPKP terhadap APBD 2020, sehingga pasca audit baru bisa dianggarkan kembali dalam perubahan murni APBD 2021” terangnya.

Anggota DPRD asal PDIP, Marianus Gabriel Raring, dalam penyampaian catatan umum kepada dinas kesehatan selain minta publikasi secara terbuka update kasus Covid harian, juga minta hak keuangan nakes yang tertunda segera terealisasi. Hal yang sama juga disampaikan Petrus Bala Wukak, asal partai Golkar.

“Perlu diingat, anggaran yang direfocusing hanya untuk penanganan Covid dan pemulihan ekonomi sehingga ketersediaan SDM nakes juga perlu menjadi perhatian serius dan harus kerja maksimal. Untuk itu saya minta hak-hak nakes tetap menjadi perhatian utama yang harus diperhatikan pemerintah” ujar Bala Wukak. (Kris Kris)