Waduh, 17 Kasus Baru HIV/AIDS di LEMBATA, 9 IRT dan Satunya PNS

 

WartaNTT.com, LEMBATA – Ditengah pandemi Covid-19 yang melanda, lonjakan kasus terkonfirmasi HIV/AIDS juga terjadi di Lembata. Sejak Januari sampai dengan Juli 2021 tercatat 17 kasus baru.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kab. Lembata, Rofinus Laba Lazar, Senin (04/10/2021) kepada WartaNTT.

Menurut Rofinus, angka kasus positif HIV ini bisa jadi lebih tinggi jika warga secara sukarela memeriksakan kondisi kesehatannya (Voluntary Counselling and Testing) pada faskes yang ada tanpa harus merasa malu dan bersembunyi.

“Kabupaten Lembata saat ini masuk urutan ke-6 kasus HIV/AIDS terbanyak di NTT. Jumlah kasus periode Januari s/d Juli 2021 tercatat 17 kasus”.

“Untuk total akumulasi kasus HIV/AIDS di Lembata sejak tahun 2008 sampai dengan keadaan Juli 2021 ada 469 kasus tersebar di seluruh Kecamatan dimana Kecamatan Nubatukan dengan angka kasus terbanyak”.

“Kemudian dari 17 kasus yang tercatat tersebut dengan rincian Kecamatan Nubatukan (11 kasus), Ile Ape (2 kasus), Ile Ape Timur (2 kasus), Lebatukan (1 kasus) dan Omesuri (1 kasus)”.

“Untuk rincian pekerjaannya ada Ibu Rumah Tangga (9 kasus), PNS (1 kasus), Wiraswasta (1 kasus), Petani (1 kasus), Sopir (1 kasus), Tidak bekerja (2 kasus) dan belum bekerja (2 kasus). Untuk kategori belum bekerja ini ada yang usianya dibawah 4 tahun dan antara 5-14 tahun” terangnya.

Diminta pesannya kepada masyarakat, Rofinus menyampaikan sebaiknya cepat sadar dan periksa kondisi kesehatan masing-masing.

“Dengan lonjakan kasus HIV/AIDS yang terjadi saya harapkan masyarakat cepat sadar untuk periksa (VCT) kondisi kesehatannya masing-masing pada Faskes baik Rumah Sakit dan Puskesmas, serta layanan pengobatan di RSUD Lewoleba dan RS Damian. Sebaiknya anda jangan bertahan atau enggan memeriksa kesehatan. Hal ini perlu dibenahi. Tidak menutup kemungkinan angka kasusnya bertambah” ujarnya.

Informasi yang dihimpun WartaNTT, KPAD Kab. Lembata rutin membagikan kondom kepada beberapa sasaran, namun tidak ada jaminan apakah ODHA (orang dengan HIV/AIDS) konsisten menggunakan kondom pembagian atau malah enggan.

Ketua KPAD Lembata juga menyampaikan kendala yang dihadapi selama ini dalam menjalankan perannya. Menurutnya perlu pelibatan KPAD dalam pembahasan penyusunan APBD antara pemerintah dan DPRD, kemudian Desa juga perlu menganggarkan penanganan HIV/AIDS melalui Dana Desa masing-masing.

“Selama ini kami tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan anggaran antara Pemkab bersama DPRD sehingga hanya menerima anggaran yang termuat dalam DPA Bagian Kesra Setda. Kita berharap untuk tahun anggaran 2022 diberikan hibah dana dari Pemkab kepada KPAD sebagaimana yang dilakukan Kabupaten lainnya di NTT sehingga tugas kami bisa lebih optimal. Kami akan mengatur waktu untuk bertemu dengan pak Bupati saat ini, karena semasa jabatan Wakil Bupati, beliau sebagai pembina tim sekretariat KPAD Lembata”.

“Kemudian harapan kami dinas PMD dapat menentukan berapa persen Dana Desa yang dialokasikan untuk program penanggulangan HIV-AIDS di desa-desa. Minimal terbentuk Warga Peduli AIDS (WPA)” ujarnya berharap.

Informasi yang dihimpun WartaNTT dari pengelola program dan monev KPAD Kab. Lembata, saat ini baru terbentuk 5 WPA yakni Kelurahan Lewoleba Utara, Desa Lamatokan, Desa Leubatang, Desa Lodotodokowa dan Desa Belobaja. Namun baru Desa Lamatokan-Kec. Ile Ape Timur yang telah mengalokasikan anggaran melalui APBDes untuk menunjang penanganan HIV-AIDS. (Kris Kris)