WartaNTT.com, LEMBATA – Ditengah pandemi Covid-19 yang
melanda, lonjakan kasus terkonfirmasi HIV/AIDS juga terjadi di Lembata. Sejak
Januari sampai dengan Juli 2021 tercatat 17 kasus baru.
Hal tersebut
disampaikan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kab. Lembata, Rofinus
Laba Lazar, Senin (04/10/2021)
kepada WartaNTT.
Menurut Rofinus, angka kasus positif HIV ini bisa jadi
lebih tinggi jika warga secara sukarela memeriksakan kondisi kesehatannya (Voluntary Counselling and Testing) pada faskes yang ada tanpa harus merasa malu dan bersembunyi.
“Kabupaten Lembata saat ini masuk urutan ke-6 kasus HIV/AIDS terbanyak di NTT. Jumlah kasus periode Januari s/d Juli 2021 tercatat 17 kasus”.
“Untuk total akumulasi kasus HIV/AIDS di Lembata
sejak tahun 2008
sampai dengan keadaan
Juli 2021 ada
469 kasus tersebar di seluruh Kecamatan dimana Kecamatan Nubatukan
dengan angka kasus terbanyak”.
“Kemudian dari 17 kasus yang tercatat tersebut dengan
rincian Kecamatan Nubatukan (11
kasus), Ile Ape (2 kasus), Ile Ape Timur (2 kasus), Lebatukan (1 kasus) dan Omesuri (1 kasus)”.
“Untuk rincian pekerjaannya ada Ibu Rumah Tangga (9 kasus), PNS
(1 kasus), Wiraswasta (1 kasus), Petani (1 kasus), Sopir (1 kasus), Tidak bekerja (2 kasus) dan belum bekerja (2 kasus). Untuk kategori belum bekerja ini ada yang
usianya dibawah 4 tahun dan antara 5-14 tahun” terangnya.
Diminta pesannya
kepada masyarakat, Rofinus menyampaikan sebaiknya cepat sadar dan periksa
kondisi kesehatan masing-masing.
“Dengan lonjakan kasus HIV/AIDS yang terjadi saya harapkan masyarakat cepat sadar
untuk periksa (VCT) kondisi kesehatannya masing-masing pada Faskes baik Rumah Sakit dan Puskesmas,
serta layanan pengobatan di RSUD Lewoleba dan RS Damian. Sebaiknya anda jangan
bertahan atau enggan memeriksa kesehatan. Hal
ini perlu dibenahi. Tidak menutup
kemungkinan angka kasusnya bertambah” ujarnya.
Informasi yang
dihimpun WartaNTT, KPAD Kab. Lembata rutin membagikan kondom kepada beberapa
sasaran, namun tidak ada jaminan apakah ODHA (orang dengan HIV/AIDS)
konsisten menggunakan kondom pembagian atau malah enggan.
Ketua KPAD
Lembata juga menyampaikan kendala yang dihadapi selama ini dalam menjalankan
perannya. Menurutnya perlu pelibatan KPAD dalam pembahasan penyusunan APBD antara
pemerintah dan DPRD, kemudian Desa juga perlu menganggarkan penanganan HIV/AIDS
melalui Dana Desa masing-masing.
“Selama
ini kami tidak pernah
dilibatkan dalam pembahasan anggaran antara Pemkab bersama DPRD sehingga hanya
menerima anggaran yang termuat dalam DPA Bagian Kesra Setda. Kita berharap
untuk tahun anggaran 2022 diberikan hibah dana dari Pemkab kepada KPAD sebagaimana
yang dilakukan Kabupaten lainnya di NTT sehingga tugas kami bisa lebih optimal. Kami akan mengatur waktu untuk
bertemu dengan pak Bupati saat ini, karena semasa jabatan Wakil Bupati, beliau
sebagai pembina tim sekretariat KPAD Lembata”.
“Kemudian
harapan kami dinas PMD dapat menentukan berapa persen Dana Desa yang dialokasikan untuk program
penanggulangan HIV-AIDS
di desa-desa. Minimal terbentuk
Warga Peduli AIDS (WPA)” ujarnya berharap.
Informasi yang dihimpun WartaNTT dari pengelola
program dan monev KPAD Kab. Lembata, saat
ini baru terbentuk 5 WPA yakni Kelurahan Lewoleba Utara, Desa Lamatokan, Desa Leubatang, Desa Lodotodokowa dan Desa Belobaja. Namun baru Desa Lamatokan-Kec. Ile Ape Timur yang telah mengalokasikan
anggaran melalui APBDes untuk menunjang penanganan HIV-AIDS. (Kris Kris)
KOMENTAR