Gelar Aksi Unjuk Rasa, GMNI Sebut Ada Disparitas Pembangunan Di Kabupaten Ende

WartaNTT.com, Ende – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende kembali melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Ende dan kantor DPRD Kabupaten Ende pada Selasa (07/06/2022) dengan mengangkat isu terkait persoalan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ende.

 

Aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 30 orang aktivis GMNI Cabang Ende itu, menyoroti persoalan-persoalan pembangunan yang menurut pengamatan GMNI Cabang Ende belum merata.

 

Salah satu orator massa aksi yang juga adalah Ketua GMNI Cabang Ende Marianus Yanto Woda mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan dan advokasi lapangan yang dilakukan GMNI ditemukan adanya disparitas pembangunan khususnya di wilayah pelosok.

 

"GMNI hadir bersama rakyat untuk menyerukan kepentingan rakyat, khususnya di pedesaan-pedesaan. GMNI mencermati visi dan misi membangun desa menata kota yang dijabarkan dalam 12 program prioritas, hari ini banyak kecamatan, banyak desa yang mengalami disparitas pembangunan infrastruktur," kata pria yang akrab disapa Yanto ini.

 

Dikatakannya masih banyak desa di Kabupaten Ende yang belum menikmati pembangunan secara merata sehingga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai akibat kondisi jalan yang buruk dan beberapa persoalan lainnya.

 

Dalam aksi tersebut GMNI Cabang Ende secara organisatoris menyampaikan beberapa pernyataan sikap yang merupakan tuntutan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dan DPRD Kabupaten Ende antara lain;

 

1. GMNI Ende mendesak Pemda dan DPRD Kab. Ende untuk mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur jalan dari beberapa desa yang sudah disebutkan.

 

2. GMNI Ende mendesak Pemda dan DPRD Kab. Ende harus memprioritaskan kegiatan pembangunan pada desa-desa terpencil / tertinggal yang belum tersentuh oleh pembangunan infrastruktur jalan dan listrik.

 

 3. GMNI Ende mendesak Pemda dan DPRD Ende untuk menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Ende guna melihat langsung kondisi-kondisi jalan yang ada di wilayah pedesaan.

 

4. GMNI Ende mendesak Pemda dan DPRD Kab. Ende segera menuntaskan jaringan irigasi di daerah pertanian / persawahan di Ma'utenda 1 sampai Ma'utenda 8 untuk mewujudkan cita-cita swasembada pangan.

 

5. GMNI Ende mendesak Pemda dan DPRD Ende untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah secara adil dan merata sebelum mengakhiri masa jabatan sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Ende.

 

6. Berkenaan diselenggarakannya Hari Lahir Pancasila secara nasional beberapa waktu yang lalu di kota Ende dan dihadiri oleh Presiden RI, maka GMNI Ende mendorong pemerintahan RI untuk mengukuhkan dalam sebuah regulasi atau Kepres bahwa Ende sebagai Kota Pancasila.

GMNI Cabang Ende saat melaksanakan aksi di bundaran
Simpang Lima

Dalam aksi tersebut GMNI Cabang Ende juga menyiapkan data hasil pengamatan dan advokasi lapangan yang dilengkapi dengan bukti dokumentasi untuk diserahkan kepada Bupati Ende, agar dapat diselesaikan sebelum masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Ende berakhir.

 

Berdasarkan pantauan media ini, massa aksi tidak diberikan kesempatan untuk masuk ke halaman kantor Bupati Ende dan dihalangi oleh barisan Satpol PP Kabupaten Ende sehingga sempat terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dan Satpol PP di pintu gerbang Kantor Bupati Ende.

 

Massa aksi melalui orasinya menyampaikan kekecewaannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende yang tidak memberikan kesempatan kepada massa aksi untuk masuk ke halaman kantor Bupati Ende.

 

Menurut massa aksi, aksi unjuk rasa yang dilakukan pihaknya dalam rangka menyampaikan misi mulia yakni membawahi kepentingan masyarakat yang selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur.

 

Sebelum mengakhiri aksinya, massa aksi berkomitmen dalam waktu kurang dari dua minggu akan melaksanakan aksi lanjutan untuk menyampaikan tuntutannya kepada Bupati Ende. (FR)