WartaNTT.com, Ende
– Gerakan
Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende kembali melaksanakan aksi unjuk
rasa di kantor
Bupati Ende dan kantor
DPRD Kabupaten Ende pada Selasa
(07/06/2022) dengan mengangkat isu terkait persoalan pembangunan infrastruktur
di Kabupaten Ende.
Aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 30 orang aktivis GMNI
Cabang Ende itu, menyoroti persoalan-persoalan pembangunan yang menurut pengamatan GMNI Cabang Ende
belum merata.
Salah satu orator massa aksi yang juga adalah Ketua GMNI Cabang Ende Marianus Yanto Woda
mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan dan advokasi lapangan yang dilakukan
GMNI ditemukan adanya disparitas pembangunan khususnya di wilayah pelosok.
"GMNI hadir bersama rakyat untuk menyerukan
kepentingan rakyat, khususnya di pedesaan-pedesaan. GMNI mencermati visi dan misi membangun
desa menata kota yang dijabarkan dalam 12 program prioritas, hari ini banyak kecamatan, banyak desa yang mengalami disparitas pembangunan
infrastruktur,"
kata pria yang akrab disapa Yanto ini.
Dikatakannya masih banyak desa di Kabupaten Ende yang belum menikmati
pembangunan secara merata sehingga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat,
sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai akibat kondisi jalan yang
buruk dan beberapa persoalan lainnya.
Dalam aksi tersebut GMNI Cabang Ende secara organisatoris
menyampaikan beberapa pernyataan sikap yang merupakan tuntutan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dan DPRD Kabupaten
Ende antara lain;
1. GMNI Ende mendesak Pemda dan DPRD Kab. Ende untuk
mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur jalan dari beberapa desa yang
sudah disebutkan.
2. GMNI Ende mendesak Pemda dan DPRD Kab. Ende harus
memprioritaskan kegiatan pembangunan pada desa-desa terpencil / tertinggal yang
belum tersentuh oleh pembangunan infrastruktur jalan dan listrik.
3. GMNI Ende
mendesak Pemda dan DPRD Ende untuk menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Ende guna melihat
langsung kondisi-kondisi jalan yang ada di wilayah pedesaan.
4. GMNI Ende mendesak Pemda dan DPRD Kab. Ende segera
menuntaskan jaringan irigasi di daerah pertanian / persawahan di Ma'utenda 1
sampai Ma'utenda 8 untuk mewujudkan cita-cita swasembada pangan.
5. GMNI Ende mendesak Pemda dan DPRD Ende untuk
merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan
daerah secara adil dan merata sebelum mengakhiri masa jabatan sehingga tidak
terjadi ketimpangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Ende.
6. Berkenaan diselenggarakannya Hari Lahir Pancasila secara nasional beberapa waktu yang lalu di kota Ende dan dihadiri
oleh Presiden RI, maka
GMNI Ende mendorong pemerintahan RI untuk mengukuhkan dalam sebuah regulasi
atau Kepres bahwa Ende
sebagai Kota
Pancasila.
![]() |
GMNI Cabang Ende saat melaksanakan aksi di bundaran Simpang Lima |
Dalam aksi tersebut GMNI Cabang Ende juga menyiapkan data
hasil pengamatan dan advokasi lapangan yang dilengkapi dengan bukti dokumentasi
untuk diserahkan kepada Bupati Ende, agar dapat diselesaikan sebelum masa
jabatan Bupati dan Wakil Bupati Ende berakhir.
Berdasarkan pantauan media ini, massa aksi tidak diberikan
kesempatan untuk masuk ke halaman kantor Bupati Ende dan dihalangi oleh barisan
Satpol PP Kabupaten Ende
sehingga sempat terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dan Satpol PP di pintu gerbang Kantor Bupati Ende.
Massa aksi melalui orasinya menyampaikan kekecewaannya
kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten Ende
yang tidak memberikan kesempatan kepada massa aksi untuk masuk ke halaman
kantor Bupati Ende.
Menurut massa aksi, aksi unjuk rasa yang dilakukan pihaknya
dalam rangka menyampaikan misi mulia yakni membawahi kepentingan masyarakat
yang selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah khususnya dalam hal
pembangunan infrastruktur.
Sebelum mengakhiri aksinya, massa aksi berkomitmen dalam
waktu kurang dari dua
minggu
akan melaksanakan aksi lanjutan untuk
menyampaikan tuntutannya kepada Bupati Ende. (FR)
KOMENTAR